Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Atas Alasan Kesalahan Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/Puu-I/2003”.

Nenandraku, Nahum Netanya (2017) Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Atas Alasan Kesalahan Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/Puu-I/2003”. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Artikel ini membahas dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas alasan kesalahan berat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pembahasan skripsi ini didasari pada adanya kekosongan norma hukum dalam memutus perkara PHK pasca Putusan MK yang memutus bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Walaupun Putusan MK telah memutus bahwa Pasal 158 UUK tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Kementerian Ketenagakerjaan sudah mengeluarkan Surat Edaran yang mengumumkan bahwa Pasal 158 UUK tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat yang tertera pada Surat Edaran Nomor se-13/men/sjhk/ 2005. Pada penelitian ini telah terjadi kekosongan hukum pada berlakunya pengaturan PHK atas alasan kesalahan berat berdasarkan Putusan MK Berdasarkan pada uraian diatas, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara PHK pasca Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003?Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini interpretasi gramatikal dan sistematis. Dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara PHK pada 4 (empat) putusan yang penulis kaji mempunyai pertimbangan yang berbeda dari setiap putusannya. Dimana pada dasar pertimbangannya masing-masing hakim ada yang menggunakan putusan pengadilan pidana, pada perjanjian kerja bersama, pada Pasal 158 UUK, dan pada pertimbangan hakim sendiri mengenai kesalahan berat itu sendiri.

English Abstract

This thesis discusses and analyzes the basic consideration of judges in deciding the case of Termination of Employment (PHK) for reasons of major misconduct after a Decision of the Constitutional Court (MK). The discussion of this thesis is based on the presence of a vacancy of legal norms in deciding the case job cuts after the Constitutional Court ruling that decided that Article 158 of Law Number 13 Year 2003 on Manpower (Labor Law) no longer have binding legal force. Although the Constitutional Court has made a decision that Article 158 UUK no longer have binding legal force and the Ministry of Manpower has issued Circular Letter announcing that Article 158 of the Labor Law no longer have binding legal force indicated on Circular Letter No. se-13 / men / sj-hk / 2005. In this study, there has been a legal vacuum on the entry into force of arrangements of layoff for reasons of serious misconduct by Constitutional Court Decision Based on the description above, the problem in this thesis is what is the basic consideration of judges in deciding the case of job cuts after a Decision of the Constitutional Court Number 012 / PUU-I / 2003? This research uses normative juridical research with the approach of legislation and case approach. Technique of analysis of legal materials used in this research were grammatical interpretation and systematic. The basic consideration of judges in deciding the case of layoff in 4 (four) decision that the researchers studied have different considerations of each decision. Where in the considerations of each judge some are using the criminal court decision, on collective agreements, in Article 158 of the Labor Law, and in consideration of the judge against the serious misconduct itself.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2017/335/051711431
Uncontrolled Keywords: Dasar Pertimbangan Hakim, Pemutusan Hubungan Kerja, Putusan Mahkamah Konstitusi, Basic Considerations of Judges, Termination of Employment, Constitutional Court Decision.
Subjects: 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.01 Labor
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 27 Nov 2017 02:01
Last Modified: 18 Nov 2020 13:54
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5989
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item