Husni, Sabbihal (2017) Pengaturan Media Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945, nilai yang terkandung adalah nilai-nilai adat dan kebudayaan yang berasal dari masyarakat Indonesia secara umum. memiliki prinsip-prinsip yang berlaku yaitu 1) kebebasan atau mediaamaan, 2) kedaulatan rakyat, 3) pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab yang memiliki prinsip-prinsip. Di Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi yang telah disusun sesuai rangkaian nilai-nilai yang tercipta dalam masyarakat walaupun dikatakan baru sebatas demokrasi prosedural yang dalam praktek pengambilan keputusan lebih mengutamakan voting dibandingkan musyawarah mufakat, yang sejatinya merupakan defenisi asli demokrasi Indonesia. Demokrasi lokal merupakan sub bagian dari sub sistem politik suatu negara yang tingkatan pengaruhnya berada dalam koridor pemerintahan daerah. Dengan demikian, desentralisasi memberikan variasi baru dalam proses demokratisasi Indonesia. Demokrasi lokal dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), menjadi momentum besar dalam pelaksanaannya, karena berkaitan dengan partisipatoris. Agenda pemilukada yang merupakan produk politik pemerintah pusat yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan publik yaitu otonomi daerah. Pelaksanaan pemilukada langsung ini telah menutupi kekurangan yang ada dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah sebelumnya. Dalam pelaksanaannya pemilukada langsung melibatkan partai politik dan memberikan ruang kesempatan bagi calon mediaerorangan yang tidak berasal dari partai politik. Di tengah proses Desentralisasi serta kebebasan informasi, bangkitnya industri media nasional maupun lokal, memberikan dampak yang positif dan corak baru dalam tradisi dunia media dan kehidupan berdemokrasi. Meskipun demikian, media nasional maupun lokal masih menunjukkan peliknya persoalan media untuk diurai. Netralitas media dalam pemilihan umum kepala daerah contohnya, yang tidak memperhatikan aspek informatif, bahkan lebih mementingkan fungsi ekonomi yang memiliki pengaruh bagi publik daerah. Media menyediakan kebutuhan informasi kepada masyarakat dan sekaligus mengisi kebutuhan pasar (market niche). Kondisi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, media nasional lahir dengan juga mengusung nilai keberagaman. Fungsi yang ada pada asas “desentralisasi” dan “local autonomy” bagi media ditunjukkan dengan kemampuan mengakomodasi keberagaman aspirasi masyarakat lokal. Kedudukan media sebagai institusi politik tidak sama mediasi dengan lembaga politik formal, terlebih dalam hal produk yang dihasilkannya. Produk dari lembaga politik formal adalah kebijakan dan undang-undang, sementara media media sebagai institusi politik adalah berita. Berita yang merupakan “alat” politik media untuk menancapkan pengaruhnya pada politik, baik pada tataran struktur maupun pada level individu. Wujud media tersebut dimanifestasikan dalam bentuk reportase berita, editorial, berita komentar, dan berita analisis. Pemberitaan media massa dalam menginformasikan pesan dengan unsur politik dalam pemilukada banyak yang tidak memperhatikan asas-asas yang di atur dalam Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang tentang Pers, dan Undang-Undang Penyiaran. Kelemahan tentang pengaturan media yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilukada tersebut yang menjadi alasan penulis untuk menganalisa, dan melakukan perbandingan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Pemilu Legislatif
English Abstract
Pancasila democracy is constitutional democracy as stated in article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the values contained are custom and cultural values derived from Indonesian society in general. Have the applicable principles that are 1) freedom or equality , 2) sovereignty of the people, 3) open and responsible government that has principles. In Indonesia, the principles of democracy have been compiled in accordance with the set of values created in society, although they are said to be only limited to procedural democracy which in the practice of decision making prefer voting rather than consensus deliberation, which is true of the original definition of Indonesian democracy. Local democracy is a subset of the political sub-system of a state whose level of influence lies within the corridors of local government. Thus, decentralization provides a new variation in Indonesia's democratization process. Local democracy in the election of regional heads (elections), a great momentum in the implementation, because it is associated with participatory. General Election of Regional Head agenda which is a political product of central government which is implemented in the form of public policy that is regional autonomy. Implementation of this direct election has covered the existing deficiencies in the Law of the previous Regional Government. In the implementation of the direct election involves political parties and provides opportunities for prospective media non-political parties. In the midst of the process of Decentralization and freedom of information, the rise of national and local media industries, has had a positive impact and new features in the traditions of the media world and democratic life. Nevertheless, the national and local media still show the media problems to be broken down. The neutrality of the media in the election of the regional head for example, which does not pay attention to informative aspects, even more important economic functions that have influence for the local public. Media provides information needs to the community and at the same time fill the market needs (market niche). The condition of Indonesian society is diverse, national media is born with also carrying the value of diversity. The functions that exist in the principles of "decentralization" and "local autonomy" for the media are demonstrated by the ability to accommodate the diversity of the aspirations of local communities. The position of the media as a political institution is not the same as mediating with formal political institutions, especially in terms of products it produces. The products of formal political institutions are policies and laws, while the media as a political institution is news. News that is a "tool" of media politics to drive its influence on politics, both at the level of structure and at the individual level. The form of the media is manifested in the form of news reports, editorials, news comments, and news analysis. The media coverage in informing the message with political elements in the election of many who do not pay attention to the principles set out in the Code of Ethics Journalism, Press Law, and Broadcasting Law. Weaknesses regarding media arrangements contained in the Election Law are the reasons for the authors to analyze, and make comparisons with the Election Law of the President and Vice President, and the Legislative Election Law.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/337/051711433 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.09 Control of public utilities > 343.099 Communications |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 27 Nov 2017 04:26 |
| Last Modified: | 15 Oct 2020 14:40 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/6027 |
Actions (login required)
 |
View Item |