Sifat Eksekutorial Pada Nota Pemeriksaan Khusus Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (Kajian Yuridis Pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

Wijaya, Mohammad Surya Trias (2017) Sifat Eksekutorial Pada Nota Pemeriksaan Khusus Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (Kajian Yuridis Pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dianggap fleksibel oleh perusahaan dan pengusaha ternyata menjadi momok yang mengerikan bagi pekerja/buruh. Karena didalam kenyataannya perusahaan sering tidak memenuhi ketentuan peraturan didalam memberikan perjanjian kerja waktu tertentu, sehingga banyak pekerja/buruh yang dirugikan hak – hak dasarnya. Frasa demi hukum yang diatur didalam ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait konsekuensi bagi perusahaan yang tidak memenuhi syarat – syarat perjanjian kerja waktu tertentu pada tahun 2014 di uji di Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan perubahan status para pekerja/buruh yang persyaratan perjanjian kerja waktu tertentunya dilanggar, sehingga kemudian menimbulkan norma baru didalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 dan juga melahirkan Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai ketentuan prosedur pelaksanaan perubahan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Frasa demi hukum yang seharusnya di artikan menghasilkan hukum otomatis atau sifat eksekutorial ternyata didalam pelaksanaanya harus menggunakan prosedur atau tahapan terlebih dahulu, sehingga hal tersebut menyebabkan kekaburan hukum didalam kalangan masyarakat pragmatis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

English Abstract

Certain Working Agreements (CWA) that are considered flexible by companies and employers turn out to be a terrible scourge for workers. Because in reality companies often do not comply with the provisions of the regulation in giving certain time employment agreements, so many workers / laborers are harmed by their basic rights. The phrase by law set forth in the provisions of Article 59 paragraph (7) of Law Number 13 Year 2003 concerning Employment related to the consequences for companies that do not meet the requirements of a specific time agreement in 2014 is tested in the Constitutional Court relating to the implementation of changes in the status of workers / Laborers whose terms of the particular working agreement have been violated, thereby generating new norms in the decision of the Constitutional Court Number 7 / PUU-XII / 2014 and also giving birth to Ministerial Regulation No. 33 of 2016 on the Procedures of Labor Inspection as provisions of the procedure of changing the status of work agreement Certain into an indefinite time work agreement. The phrase by law which should be interpreted to result in automatic law or the nature of eksekutorial proved in the implementation must use the procedure or stages in advance, so it causes legal blurriness in the pragmatic society. This research is a normative legal research by using approach of legislation.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2017/326/051711422
Uncontrolled Keywords: Sifat eksekutorial, UU Ketenagakerjaan, Perjanjian kerja waktu tertentu., Nature eksekutorial, Labor Law, Working Agreement certain time.
Subjects: 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.01 Labor
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 23 Nov 2017 06:35
Last Modified: 06 Nov 2020 16:12
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5918
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item