Pratami, Nandita (2017) Penegakan Hukum Pasal 4 Huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Bernomor Notifikasi Fiktif (Studi Di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Surabaya). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini didasarkan pada kasus beredarnya kosmetik bernomor notifikasi fiktif yaitu kosmetik Ling Zhi. Kosmetik ini mencantumkan nomor notifikasi pada label/kemasannya yang sebenarnya bukan merupakan nomor notifikasi yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan kata lain nomor tersebut adalah buatan produsen kosmetik sendiri atau fiktif. Kosmetik bernomor notifikasi fiktif ini kemudian diedarkan di toko-toko kosmetik di Surabaya oleh seorang freelancer. Kosmetik tersebut antara lain Ling Zhi Facial Foam, Racikan Ling Zhi Day Cream dan Racikan Ling Zhi Night Cream. Nomor notifikasi pada produk kosmetik merupakan sebuah informasi yang menyatakan bahwa produk kosmetik tersebut telah diizinkan untuk diedarkan di wilayah Indonesia dan telah melalui uji laboratorium sehingga aman untuk digunakan. Pemberian informasi yang tidak benar dengan mencantumkan nomor notifikasi fiktif ini bertentangan dengan Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen dimana dalam pasal tersebut menyatakan konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dalam penelitian ini adalah kosmetik. Konsumen dalam membeli suatu produk selalu mengandalkan informasi-informasi yang terdapat pada label/kemasan sebagai bahan pertimbangan dalam membeli suatu produk yang kemudian akan digunakan, sebab itu produsen atau pelaku usaha dituntut untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Penegakan hukum pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya terhadap kosmetik bernomor notifikasi fiktif ini telah dilakukan yaitu dengan menyita seluruh produk kosmetik Ling Zhi dari toko-toko kosmetik yang menjual dan memberikan surat peringatan kepada toko-toko kosmetik tersebut. Akan tetapi penegakan hukum tersebut belum optimal karena belum dilakukannya penegakan hukum yang sesungguhnya terhadap freelancer yang mengedarkan sehingga masih adanya kemungkinan kosmetik bernomor notifikasi tersebut beredar di wilayah lain. Hal tersebut dikarenakan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Balai Besar POM Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif untuk mendapat kesimpulan.
English Abstract
This study was based on the case of the spread of fictional notification number cosmetics namely Ling Zhi cosmetic. This cosmetic includes notification number on the label / packaging which is not the actual notification number provided by the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in other words the number is artificial or fictitious made by the cosmetic manufacturers themselves. Cosmetics that were numbered fictitious notification were then circulated in cosmetics stores in Surabaya by a freelancer. The cosmetics were such as Ling Zhi Facial Foam, mixing of Ling Zhi Day Cream and the mixing of Ling Zhi Night Cream. Notification number in cosmetic products is an information stating that the cosmetic product has been allowed to be circulated in Indonesia and has been through a laboratory test that is safe to use. The provision of incorrect information by including fictious notification number conflicts with Article 4 letter c of the Consumer Protection Act which in the aforementioned article states that consumers are entitled to correct information, clear and honest about the condition and guarantee of the goods and / or services in this study is a cosmetic. Consumers in buying a product always rely on the information contained on the label / packaging as a material consideration in buying a product that will then be used, for producers or businesses are required to provide true, clear and honest information. Law enforcement of Article 4 letter c of the Consumer Protection Act made by the Center for Food and Drug Administration of Surabaya to cosmetics numbered fictitious notification has been done namely seizing the whole cosmetic products of Ling Zhi from stores that sell cosmetics and give a warning letter to the cosmetics stores. However, law enforcement is not optimal because it has not been actually enforced the real law forfreelancer who circulated thus there is still the possibility that fictious notification numbered cosmetics are circulated in other regions. That is because obstacles faced by Central POM of Surabaya. The method used in this research was juridical empirical using sociological juridical approach. Then the primary data and secondary data obtained will be analyzed using descriptive analysis technique for qualitative and quantitative descriptive to obtain conclusion.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/441/051712515 |
| Uncontrolled Keywords: | Penegakan hukum, Hak Konsumen, Kosmetik bernomor notifikasi fiktif |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.071 Consumer protection |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 22 Dec 2017 08:20 |
| Last Modified: | 30 Nov 2020 08:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/7505 |
Actions (login required)
 |
View Item |