Devi, Mentari Mutiara (2018) Perlindungan Hukum Bagi Bank Akibat Wanprestasi Penilai Publik Dalam Pemberian Appraisal Report. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya pandangan bahwa pada saat ini penilai publik memiliki peran hampir diseluruh aspek perekonomian, hal ini dikarenakan penilai publik dianggap sebagai suatu jasa profesional yang memiliki tugas untuk memberikan pendapat atau penilaian terhadap asset atau properti. Dalam dunia perbankan penilai publik memiliki peran untuk melakukan penilaian terhadap aset milik calon debitur yang akan dijadikan sebagai jaminan kredit. Penilaian terhadap benda jaminan kredit dapat dilakukan secara internal maupun secara eksternal. Penilaian secara internal adalah penilaian yang dilakukan sendiri oleh bank. Sedangkan penilaian secara eksternal adalah penilaian yang dilakukan dengan adanya perjanjian kerjasama penilaian antara bank dengan penilai publik. Sesuai dengan asas pacta sunt servanda yaitu perjanjian akan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyetujui perjanjian tersebut. Namun dengan adanya perjanjian penilaian tidak menutup kemungkinan bahwa para pihak untuk melakukan wanprestasi. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada PT. Bank CIMB Niaga Kabupaten Jember, dimana salah satu penilai publik yang bekerjasama dengannnya melakukan mark up terhadap appraisal report. Kemudian pada saat debitur mengalami kredit macet, dan bank ingin melelang benda jaminan tersebut, pada saat ini lah bank baru mengetahui bahwa appraisal report yang diberikan telah di mark up. Hal ini tentu sangat merugikan bank, karena bank tidak bisa mendapat pembayaran atas sisa kredit debitur dari hasil penjualan lelang tersebut. Hal ini menunjukan bahwa dengan adanya perjanjian penilaian saja dianggap belum cukup untuk memberikan efek jera kepada penilai publik dan menuntut penilai publik agar menjalankan kewajibannya sesuai dengan SPI dan KEPI yang berlaku sebagai acuan dalam menjalankan profesinya. Selain itu pengaturan mengenai penilai publik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017. Namun dalam peraturan ini hanya mengatur mengenai syarat administrasi berserta sanksi administrasinya. Sedangkan apabila melihat pada kenyataannya bahwa semakin banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh penilai publik yang dapat merugikan pengguna jasa secara material, maka perjanjian penilaian, permenkeu, SPI, KEPI dianggap kurang untuk mengatasi permasalahan yang ada. Hal ini karena SPI dan 9 KEPI belum memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak lebih dari sebuah pedoman yang harus dipatuhi tanpa adanya sanksi hukum baik pidana maupun perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum apa yang dapat diberikan bagi bank akibat wanprestasi penilai publik dalam pemberian appraisal report. Jenis penilitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis, yang dibantu dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan cara interpretasi gramatikal dan sistematis. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perlindungan hukum represif yang dapat diberikan kepada bank sebagai pihak yang dirugikan karena adanya wanprestasi penilai publik dalam pemberian appraisal report. Perlindungan tersebut berupa pengajuan gugatan keperdataan dengan dasar wanprestasi atau gugatan keperdataan dengan dasar perbuatan melawan hukum. Selain itu, bank juga bisa mengajukan gugatan pidana dengan dasar penipuan. Namun dalam hal perjanjian telah dibuat dan dilaksanakan, maka gugatan atas dasar penipuan tidak dapat diajukan. Hal ini dikarenakan antara wanprestasi dan penipuan memiliki konsep yang berbeda. Kemudian yang terakhir, bank dapat mengajukan aduan kepada MAPPI atas adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penilai publik dalam menjalankan tugasnya yang tidak sesuai dengan SPI dan KEPI. Perlunya pengaturan secara khusus mengenai perjanjian penilaian dan pertanggung jawaban penilai publik, guna mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan para pihak yang bersangkutan serta menjaga nama baik penilai publik sebagai suatu jasa profesional.
English Abstract
This thesis is motivated by the view that at this time the public appraiser has a role almost in all aspects of the economy, this is because the public appraiser is considered as a pofesional services that have the task to provide opinions or assessment of assets or property. In the banking world, public appraisers have a role to assess the asset owned by prospective borrowers who will be used as collateral for credit. Assessment of credit guarantee objects can be done internally or externally. Internal assessments are self assessment by bank. While the assessment is externally assessed by an assessment agreement between the bank and the public appraiser. In accordance with the principle of pacta sunt servanda is the agreement will be binding and applicable as a law for the parties who agree to the agreement. However, with the appraisal agreement does not rule out the possibility that the parties to do the breach of contract. This is as happened at PT. Bank CIMB Niaga Kabupaten Jember, where one of the public appraisers who cooperated with him marked up the appraisal report. Then when the debtor has bad credit, and the bank wants to auction the guarantee object, at this moment it is the bank to know that the appraisal report given has been in mark up. This is certainly very detrimental to the bank, because the bank can not get payment for the remaining debtor credit from the auction proceeds. This indicates that the existence of an appraisal agreement is considered insufficient to provide deterrent effect to the public appraiser and demand the public appraiser to perform its obligations in accordance with SPI and KEPI applicable as reference in carrying out its profession. In addition, the regulation concerning public appraisers is regulated in Regulation of the Minister of Finance No. 101 / PMK.01 / 2014 on Public Valuers as amended by Regulation of the Minister of Finance No. 56 / PMK.01 / 2017. However, in this regulation only regulate the administrative requirements and administrative sanctions. Whereas in view of the fact that the number of violations committed by public appraisers that may adversely affect the service user, the assessment agreement, Permenkeu, SPI, KEPI are considered insufficient to overcome the existing problems. This is because SPI and KEPI do not yet have a strong legal basis and nothing more than a guideline to be obeyed without any legal or civil sanctions. The purpose of this research is to analyze and describe what kind of legal protection that can be given to the bank due to the breach of contract of public appraiser in appraisal report. This type of research is normative juridical 11 research using statute approach and analytical approach, which is assisted by primary, secondary, and tertiary legal material. The technique of analysis of legal materials is done by grammatical and systematic interpretation. The results obtained in this study indicate that there is protection of repressive law that can be given to the bank as an aggrieved party due to the breach of contract of public appraiser in appraisal report. Such protection in the form of filing a civil suit on the basis of breach of contract or civil lawsuit with the basis of the act against the law. In addition, banks can also file criminal charges on the basis of fraud. However, in the event that an agreement has been made and executed, a suit on the basis of fraud can not be filed. This is because between breach of contract and fraud has a different concept. And then, the bank may file a complaint to MAPPI for any alleged violation committed by the public appraiser in the performance of its non-compliance with SPI and KEPI. The need for special arrangements concerning appraisal agreements and accountability of public appraiser, in order to prevent the occurrence of things that could harm the parties concerned and keep the name of the public appraiser as a professional service.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/98/051803236 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.08 Banks and insurance > 346.082 Banks |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 23 Apr 2018 01:57 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 09:16 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9702 |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (344kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (303kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (14kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (500kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (423kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (163kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |