Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (Studi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan)

Nuraini, Zahrotun (2017) Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (Studi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kebijakan publik merupakan representasi atas tindakan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan melakukan tindakan nyata dalam bentuk implementasi yang pada prinsipnya agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Kebijakan pada era otonomi daerah memberikan kesempatan kepada masing-masing daerah untuk menyejahterakan masyarakatnya melalui pelayanan-pelayanan publik yang diberikan. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yaitu dibidang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi IMB dilihat dari standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, disposisi/sikap pelaksana serta dukungan dan hambatan dalam implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan di Kota Batu. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui teknik interview, bbservasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Miles, Huberman, dan Saldana dengan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dan peer debriefing. Hasil dari penelitian ini diperoleh data bahwa implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan di Kota Batu sudah berjalan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan 70% bangunan di Kota Batu sudah mengantongi izin mendirikan bangunan dari Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Batu. Selain itu masih terdapat hambatan dalam bidang pelayanan dimana pada pelayanan yang diberikan BPM Kota Batu pada dasarnya sudah transparant namun belum diikuti dengan akuntabilitas. Hal ini dibuktikan masih ditemukan adanya diskriminasi pelayanan yang diberikan.

English Abstract

Public policy is a representation of government action in solving the problems that occur in the community by taking concrete action in the form of implementation in principle so that a policy can achieve its objectives. Policies in the era of regional autonomy provide an opportunity for each region to welfare its community through public services provided. One of the services provided by the government to the community that is in Building Permit (IMB) which is set in the Local Regulation of Batu City No. 4 of 2011. Thus, this study aims to analyze and describe IMB implementation in terms of standards and policy objectives, resources, communication among implementing agencies, characteristics of implementing agencies, economic, social and political conditions, dispositions and attitudes and support and barriers in the implementation of policy permits set up buildings in Batu Town. Researchers use qualitative research methods. Data source is obtained from primary and secondary data. Data collection is through interview techniques, observastion, and documentation. Data analysis is using Miles, Huberman, and Saldana with data condensation, data presentation and conclusions. Data validity is using triangulation and peer debriefing techniques. The results of this study obtained data that the implementation of building permit policy in Kota Batu has been running quite well. This is evidenced by 70% of buildings in Kota Batu already obtained building permit from the Investment Board (BPM) Batu City. In addition, there are still obstacles in the field of service where the services provided by BPM Kota Batu basically been transparent but not followed by accountability. This is evidenced by discovery of the discrimination of services provided.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIA/2017/1205/051800903
Uncontrolled Keywords: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Otonomi Daerah, Izin Mendirikan Bangunan
Subjects: 300 Social sciences > 354 Public administration of economy and environment > 354.6 Public administration of construction, manufacturing, service industries > 354.64 Construction
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User: Yusuf Dwi N.
Date Deposited: 29 Jan 2018 07:01
Last Modified: 26 Oct 2021 01:56
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/8550
[thumbnail of 5. BAB IV.pdf]
Preview
Text
5. BAB IV.pdf

Download (431kB) | Preview
[thumbnail of 6. BAB V.pdf]
Preview
Text
6. BAB V.pdf

Download (98kB) | Preview
[thumbnail of 1. Bagian Depan.pdf]
Preview
Text
1. Bagian Depan.pdf

Download (587kB) | Preview
[thumbnail of 2. BAB I.pdf]
Preview
Text
2. BAB I.pdf

Download (271kB) | Preview
[thumbnail of Lampiran.pdf]
Preview
Text
Lampiran.pdf

Download (3MB) | Preview
[thumbnail of 7. Daftar Pustaka.pdf]
Preview
Text
7. Daftar Pustaka.pdf

Download (145kB) | Preview
[thumbnail of 3. BAB II.pdf]
Preview
Text
3. BAB II.pdf

Download (344kB) | Preview
[thumbnail of 4. BAB III.pdf]
Preview
Text
4. BAB III.pdf

Download (138kB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item