Pangayoman, Vicky (2017) Pelanggaran Usaha Food Truck Terkait Tidak Dipunyai Tanda Daftar Usaha (Tdu) Yang Diwajibkan Sesuai Pasal 31 Huruf G Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Di Dinas Perdagangan Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan mengetahui Pelanggaran Usaha Food Truck Terkait Tidak Dipunyai Tanda Daftar Usaha (Tdu) Yang Diwajibkan Sesuai Pasal 31 Huruf G Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Di Dinas Perdagangan Kota Malang). Dalam pasal 31 huruf G tersebut mengatur tentang kewajiban bagi pkl untuk menempati tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan TDU yang dimiliki PKL. Permasalahan ini diambil oleh penulis dikarenakan di Kota Malang banyak ditemukan pelaku usaha food truck yang dalam menjalankan usahanya menempati tempat yang dilarang oleh pemerintah atau tidak ditentukan oleh pemerintah untuk digunakan sebagai tempat usaha PKL. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat tiga rumusan masalah yaitu: Bagaimana Pelanggaran Usaha Food Truck Terkait Tidak Dipunyai Tanda Daftar Usaha (TDU) Yang Diwajibkan Sesuai Pasal 31 Huruf G Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Di Dinas Perdagangan Kota Malang)? Apa hambatan yang dihadapi Dinas Perdagangan Kota Malang untuk menertibkan Pelaku Usaha Food Truck Terkait Tidak Dipunyai Tanda Daftar Usaha (TDU) Yang Diwajibkan Sesuai Pasal 31 Huruf G Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Di Dinas Perdagangan Kota Malang)?Apa Solusi yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Malang untuk mengatasi hambatan pelaku Usaha Food Truck Terkait Tidak Dipunyai Tanda Daftar Usaha (TDU) Yang Diwajibkan Sesuai Pasal 31 Huruf G Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Di Dinas Perdagangan Kota Malang)? Adapun jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian empiris dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung dilapangan untuk memperoleh data atau informasi terkait Pelanggaran Usaha Food Truck Terkait Tidak Dipunyai Tanda Daftar Usaha (TDU) Yang Diwajibkan Sesuai Pasal 31 Huruf G Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada petugas di Dinas Perdagangan Kota Malang Bidang Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan analisis terkait Pelanggaran Usaha Food Truck Terkait Tidak Dipunyai Tanda Daftar Usaha (TDU) Yang Diwajibkan Sesuai Pasal 31 Huruf G Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Di Dinas Perdagangan Kota Malang) yang telah dijelaskan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelanggaran food truck di Kota Malang tidak terlaksana dengan baik dikarenakan ada beberapa poin yang tidak terpenuhi
English Abstract
This study aims to determine the Breach of Food Related Truck Business Not Have the Business Registry List (Tdu) Required In accordance with Article 31 Letter G of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 41 Year 2012 Concerning Guidelines for Structuring and Empowering of Street Traders (Study in Trade Service of Malang) . In article 31 letter G it regulates the obligation for pkl to occupy the place that has been determined by the government in accordance with TDU owned by street vendors. This problem is taken by the authors because in the city of Malang many found the food truck business actors in running their business occupies a place that is prohibited by the government or not determined by the government to be used as a place of business street vendors. Based on this matter, this thesis raised three problem formulation that is: How Business Food Trucking Violation Related Does Not Have Business Registration Number (TDU) Required In accordance with Article 31 Letter G of Regulation of Minister of Home Affairs of Republic of Indonesia Number 41 Year 2012 About Guidance of Setup and Empowerment of Foot Trader Five (Study in Trade Service of Malang City)? What are the obstacles faced by the Trade Office of Malang City to discipline the Related Food Truck Business Do Not Have the Business Registry Number (TDU) Required In accordance with Article 31 Letter G of the Minister of Home Affairs Regulation No. 41 of 2012 on Guidelines for Structuring and Empowering of Street Traders (Study In the Trade Service of Malang City)? What is the Solution made by the Trade Service of Malang City to overcome the obstacles of the related Food Truck Business Do not Have the Business Registry Number (TDU) Required In accordance with Article 31 Letter G of the Minister of Home Affairs Regulation No. 41 of 2012 on Guidelines Structuring and Empowerment of Street Traders (Study in Trade Service of Malang City)? As for the type of research used type of empirical research with research methods Sociological Jurisdiction conducted by direct field research to obtain data or information related Violations Related Food Truck Business Not Have Business Registry Number (TDU) Required Under Article 31 Letter G of Regulation of Minister of Home Affairs Republic of Indonesia Number 41 Year 2012 Concerning Guidelines for Structuring and Empowering of Street Traders. Method of data retrieval is done by way of study in the field by conducting interviews to officers at the Trade Office of Malang City Field of Footwear Traders Development. Based on the related analysis of Related Food Trucking Business Violation Not Have the Business Registry Number (TDU) Required In accordance with Article 31 Letter G of Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 41 Year 2012 Concerning Guidelines for Structuring and Empowering of Street Traders (Study in Trade Office of Malang City) has been explained above it can be concluded that violation of food truck in Malang is not implemented well because there are some points that are not fulfilled
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/384/051712109 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.02 Juristic acts, contracts, agency > 346.022 Contracts |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 21 Dec 2017 04:16 |
| Last Modified: | 21 Nov 2020 22:59 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/7368 |
Actions (login required)
 |
View Item |