Tanggungjawab Dan Konsekuensi Hukum Bagi Ppat Dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (Skmht) Dalam Peningkatan Menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (Apht) Yang Melebihi Jangka Waktu Yang Di Tentukan Undang-Undang

Samudra, Bayu Sukma Galuh (2018) Tanggungjawab Dan Konsekuensi Hukum Bagi Ppat Dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (Skmht) Dalam Peningkatan Menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (Apht) Yang Melebihi Jangka Waktu Yang Di Tentukan Undang-Undang. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan terkait tanggung jawab dan konsekuensi hukum bagi Pejabat pembuat akta tanah dalam peningkatan surat kuasa mebebankan hak tanggungan (SKMHT) menjadi akta membebankan hak tanggungan (APHT) yang telah melebihi jangka waktu yang di tentukan oleh undang-undang Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1). Bagaimana tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang telah melebihi jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang.(2) Bagaimana konsekuensi hukum bagi PPAT jika dalam peningkatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) telah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan Undang-Undang? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach)dan pendekatan konsep (conseptual approach). Bahan hukum yang dipergunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan analisa bahan hukum yang dipilih adalah content analysis dengan memakai interprestasi hukum gramatikal, sistimatis dan teleologis. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa akibat hukum bagi SKMHT yang terlambat didaftarkan adalah gugur/batal demi hukum dan kepada para pihak terutama pemberi hak tangungan harus membuat SKMHT baru. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 (UUHT) yang menyatakan bahwa batas waktu berlakunya SKMHT adalah 1 (bulan) bagi hak atas tanah yang sudah terdaftar dan 3 (tiga) bulan bagi hak atas tanah yang belum terdaftar. Dan apabila perbuatan PPAT menimbulkan kerugian atau tidak diperolehnya keuntungan yang seharusnya diperoleh, PPAT sebagai pejabat publik dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan ketentuan ini, di mana apabila PPAT dalam melaksanakan jabatannya menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka PPAT tersebut juga wajib mengganti kerugian yang diakibatkan olehnya

English Abstract

Based on the title picked for this research, there are several research problems to discuss: (1) what is the responsibility of PPAT regarding the past due transfer of the authorisation of mortgage right (SKMHT) to Deed of Assigning Mortgage Right (APHT) as regulated in law. (2) what is the legal consequence for PPAT regarding the past due in transferring SKMHT to APHT? The approach employed in this research was statute approach and conceptual approach, and the legal materials observed involved primary, secondary, and tertiary material, all of which were analysed using content analysis followed by teleological, systematical, and grammatical legal interpretation. From the research results, it is concluded that late registration of SKMHT is considered void ab initio (treated as invalid from the outset), and it is essential that all parties involved make a new SKMHT. This is relevant to the provision of Article 15 Paragraph (3) and Paragraph (4) of Law Number 4 Year 1996 (UUHT) asserting that the validity of SKMHT lasts for 1 month for the registered right of land and 3 months for the unregistered right of land. When it is found that there is a loss caused by PPAT or at least there is no benefit gained as it is supposed to be, PPAT serving as a public official is responsible by law. In this case, when there is a loss caused, PPAT is responsible to give compensation.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/346.043 64/SAM/t/2017/041802679
Uncontrolled Keywords: DEEDS, MORTGAGES
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 6 Transfer > 346.043 64 Mortgages
Divisions: S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 24 Apr 2018 02:39
Last Modified: 22 Oct 2021 00:51
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9798
[thumbnail of 1. SAMPUL (COVER).pdf]
Preview
Text
1. SAMPUL (COVER).pdf

Download (223kB) | Preview
[thumbnail of 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf]
Preview
Text
2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 3. lembar orisinalitas.pdf]
Preview
Text
3. lembar orisinalitas.pdf

Download (586kB) | Preview
[thumbnail of 4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.pdf]
Preview
Text
4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (153kB) | Preview
[thumbnail of 5. RINGKASAN.pdf]
Preview
Text
5. RINGKASAN.pdf

Download (88kB) | Preview
[thumbnail of 6. SUMMRAY.pdf]
Preview
Text
6. SUMMRAY.pdf

Download (183kB) | Preview
[thumbnail of 8. DAFTAR ISI.pdf]
Preview
Text
8. DAFTAR ISI.pdf

Download (91kB) | Preview
[thumbnail of 9. BAB I.pdf]
Preview
Text
9. BAB I.pdf

Download (417kB) | Preview
[thumbnail of 10. BAB II.pdf]
Preview
Text
10. BAB II.pdf

Download (266kB) | Preview
[thumbnail of 7. KATA PENGANTAR.pdf]
Preview
Text
7. KATA PENGANTAR.pdf

Download (211kB) | Preview
[thumbnail of 11. BAB III.pdf]
Preview
Text
11. BAB III.pdf

Download (529kB) | Preview
[thumbnail of 12. BAB IV.pdf]
Preview
Text
12. BAB IV.pdf

Download (156kB) | Preview
[thumbnail of 13. DAFTAR PUSTAKA.pdf]
Preview
Text
13. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (217kB) | Preview
[thumbnail of BAGIAN DEPAN.pdf]
Preview
Text
BAGIAN DEPAN.pdf

Download (3MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item