Perdana, Aditya Surya (2017) Implementasi Pemberian Tambahan Penghasilan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat DPRD Kota Batu. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis Implementasi pemberian tambahan penghasilan pada Pegawai negeri sipil (PNS) Sekretariat DPRD Kota Batu. Tambahan penghasilan pegawai bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, dengan meningkatnya kesejahteraan pegawai sehingga dapat meningkatkan produktivitas pegawai. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di Sekretariat DPRD Kota Batu yang difokuskan pada Implementasi Pemberian Tambahan Penghasilan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat DPRD Kota Batu. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara survey, wawancara, observasi, kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dilihat bahwa Implementasi dari tambahan penghasilan pegawai pertama pegawai Sekretariat DPRD Batu melakukan Absensi melalui Faceprint, kemudian hasil Faceprint tersebut terhubung dengan server di BKPSDM, namun tiap 2 minggu sekali alat Faceprint dibawa ke BKPSDM untuk dibaca datanya hal ini bertujuan agar datanya lebih jelas dan menghindari kesalahan teknis seperti system eror. Setelah itu staf pengadministrasian Kepegawaian mengupload data secara manual lewat aplikasi absensi online untuk pegawai yang tidak masuk. BKPSDM melakukan rekapitulasi hasil dari absensi pegawai Sekretariat DPRD Batu beserta jumlah tambahan pengasilan yang akan diterima pegawai. Hasil rekap daftar hadir serta nominal jumlah tambahan penghasilan pegawai dikirim kembali ke Sekretariat DPRD batu. kemudian dari Sekretariat DPRD Batu mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPls) tambahan penghasilan, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta hasil dari rekapitulasi dan nominal tambahan penghasilan pegawai Ke Badan Keuangan Daerah (BKD). Setelah di terima BKD, BKD melakukan pembayaran ke Sekretariat DPRD Batu. yang berwenang membagikan ke pegawai adalah bendahara pengeluaran gaji. Tambahan penghasilan pegawai ini dibayarkan setiap tanggal 1 sampai batas tanggal 15, apabila lebih dari tanggal 15 maka akan dibayarkan bulan berikutnya. Adapun faktor Pendukung yaitu Dukungan keuangan Pemerintah Daerah (Pemkot), Faktor Penghambat yaitu Tingkat kehadiran/absensi kurang dipenuhi, Disiplin kerja pegawai yang masih rendah, Kendala teknis sistem eror, Keterlambatan Pembayaran Tambahan Penghasilan. Kesimpulan pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan di Sekretariat DPRD Kota Batu belum optimal, dapat dilihat dari hambatannya seperti tingkat kehadiran/absensi kurang dipenuhi, disiplin kerja pegawai yang masih rendah, kendala teknis sistem eror, keterlambatan pembayaran tambahan penghasilan. Saran dalam penelitian ini untuk viii harus mengefektifkan pengawasan langsung di tempat kerja untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan ataupun penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam .kinerja PNS. harus melakukan komunikasi dengan PNS Sekretariat DPRD, diperhatikan apakah telah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan tidak hanya berfokus terhadap pengawasan laporan yang telah masuk.
English Abstract
This study aims to find, describe, and analyze the implementation of additional provision of income to civil servants (PNS) Secretariat DPRD Kota Batu. Supplementary employee income aims to improve the welfare of employees, with increased employee welfare so as to increase employee productivity. The research method used is qualitative research that is a type of research that aims to provide a systematic, factual and accurate description of existing data in the Secretariat of Parliament of Batu City which is focused on Implementation of Income Allowance Allowance Provision to Civil Servants (PNS) Secretariat DPRD Kota Batu. Data collection conducted by survey, interview, observation, questionnaire. Based on the results of the research conducted, it can be seen that the implementation of the additional income of the first employee of the Secretariat of DPRD Batu staff attend the Faceprint, then the Faceprint result is connected to the server in BKPSDM, but every 2 weeks Faceprint tool is taken to BKPSDM for data reading it aims For the data more clearly and avoid technical errors such as system errors. After that the staffing officer manages Data upload manually through the application of online attendance for employees who do not enter. BKPSDM conducted a recapitulation of the results of the attendance of the Secretariat of DPRD Batu staff along with the additional amount of income that will be received by the employees. The recap of the attendance list as well as the nominal amount of additional employee income sent back to the DPRD Secretariat of stone. Then from the Batu Parliament Secretariat issued a Direct Payment Orders (SPPls) additional income, the Fund Disbursement Order (SP2D) along with the results of the recapitulation and nominal additional employee income to the Regional Finance Board (BKD). Once received BKD, BKD make payments to the Secretariat of Parliament Batu. The authority to distribute to employees is the treasurer of salary expenditure. This additional employee income is paid on the 1st to 15th day, if more than the 15th it will be paid the following month. The supporting factors are Local Government Financial Support (Pemkot), Inhibiting Factor ie Attendance / absenteeism is not met, Low employee work discipline, Technical obstacle of system error, Delay of Additional Payment of Income. The conclusion of the provision of Income Allowance Benefits in the Parliament Secretariat of Batu City has not been optimal, can be seen from the obstacles such as the attendance / absenteeism is not met, low employee discipline, technical problem of error system, late payment of additional income. Suggestions in this study for x Should streamline direct supervision in the workplace to minimize fraud or misconduct that occurs in civil servant performance. Should communicate with the PNS Secretariat of the DPRD, be noted whether it has been running in accordance with what is planned and not just focus on monitoring the reports that have been entered.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2017/1106/051712022 |
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi, Tambahan Penghasilan Pegawai, Pegawai Negeri Sipil |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.6 Personnel management (Human resource management) > 352.67 Conditions of employment |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 30 Nov 2017 00:44 |
| Last Modified: | 15 Feb 2024 08:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/6227 |
![[thumbnail of ADITYA SURYA PERDANA.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
ADITYA SURYA PERDANA.pdf Download (4MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |