Dwitama, Bagus Surya (2017) Implementasi Kebijakan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi pada LP3TKI dan UPT-P3TKI di Jawa Timur). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Implementasi kebijakan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri merupakan kebijakan yang di buat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada TKI dengan tujuan dapat memberikan kesejahteraan. Pada implementasi kebijakan tersebut terdapat dua lembaga diantaranya Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) dan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT-P3TKI) yang memiki wewenang dalam menjalankan implementasi tersebut. Peneliti memilih LP3TKI dan UPT-P3TKI karena pada kedua lembaga tersebut terdapat tumpang tindih kekuasaan sehingga cenderung kebijakan yang ada tidak dapat efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif peneliti dapat memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi dalam situasi tertentu menurut pandangan peneliti. Lokasi penelitian berada di Jawa Timur dan situs penelitiannya LP3TKI Surabaya, dan UPT-P3TKI Surabaya. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis interaktif model Miles dan Huberman. Dari hasil penelitian implementasi kebijakan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri cenderung masih belum terlaksana dengan optimal. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa seberapa besar kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga, kepentingan dan strategi aktor terlibat dalam menjalankan implementasi tersebut seperti apa, serta mendeskripsikan bagaimana karakteristik yang ada pada kedua lembaga tersebut, lalu pentingnya kepatuhan dan daya tanggap yang dapat memberikan hasil perubahan yang di inginkan. Serta terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat sebagai sarana untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi kebijakan tersebut dapat direalisasikan pada kedua lembaga tersebut. Sehingga masih perlu saran perbaikan yang semestinya dilakukan untuk memperjelas regulasi yang ada, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat sesuai dengan jobdesk yang ada. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang diterapkan kedua lembaga tersebut masih kurang baik. Hal ini disebabkan oleh terjadinya tumpang tindih kewenangan yang terjadi pada kedua lembaga tersebut. Saran pada penelitian ini adalah perlu adanya sinkronisasi kebijakan sehingga lembaga yang terlibat tidak saling tumpang tindih kekuasan.
English Abstract
Implementation of the policy of placement and protection of Indonesian labour abroad is a policy made by the central government and local governments to provide services to workers in order to provide prosperity. In the implementation of the policy, there are two institutions including the Indonesian Placement and Protection Service Workshop (LP3TKI) and the Technical Implementation Unit of the Placement and Protection Service of Indonesian Migrant Workers (UPT-P3TKI) which has the authority to carry out the implementation. Researchers choose LP3TKI and UPT-P3TKI because in both institutions there is overlapping of power so that tend to existing policies can not be effective and efficient. The research method used is qualitative research type descriptive approach by using qualitative methods researchers can understand and interpret the meaning of an interaction event in certain situations according to the researcher's view. The research sites are located in East Java and research sites LP3TKI Surabaya, and UPT-P3TKI Surabaya. In this research the analysis used is interactive analysis model Miles and Huberman. From the results of research implementation of placement policies and protection of Indonesian workers abroad tend to still not implemented optimally. This study explains how much authority each institution has, the interest and strategy of the actors involved in carrying out such implementation, and describes how the characteristics of both institutions, then the importance of compliance and responsiveness that can provide the results of changes that in want. And there are several supporting and inhibiting factors as a means to evaluate the extent to which the implementation of the policy can be realized in both institutions. So still need improvement suggestion that should be done to clarify the existing regulation, so that in carrying out duty and function can according to jobdesk existing. The conclusion that can be drawn from this research is the implementation of the policy of placement and protection of Indonesian workers abroad which applied both institutions is still not good. This is caused by the overlapping of authority that occurs in both institutions. Suggestions in this research is the need for policy synchronization so that the institutions involved do not overlap the power of each other.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FIA/2017/1034/051712198 |
Uncontrolled Keywords: | Implementasi Kebijakan, Tenaga Kerja Indonesia, Penempatan dan Perlindungan. |
Subjects: | 300 Social sciences > 354 Public administration of economy and environment > 354.9 Public administration of labor and professions |
Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
Date Deposited: | 11 Dec 2017 01:44 |
Last Modified: | 29 Oct 2024 08:13 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/6735 |
Text
Bagus Surya Dwitama.pdf Download (3MB) |
Actions (login required)
View Item |