Aiska, Indra Selaksa (2017) Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kota Blitar (Studi Implementasi Perwali No 8 Tahun 2015 Tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Semakin cepatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan isu globalisasi yang harus kita hadapi. Sumber daya manusia dituntut agar lebih berkualitas dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan cara satu-satunya yang dirasa bisa untuk meningkatkan kualitas dari SDM. Pemerintah dalam hal ini menjamin hak atas setiap warga Negara untuk mendapatkan pendidikan yang tercantum pada UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 amandemen IV. Peningkatan kualitas pendidikan nasional erat kaitannya dengan peningkatan pendidikan yang ada di daerah. Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini memiliki strategi kusus untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada yaitu dengan mengeluarkan kebijakan pendidikan gratis di Kota Blitar berdasarkan Perwali no 8 tahun 2015 tentang program rintisan wajib belajar 12 tahun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model Milles, Hubberman dan Saldana. Dalam penelitian ini dibatasi oleh 2 fokus penelitian. 1) Implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kota Blitar berdasarkan perwali no 8 tahun 2015 tentang program rintisan wajib belajar 12 tahun; 2) Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kota Blitar berdasarkan Perwali no 8 Tahun 2015 tentang program rintisan wajib belajar 12 tahun. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik sehingga bisa memberikan dampak yang positif dan manfaat bagi masyarakat Kota Blitar. Proses pengimplementasian kebijakan berjalan dengan baik, sehingga bisa dipahami oleh seluruh implementator dan juga bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Dalam proses implementasi muncul sedikit dampak dan permasalahan yang ditimbulkan, yaitu beban tugas pekerjaan yang bertambah, motivasi belajar yang menurun, dan timbul masalah sosial diantara siswa. Rekomendasi dalam hal ini pemerintah sebaiknya memberikan kewenangan lebih kepada Dinas Pendidikan, meevaluasi lagi apakah tujuan dari kebijakan tersebut berjalan sesuai tujuan dan juga pemerintah sebaiknya bekerjasama dengan pemerintah kabupaten untuk menghilangkan kesenjangan sosial di kalangan siswa.
English Abstract
The massive growth rate of the science and technology development causes many issues of globalization we must face. Improving the quality of education is the only way to improve human resources. In this case, Government guarantees the right of every citizen to get an education; stated in the 1945 Constitution, Article 31, Paragraph 1 and 2, the fourth amendment. Improving the quality of national education is closely related to the improvement of education in the region. In this case, Blitar City Government has a special strategy by issuing Mayor Regulation No. 8 of 2015 concerning a free 12-year compulsory education policy program in Blitar City to improve the quality of the existing education. This research used descriptive research with a qualitative approach. The data analysis model used for the qualitative data are Miles, Hubberman and Saldana model. This research was limited by two research focuses: 1) the implementation of free education policy program in Blitar City based on Mayor Regulation No. 8 of 2015 concerning a free 12-year compulsory education policy program, 2) supporting and inhibiting factors of the implementation of free education policy in Blitar City based on Mayor Regulation No. 8 of 2015 concerning a free 12-year compulsory education policy program. From the research results, it could be seen that the implementation of the policy had been running well that it provides positive impacts and benefits for the society of Blitar City. The process of implementing the policy went well so it could be understood by all implementers and also acceptable to all society. In the implementation process, there were several impacts and problems, namely the burden of increasing job duties, the decreasing of learning motivation, and social problems among students. The recommendation for this case is the government should grant more authority to Department of Education and Culture reevaluating whether the policy is running well according to the objectives. In addition, the central government should cooperate with the local government to eliminate social disparities among students.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2017/1226/051801237 |
| Uncontrolled Keywords: | Pendidikan, Implementasi Kebijakan, Pendidikan Gratis |
| Subjects: | 300 Social sciences > 353 Specific fields of public administration > 353.8 Public administration of agencies supporting and controlling education |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Yusuf Dwi N. |
| Date Deposited: | 02 Feb 2018 07:23 |
| Last Modified: | 26 Oct 2021 03:03 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/8699 |
Preview |
Text
Full Teks.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |