Pramulia, Aditama Nur Ilham (2018) Harmonisasi Surat Edaran Menteri Keuangan S-209/ Pk.3/2016 Tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Dengan Peraturan Walikota Kota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Studi Di Kantor Pemerintah Daerah Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-XI/2014 yang membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang intinya membatalkan ketentuan tentang penetapan tarif retribusi menara telekomunikasi sebesar 2%, maka penentuan tarif menara telekomunikasi menjadi kewenangan tiap-tiap daerah. Sebagai respon dari Putusan MK ini, Menteri Keuangan memberikan rumusan yang digunakan untuk menghitung tarif retribusi Menara Telekomunikasi di tiap-tiap daerah. Rumusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan Kepada Gubernur/ Bupati/ dan Walikota di seluruh Indonesia dengan Nomor S-349/ PK/ 2015. Oleh sebab itu pada tahun 2015, Pemerintah Kota Malang lewat Peraturan Wali Kota Malang Nomor 84 Tahun 2015 telah mengatur aturan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Namun demikian pada tahun 2016, muncul Surat Edaran dari Menteri Keuangan dengan Nomor S-209/ PK.3/2016 kepada para kepala daerah tentang rumus penghitungan tarif retribusi yang baru. Saat ini terkait dengan retribusi Menara telekomunikasi, Kota Malang mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Terkait dengan tarif retribusi, besar dan tata cara penghitungannya diatur dalam Lampiran VII perda tersebut. Dalam penyelenggaraan penarikan retribusi, Pemerintah Kota Malang menetapkan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 84 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Sehingga dengan adanya Surat Edaran dari Menteri Keuangan dengan Nomor S-209/ PK.3/2016, mangakibatkan Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor S-349/ PK/ 2015 menjadi tidak berlaku, yang menyebabkan Pemerintah Kota Malang harus mengatur ulang besaran retribusi dan tata cara penarikannya terhadap menara telekomunikaksi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Penelitian yang penulis usung diteliti dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dimana data-data dan fakta yang penulis temukan di lapangan merupakan data primer dalam penelitian ini. Terdapat beberapa perbedaan yang substansial dalam ketentuan perhitungan yang ada dalam Surat Edaran Tahun 2015 dengan Surat Edaran Tahun 2016, yang menyebabkan ketentuan mengenai penghitungan Retribusi Menara Telekomunikasi yang merujuk pada Surat Edaran Tahun 2015 harus diubah, sehingga sesuai dengan Ketentuan Perhitungan pada Surat Edaran 2016. vii ix Perbedaan Tersebut antara lain; a. dalam Surat Edaran 2015, tidak terdapat alternatif penghitungan tarif retribusi menara telekomunikasi, sementara pada Surat Edaran 2016, Tersedia dua (2) cara Penghitungan tarif menara telekomunikasi; 1. Perhitungan menggunakan Tarif tunggal 2. Perhitungan menggunakan Tarif Variabel. b. Dalam Surat Edaran 2015, terdapat empat (4) variabel dalam menentukan retribusi yakni, zonasi, ketinggian menara, jenis menara, dan jarak tempuh. Sementara dalam Surat Edaran 2016, hanya terdapat dua (2) variabel yakni zonasi, dan jenis menara/ketinggian menara. Dalam ketentuan SE 2016 ini masing-masing daerah dapat memilih untuk menggunakan variabel jenis menara atau ketinggian menara. c. Dalam Surat Edaran 2015, tidak ada ketentuan untuk menentukan indeks dalam suatu variabel, sementara dalam Surat Edaran Tahun 2016, terdapat ketentuan untuk menetapkan angka indeks dalam suatu variabel menara. Penetapan angka indeks tersebut tidak boleh lebih dari klasifikasi jenis menara yang terdapat dalam suatu daerah. Atas dasar inilah ketentuan penghitungan retribusi menara telekomunisi yang termuat dalam Peraturan Walikota Malang sebelumnya yang mengacu pada Surat Edaran tahun 2015, harus diganti, sehingga sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah S-209/PK.3/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
English Abstract
After the Decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-XI / 2014 which canceled the explanation of Article 124 of Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies, which canceled the stipulation on the tariff of telecommunication tower levy by 2%, the determination of tariff tower rate of telecommunication become the authority of each region. In response to this Constitutional Court Decision, the Minister of Finance provides the formula used to calculate the Telecommunication Tower tariffs in each region. The formulation is contained in the Circular Letter of the Ministry of Finance to the Governor / Regent / and Mayor throughout Indonesia with Number S-349 / PK / 2015. Therefore in 2015, the Government of Malang through the Mayor of Malang Regulation No. 84 of 2015 has arranged rules on Procedures for Implementation of Levy Levies on Telecommunication Tower Control. However, by 2016, a Circular Letter from the Minister of Finance with No. S-209 / PK.3 / 2016 was issued to regional heads on the new retribution tariff formula. Currently associated with telecommunication tower retribution, Malang City regulate it in Local Regulation of Malang City Number 3 Year 2015 about Public Service Levy. In relation to the retribution rates, the magnitude and procedures for calculation are set out in Appendix VII of the regulation. In the implementation of the withdrawal of levies, the City Government of Malang stipulates the Regulation of Mayor of Malang Number 84 Year 2015 on Procedures for Implementation of Retribution Levy of Telecommunication Tower Control. Therefore, with the Circular Letter from the Minister of Finance with S-209 / PK.3 / 2016, the Minister of Finance's Circular Letter Number S-349 / PK / 2015 becomes invalid, causing the Government of Malang City to reorganize the retribution and administration how the withdrawal of telecommunication tower previously arranged in Local Regulation of City of Malang Number 3 Year 2015 about Public Service Levy. The research that the writer penung was investigated by using the type of research empirical law, where the data and facts that the authors find in the field is the primary data in this study. There are some substantial differences in the provisions of the calculations contained in the Circular Letter of 2015 with Circular Letter of 2016, which causes the provisions on the calculation of Telecommunication Tower Levies referring to the Circular Letter of 2015 to be amended, so that in accordance with the Terms of Calculation in the Circular Letter 2015. Such differences include; a. in the Circular Letter 2015, there is no alternative to the calculation of telecommunication tower levy rates, while in Circular Letter ix xi 2016, two (2) ways of calculating telecommunication tower rates; 1. Calculation using Single rate 2. Calculation using Variable Rate. b. In the Circular Letter 2015, there are four (4) variables in determining levies namely, zoning, tower height, tower type, and mileage. While in the Circular Letter 2016, there are only two (2) variables namely zoning, and type tower / tower height. Under this SE 2016 provision each region may choose to use tower type variables or tower height. c. In Circular Letter 2015, a way to define an index within a variable, while in Circular Year 2016, there is a provision for assigning an index number within a tower variable. The determination of the index number should be no more than the classification of tower types contained within an area. On the basis of this provision of calculation of retribusi telecommunication tower contained in the previous Regional Rules of Malang previously referred to in the Circular Letter of 2015, shall be replaced, so that in accordance with the provisions contained in the Circular of Director of Regional Finance Revenue and Capacity S-209 / PK.3 / 2016 About the Guidelines for Preparation of Telecommunication.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/25/051801459 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.03 Law of public finance |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 23 Apr 2018 02:40 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 08:19 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9713 |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (404kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (346kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (153kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (219kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (831kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (159kB) | Preview |
Preview |
Text
LAMPIRAN.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |