Arifin, Ahmad Zainul (2017) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Di Kabupaten Jombang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Praktik good governance mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Transparansi pemerintah dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Pemeritah Kabupaten Jombang. serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Pemerintah Kabupaten Jombang. Penelitian implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Pemkab Jombang ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Pemerintah Kabupaten Jombang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Komunikasi, terjadinya kendala komunikasi karena dogma lama birokrasi bahwa koordinasi harus dilakukan dengan rapat secara langsung yang tentu saja membutuhkan waktu dan tidak efisiensi dalam pengambilan keputusan yang cepat. 2) Sumber Daya, pada sumber daya manusia masih ditemukan pegawai yang tidak memiliki kualifikasi masuk ke dalam tim LAKIP. Pada sumber daya anggaran masih terbatasnya anggaran yang dimiliki pemkab Jombang. 3) Disposisi, dukungan Kepala SKPD dan aparat sipil dalam melaksanakan kebijakan Pemkab Jombang belum dilakukan semaksimal mungkin. 4) Struktur birokrasi, adanya ketidakefisienan struktur birokrasi yang panjang dan sulitnya melakukan koordinasi dengan cepat dan efisien antar SKPD. Kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dijelaskan sebagai berikut: 1) Faktor teknis yang meliputi; a) dedikasi kinerja personil aparat sipil belum menunjukkan karakteristik sebuah organisasi publik yang mendukung proses kinerja akuntabilitas. b) program yang sudah direncanakan sulit dilakukan pengukuran, sulit mempertanggungjawabkan bukti hasil kinerja. d) Program kerja SKPD yang tidak relevan dan spesifik serta evaluasi yang dilakukan pihak inspektorat masih bersifat normatif. 2) Faktor organisasional meliputi: a) Pemkab Jombang masih terkendala SDM.b) Inspektorat belum mampu bekerja sesuai dengan prosedur. c) Informasi mengenai LAKIP belum tersedia lengkap pada website Pemkab Jombang. Rekomendasi penelitian dijabarkan sebagai berikut: 1) Pada tataran teknis meliputi: a) menerapkan sistem tes pada posisi strategis tim LAKIP.b) menggantikan program secara lebih rasional dan mudah terukur pencapainnya serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 2) pada tataran organisasional meliputi: a) evaluasi terhadap penempatan sumber daya manusia yang ada di tiap SKPD,3) Memperkuat kemampuan SDM yang ada di inspektorat dengan mengikutkan training. 4) Melakukan transaparansi kinerja pemerintahan melalui website Pemkab Jombang.
English Abstract
Good governance practice requires transparency in the overall governance process. Government transparency can be seen from the Government Performance Accountability Report (LAKIP) quality. This study aims to describe and analyze the implementation of performance accountability system of government agencies in PemeritahJombang regency. as well as to describe and analyze the constraints faced in the implementation of performance accountability system of government agencies in Jombang Regency Government. Research on implementation of Performance Accountability Report of Government Institution (LAKIP) in PemkabJombang is descriptive with qualitative approach. The results of this study conclude that the implementation of performance accountability system of government agencies in the Government of Jombang Regency can be described as follows: 1) Communication, the occurrence of communication constraints due to the old dogma bureaucracy that coordination must be done by meeting directly which of course takes time and not efficiency in taking quick decisions. 2) Resources, on human resources are still found employees who do not have qualifications entered into the team LAKIP. In the budget resources is still limited budget owned by Jombang regency government. 3) Disposition, support SKPD Head and civil apparatus in implementing policy PemkabJombang not done as much as possible. 4) Bureaucracy structure, the inefficiency of long bureaucratic structure and difficulty in coordinating quickly and efficiently among SKPD. Constraints faced in the implementation of performance accountability system of government agencies are described as follows: 1) Technical factors that include; a) the performance dedication of civil apparatus personnel has not demonstrated the characteristics of a public organization that supports accountability performance processes. b) planned programs are difficult to measure, it is difficult to account for evidence of performance results. d) SKPD work programs that are not relevant and specific and evaluation conducted by the inspectorate is still normative. 2) Organizational factors include: a) PemkabJombang still constrained SDM.b) Inspectorate has not been able to work in accordance with the procedure. c) Information on LAKIP is not yet complete on the website of PemkabJombang. The research recommendations are described as follows: 1) At the technical level includes: a) implementing the test system in the strategic position of LAKIP.b team) replacing the program in a more rational and easily measurable achievement and can be felt benefit by the community. 2) at the organizational level include: a) evaluation of the placement of human resources in each SKPD, 3) Strengthening the human resources capacity in the inspectorate by including training. 4) Perform transparency of government performance through website PemkabJombang.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2017/1278/051801695 |
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi, Sakip, Pemkab Jombang |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.1 Jurisdictional levels of administration > 352.14 Local Administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Yusuf Dwi N. |
| Date Deposited: | 09 Feb 2018 02:24 |
| Last Modified: | 26 Oct 2021 04:19 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/8840 |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (97kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (158kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (564kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (440kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (178kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (199kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (700kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |