Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016

Heryogi, Arief (2017) Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian tesis ini mengambil judul “Keabsahan Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016” yang dilatarbelakangi oleh Penggunaan teknologi seperti CCTV, Teleconfrence, Surat Elektonik lazim digunakan sebagai alat bukti dipersidangan untuk mengungkap kebenaran suatu perkara pidana. Proses pembuktian memegang peranan penting dalam hukum acara pidana karena menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa terhadap suatu kejahatan yang didakwakan. KUHAP sejauh ini belum mengakui keabsahan bukti alat bukti elektronik namun diatur dalam Undang-Undang di luar KUHAP. Bukti elektronik sangat diperlukan untuk mencari kebenaran materiil dalam persidangan perkara pidana dewasa ini. KUHAP sejauh ini belum mengakui keabsahan bukti alat bukti elektronik namun diatur dalam Undang-Undang di luar KUHAP, seperti UU ITE, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang hingga kemudian lahir Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, untuk mencari kebenaran materiil dalam persidangan perkara pidana Hadirnya UU ITE setidaknya menjawab kepastian hukum tentang keabsahan alat bukti elektronik dalam Hukum acara pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2). Masalah kemudian yang timbul adalah informasi dan dokumen elektronik sebagai “perluasan” alat bukti dalam hukum acara, makna dari “perluasan” tersebut tidak dijelaskan secara gamblang sehingga menimbulkan multitafsir bagi aparat penegak hukum, Sehingga dengan demikian terdapat kekaburan hukum (vague of norm). Kedua, Pasca Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 ini tidak mengubah dan menimbulkan akibat hukum apapun terkait keabsahan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah namun terkait dengan makna “Perluasan” alat bukti yang disebutkan dalam UU ITE, belum terjawab apakah yang dimaksud dengan makna perluasan tersebut. hal ini harus viii dengan segera diperjelas agar tidak menimbulkan multitafsir. Dalam putusan ini pula sifatnya hanya menegaskan saja bahwa bukti elektronik dengan cara menyadap yang didapatkan dengan cara tidak sah, pelakunya dapat dijerat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UU ITE dan menegaskan pula merekam merupakan salah satu aktifitas penyadapan. Ketiga, Rancangan KUHAP telah mengakomodir Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang sah dalam hukum acara pidana dan menempatkannya sebagai bukti yang mandiri, berbeda dengan KUHAP saat ini yang tidak satu pun mengatur keabsahan alat bukti elektronik dan bentuk alat bukti elektronik pun bisa berubah menjadi bermacam-macam jenis, dia sebagai saksi dan bisa pula sebagai Petunjuk Berdasarkan simpulan tersebut, maka melalui tesis ini diajukan beberapa usulan, pertama, Untuk merevisi Pasal 5 Ayat 2 UU ITE untuk memperjelas apa makna dari kata “perluasan” alat bukti dalam hukum acara tersebut sehingga tercipta kepastian hukum Kedua, Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan harus berhati-hati dalam mengambil diksi untuk frasa dalam amar putusan yang dikeluarkan agar tidak ada multitafsir mengingat keputusan MK adalah final dan mengikat. Hal ini perlu untuk menghindari kontroversi di masyarakat. Ketiga, Untuk menjamin kepastian hukum terkait bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana maka pihak yang berwenang untuk segera mengesahkan Rancangan KUHAP karena KUHAP yang berlaku saat ini belum mampu menyesuaikan dinamika kehidupan masyarakat.

English Abstract

The research of this thesis took the title of "the validity of electronic evidence in criminal procedure Law Post the Decision of the Constitutional Court No. 20/PUU-XIV/2016", which was effected by the use of technologies such as CCTV, Teleconfrence, and electronic mails tools often used to uncover the truth from criminal case at trial. Evidentiary processes play an important role in the law of criminal procedure due to determine whether guilty or not the defendant to a crime which is charged Criminal Code Procedure has so far not recognised yet the validity of electronic evidence .however it is already regulated in legislation outside the Criminal Code Procedure. electronic Evidence is needed to find the material truth in the criminal trial today. Criminal Code Procedure has not recognisedyet the validity of electronic evidence. however it is regulated in laws outside of the Criminal Code Procedure, such as the Law of Electronic Information and Transaction (UU ITE), the eradication of corruption crime(uu tipikor) and money laundering law(UU pencucian uang) until then the Decision of the Constitutional Court No. 20/PUU-XIV/2016 was born. This paper is a normative legal research using the statute approach, case approach, and conceptual approach. The results show that, first, to find the material truth in judicial procedure the presence of UU ITE at least answers the legal certainty regarding the validity of electronic evidence in criminal procedure Law. This is stipulated in article 5 paragraph (1) and (2). The problem which then arises is the information and electronic documents as the "expansion" of the evidence in judicial procedure, the meaning of "expansion" is x notexplicitly explained, so that it causesmultiple interpretationto the law enforcement officers, and thus there is thevague of norm. Second, post the decision of the Constitutional Court No. 20/PUU-XIV/2016 does not change and cause any legal consequences related to the validity of electronic evidence as a legitimate instrument of evidence, but relating to the meaning of "Expansion" of the evidence mentioned in the UU ITE has been left unanswered. This should be immediately clarified, so that it will notcause multi-interpretation. The rulingonly confirms that electronic evidence which is obtained illegally by wiretapping, can charge the perpetratorswith criminal sanction referred to in article 31 of the UU ITE and also confirms that recording is one of the activities of wiretapping Third, the draft of Criminal Code Procedure has been to accommodate electronic evidence as a legitimate instrument of evidence in criminal procedure law and placing it as an independent evidence, in contrast to the current Criminal Code Procedure that has not regulated the validity of electronic evidence and the form of electronic evidence which can transform into various types, as a witness or as hints. Based on the conclusions, therefore through this thesis,there are some suggestions, first, to revise article 5 paragraph 2 of the UU ITE to clarify the meaning of the word "expansion" evidence in the law, so that it can create legal certainty Second, the Constitutional Court, in the process of making decision, must be careful in taking diction for phrases in the injunctionswhich is issued to avoidmulti-interpretation consideringthat the decisions of the Constitutional Court are final and binding. This is necessary to avoid controversy in the community. xi Third, to ensure legal certainty related to the electronic evidence as a legitimate instrument of evidence in criminal procedure law,therefore the local authoritiesshould promptly ratify the draft of the Criminal Code Procedure because the Criminal Code Procedure which has been currently in force has not been able to adjust the dynamics of community life.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/347.06/HER/k/2017/041705836
Uncontrolled Keywords:	EVIDENCE (LAW) LECTRONIC RECORDS - LAW AND LEGISLATION, ELECTRONIC EVIDENCE, COMPUTER FILES - LAW AND LEGISLATION
Subjects:	300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.06 Evidence
Divisions:	S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	28 Jul 2017 08:45
Last Modified:	02 Nov 2020 04:52
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/798

	Text BAGIAN DEPAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (711kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (461kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (566kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (87kB)

Actions (login required)

View Item