Sudaryanto, Cuk Cahyo Septiko (2018) Pembatasan Waktu Keberlakuan Perjanjian Kerja Bersama Lama Ketika Terjadi Deadlock Selama Masa Perundingan Perjanjian Kerja Bersama Baru. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada Skripsi ini, penulis mengangkat dan fokus mengenai masa berlaku PKB menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Batas maksimal dari masa berlaku sebuah PKB adalah 3 Tahun dengan catatan apabila dalam proses perundingan pembuatan PKB baru, masing-masing pihak tidak menemukan kesepakatan (deadlock), maka masa berlaku PKB masih dapat diperpanjang selama 1 (sate) tahun. Artinya, total keseluruhan dari masa berlaku PKB lama maksimal 4 tahun. Sementara, di dalam uraian Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama diatas, apabila masing-masing pihak tidak menemukan kesepakatan dalam masa perundingan pembuatan PKB baru, maka PKB lama tetap berlaku hingga PKB baru mencapai kesepakatan bersama antara serikat pekerja dengan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, hal ini dianggap dapat menimbulkan kerancuan terhadap masing-masing pihak dalam menentukan batas keberlakuan PKB lama ketika terjadi deadlock pada saat masa perundingan pembuatan PKB baru. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Berapa lama waktu keberlakuan pedanjian kerja bersama ketika terjadi deadlock selama masa perundingan berdasarkan pasal 123 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Juncto Pasal 29 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama? Kemudian, penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Jenis dan bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) untuk dikaji, diintepretasi secara sistematis dan dianalisa lalu dapat ditarik kesimpulannya. Untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan kepentingan PKB melalui mekanisme bipartit dan/atau melalui pengadilan hubungan industrial ada baiknya jika keberlakuan PKB pada saat terjadi ketidaksepakatan atau kebuntuan (deadlock) selama masa perundingan PKB baru antara pihak serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha dalam membuat kesepakatan barn demi mencapai rasa keadilan tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya mengenai keberlakuan PKB sebagaimana yang telah dianalisa menggunakan asas "lex superiori derogate legi inferiori".
English Abstract
In this thesis, the authors raised and focused on the validity of Collecetive Labour Agreement (CLA) according to the Act number 13 years 2003 of the Republic of Indonesia about Employment, the maximum limit of the validity of a CLA is 3 years with a record when in the process of negotiation of new CLA, Parties do not find a deadlock, then the validity period of PKB can still be extended for 1 (one) year. That is, the total of the validity period of the old CLA is 4 years maximum. Meanwhile, in the description of the Regulation of the Minister of the Republic of Indonesia No. 28 of 2014 on Procedures for Establishment and Ratification of Company Regulations and the Making and Registration of Collective Work Agreement above, if neither party found Agreement in the negotiation period for the establishment of new CLA, the old CLA remains valid until the CLA reaches a mutual agreement between the union and the company. Based on the above description, this is considered to cause confusion to each party in determining the extent of the longevity of the old CLA when a deadlock occurs during the negotiation period of making a new CLA. Based on the above matters, this paper raises the formulation of the problem: How long is the time when the collective bargaining agreement occurs during the negotiation period pursuant to Article 123 of the Law of the Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 concerning Manpower Juncto Article 29 Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 28 Year 2014 on Procedures for Establishment and Ratification of Company Regulations and the Creation and Registration of Collective Labor Agreements? Then, this paper uses normative juridical research methods with legislation approach approach. The types and legal materials of primary, secondary and tertiary legal material produced by literature studies (library research) to be studied, interpreted and analyzed Then the conclusion can be drawn. In order to resolve the issue of interest dispute between CLA through bipartite mechanism and or through industrial relations court it is better if CLA enforcement occurs when there is deadlock during the new CLA negotiation period between the union/trade union and the entrepreneur in making a new agreement to achieve The sense of justice still follows the rules established by the Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2003 on Manpower especially regarding the validity of the CLA as has been analyzed using the principle of "lex superiori derogate legi inferiori".
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/394/051800303 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 348 Laws, regulations, cases > 348.598 Laws, regulations, cases (Indonesia) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 23 Jan 2018 04:42 |
| Last Modified: | 19 Dec 2020 07:29 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/8338 |
Actions (login required)
 |
View Item |