Kebijakan Formulasi Pidana Kerja Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Rangka Perlindungan Anak

Prentha, Bahria (2017) Kebijakan Formulasi Pidana Kerja Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Rangka Perlindungan Anak. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. Tujuan negara tidak dapat dipisahkan dengan tujuan pembangunan nasional, pembangunan nasional adalah membentuk manusia seutuhnya yang di dalamnya termasuk anak. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu sarana yang dapat digunakan adalah melalui kebijakan legislatif/formulasi atau kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maka diutamakan adalah pendekatan humanistis, dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka perlindungan anak. Kebijakan legislatif (formulasi) yang baik seyogianya mengandung unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis sehingga kaidah atau norma yang tercantum dalam undang-undang berlaku efektif dan dapat diterima oleh masyarakat. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPP Anak merupakan bentuk kebijakan legislatif (formulasi) hukum pidana anak di Indonesia. Fokus penelitian dalam disertasi ini adalah Kebijakan formulasi pidana kerja sosial terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam rangka perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dengan membahas permasalahan sebagai berikut : 1) Apa dasar filosofi pidana kerja sosial terhadap perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana di masa yang akan datang. 2) Bagaimana kebijakan formulasi perumusan norma pidana kerja sosial tentang jenis tindak pidana, batas usia minimum yang dapat dikenakan pidana kerja sosial, dan tentang keberadaan anak selama masa menjalani pidana kerja sosial terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di masa yang akan datang. Berdasarkan analisis dan pembahasan dari kedua permasalahan tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut; Pertama, Dasar filosofi perlindungan anak dikaitkan pidana kerja sosial dapat dilihat dalam konsideran UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPP Anak. Huruf (a) Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. (b) Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Rumusan huruf (b) hanya mengandung asas perlindungan saja sehingga tujuan untuk mewujudkan kesejahteran demi kepentingan terbaik anak tidak tercapai, oleh karenanya dasar filosofi konsideran UU SPP Anak perlu ditambah dengan asas keadilan dan kesejahteraan dengan pertimbangan bahwa keadilan dan kesejahteraan merupakan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana anak. Kedua; UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPP Anak menggunakan istilah “pidana pelayanan masyarakat“, tidak menjelaskan tentang pidana kerja sosial, iv namun apabila dikaji lebih mendalam maka pidana pelayanan masyarakat memiliki makna yang sama dengan pidana kerja sosial. Di beberapa Negara pidana kerja sosial telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Belanda, Inggris bahkan Negara New Soulth Wales memiliki UU tersendiri yang mengatur tentang pidana kerja sosial anak. Dalam sistem pemidanaan di Indonesia pidana kerja sosial merupakan jenis pidana baru seperti termuat dalam konsep RUU KUHP Tahun 2015, Pasal 88 Ayat (1) Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori 1 maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial. Ayat (4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama: (a). dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, (b). seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Hal ini menunjukan bahwa pidana kerja sosial dapat berlaku untuk orang dewasa maupun bagi anak, namun pasal ini tidak mencantumkan batas usia minimum. UU SPP Anak juga tidak mencantumkan usia minimum, jenis-jenis tindak pidana, dan keberadaan anak selama masa menjalani pidana kerja sosial, apakah anak tetap berada dalam lingkungan keluarga atau diserahkan kepada suatu lembaga tertentu. Dalam Pasal 128 Ayat (2) RUU KUHP, selama masa pemidanaan pelayanan masyarakat, anak tetap berada dalam lingkungan keluarga dengan ketentuan segala persyaratan yang telah diputus oleh pengadilan wajib dilaksanakan oleh anak dengan pendampingan dari orang tua/wali. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 128 bahwa pelayanan masyarakat dimaksudkan untuk merehabilitasi anak, memberikan efek jera dan menimbulkan rasa empati. Dari penjelasan Pasal 128 menunjukan bahwa pidana pelayanan masyarakat sama maknanya dengan pidana kerja sosial. Tujuan pidana kerja sosial bagi anak adalah melindungi hak-hak anak seperti terhindar dari penderitaan akibat perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, kehilangan rasa percaya diri, tetap menjalankan kehidupan secara normal, dan yang terpenting adalah anak tetap berada dalam lingkungan keluarga terutama bersama orangtua/wali sehingga tetap mendapat kasih sayang dan bimbingan dari orang tua/wali. Apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dengan menggunakan pendekatan teori “kebijaksanaan” bahwa kebijaksanaan disini harus dilihat dalam pengertian fisik, psikis dan spiritual, karena pertumbuhan secara fisik maupun mental seorang anak tidak boleh mengalami hambatan dan gangguan. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yaitu tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Dengan demikian pidana kerja sosial dapat memenuhi aspek tujuan pemidanaan dan aspek perlindungan anak. Adapun rekomendasi yang dapat diajukan yaitu:1.Menambah azas keadilan dan kesejahteraan dalam konsideran sebagai dasar filosofi UU No. 11 Tahun 2012 huruf (b) menjadi; Bahwa untuk menjaga harkat dan martabat anak berhak mendapatkan keadilan, perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. 2. Merubah rumusan norma Pasal 73 ayat (1), menyisipkan dan menambah rumusan norma pada Pasal 76 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPP Anak, sebagai konsep baru (ius constituendum) yaitu; Pasal 73 ayat (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim atas kejahatan dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, pelanggaran dengan pidana denda v atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana. Pasal 76 ayat (2) pidana kerja sosial dapat dikenakan terhadap anak yang berusia minimum 14 (empat belas) tahun. (disisip). Ayat (3) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau senagian pidana kerja sosial yang dikenakan terhadapnya. Ayat (4) Pidana kerja sosial untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Ayat (5) Selama masa menjalani pemidanaan pidana kerja sosial, anak tetap berada dalam lingkungan keluarga, dengan ketentuan segala persyaratan pembinaan yang telah diputus oleh pengadilan wajib dilakukan oleh anak dengan pendampingan dari orang tua/wali. Menambah penjelasan Pasal 76 ayat (1). Yang dimaksud dengan pelanggaran adalah pelanggaran grafiti yaitu coretan-coretan pada dinding, yang menggunakan komposisi warna garis, bentuk, volume untuk menulis kata, simbol atau kalimat. Yang dimaksud dengan memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana adalah suatu bentuk tanggung jawab yang wajib dilakukan oleh anak untuk memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana yang telah dilakukan. Pemerintah perlu membentuk suatu lembaga atau badan tersendiri untuk mengawasi pelaksanaan pidana kerja sosial, dengan pertimbangan agar manfaat dari pidana kerja sosial dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

English Abstract

One of the goals of the state is to provide protection and welfare for children, every child has the right to live, grow and develop and has the right to protection from violence and discrimination as contained in Article 28B (2) Constitution of 1945. The purpose of the state is can’t be separated with the goal of national development, national development goal is to form a whole person which includes children. In case to achieve these goals one of the means that can be used by policy legislative / policy formulation or the formation of legislation. In the establishment of legislation, the emphasis is humanistic approach, with attention to human values in the context of child protection. Legislative policy which should contain elements of juridical, sociological, and philosophical so the rules or norms contained in the legislation is effective and socially acceptable. Child Criminal Justice Law is a form of legislative policy juvenile criminal law in Indonesia. The focus of research in this dissertation is on the formulation of criminal policy against child Community Service Order as criminals in order to protect children. This study uses normative or legal research literature, to discuss the following issues: 1) What is the basic philosophy of criminal social work towards the protection of children as perpetrators of criminal acts in the future. 2) How does the policy formulation formulation of norms of criminal social work on the type of crime, the minimum age who may be subject to criminal social work, and about the presence of children during a sentence of community service to children as perpetrators of criminal acts in the future which will come. Based on the analysis and discussion of the problems it can be summarized as follows; First, the basic philosophy associated criminal child protection social work can be seen in the preamble of . Child Criminal Justice Law. Subparagraph (a) That the child is a mandate and the gift of God almighty One who has dignity as human beings. (b) That in order to maintain the dignity and status, children are entitled to special protection, especially protection of the law in the judicial system. Formulation of subparagraph (b) only contains the principle of protection just so aim to achieve prosperity in the best interests of children are not achieved, therefore the basic philosophy of the preamble of Law SPP Children need to be coupled with the principle of justice and the welfare of the considerations that justice and well-being is the ultimate goal of the Child Criminal Justice Law. Second; . Child Criminal Justice Law use the term "community service", does not explain Community service order but when examined more deeply the criminal community service has the same meaning as criminal social work. In some countries Community Service Order has been set in legislation such as the Netherlands, the UK and even the State of New Soulth Wales under a separate law governing Community Social order. In the criminal justice system in Indonesia, Community Service Order is a kind of new sanction vii as contained in the draft Bill Criminal Code of 2015, Article 88 Paragraph (1) If the imprisonment to be imposed not more than six (6) months or fine not llebih penalty Categories 1 then imprisonment or a fine can be replaced with criminal social work. Paragraph (4) Criminal longest imposed social work: (a). two hundred forty hours to defendants aged 18 (eighteen) years, (b). one hundred and twenty hours for defendants who were under 18 (eighteen) years. This shows that Community Service Order can apply for adults and for children, but this article does not specify a minimum age limit. . Child Criminal Justice Law also does not specify a minimum age, types of crime, and the presence of children during a sentence of community service, whether the children remain in the family environment or delivered to a particular institution. In Article 128 Paragraph (2) Criminal Code draft, during the period of punishment of community service, children remain in the family environment provided that all requirements have been decided by the court shall be carried out by the child with the assistance of a parent / guardian. Further, in the explanation of Article 128 that the public service is meant to rehabilitate the child, provide a deterrent effect and induce a sense of empathy. From the explanation of Article 128 indicates that the Community Service Order with the same meaning criminal social work. The purpose of Community Service Order for children is to protect the rights of the child as to avoid suffering due to deprivation of liberty, stigmatization, loss of confidence, still live a life as normal, and most importantly the children remain in the family environment, especially with parents/guardians so that it remains receive affection and guidance from parents/guardians. When linked with the objective of sentencing by using a theoretical approach "wisdom" that wisdom here should be seen in terms of physical, psychological and spiritual, because of physical or mental growth of a child should not have problems and disorders. This is in line with the purpose of punishment is not intended to suffered and degrading. Thus the criminal aspects of Community Service Order can fulfill the objective of sentencing and aspects of child protection. As for the recommendations to be submitted are: 1.add principles of justice and prosperity in the preamble as the philosophical basis of Child Criminal Justice LawThat in order to maintain the dignity of the child are entitled to justice, special protection, especially protection of the law in the judicial system in order to realize the welfare of children. 2. Add the formulation of norms of Article 73 paragraph (1) Criminal with the terms to be imposed by the judge of the crime in terms of imprisonment imposed no later than 2 (two) years, the criminal offense with fines or repair the damage caused by a criminal act. Article 76 Paragraph (2) of Community Social Order may be imposed against a child aged a minimum of fourteen (14) years. Paragraph (3) If the child does not meet all or part of criminal liability in running social service without a valid reason, officials builder may propose to the supervisory judge to order the child was repeated throughout the criminal or Community Social Order imposed against him. Paragraph (4) Community Social Order for the Child dropped a minimum of 7 (seven) hours and a maximum of 120 (one hundred and twenty) hours. Paragraph (5) During the criminal convictions undergo social work, children remain in the family environment, provided all requirements of the coaching that has been decided by the courts must be performed by children with the assistance of a parent guardian. Adding to the explanation of Article 76 paragraph (1). What is meant by viii the violation is a violation of graffiti is on the walls, which uses the color composition of lines, shapes, volumes to write words, symbols or sentences. Referred to repair the damage caused by the criminal act is a responsibility that must be done by the child to repair the damage caused by criminal acts that have been carried out. The government needs to establish an institution or a separate agency to oversee the implementation of the community social order, with the consideration that the benefits of Comunity Social Order can be felt directly by the people..According to the researchers is not very effective if supervisory tasks carried out by the Prosecution and Supervising Community.

Item Type:	Thesis (Doctor)
Identification Number:	DIS/344/PRE/k/2017/061802408
Uncontrolled Keywords:	SOCIAL WORK WITH CHILDREN, SOCIAL WORK WITH CHILDREN - LAW AND LEGISLATION, CHILDREN - LEGAL STATUS, LAWS, ETC, SOCIAL WORKS - LEGAL STATUS, LAWS, ETC
Subjects:	300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law
Divisions:	S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	04 Apr 2018 06:23
Last Modified:	19 Oct 2021 06:39
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9165

Preview	Text 1. Cover.pdf Download (158kB) | Preview
Preview	Text 3. BAB I.pdf Download (604kB) | Preview
Preview	Text 4. BAB II.pdf Download (596kB) | Preview
Preview	Text 2. DAFTAR ISI.pdf Download (470kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB IV.pdf Download (551kB) | Preview
Preview	Text 5. BAB III.pdf Download (486kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB V.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (229kB) | Preview
Preview	Text BAGIAN DEPAN.pdf Download (656kB) | Preview
Preview	Text Tabel 27.pdf Download (181kB) | Preview
Preview	Text Tabel 28.pdf Download (140kB) | Preview
Preview	Text Tabel 29.pdf Download (139kB) | Preview
Preview	Text Tabel 30.pdf Download (137kB) | Preview
Preview	Text Tabel 31.pdf Download (155kB) | Preview
Preview	Text Tabel 32.pdf Download (177kB) | Preview

Actions (login required)

View Item