Wardana, Azna Abrory (2017) Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Motif Seni Ukiran Kayu Khas Sumenep Dalam Rangka Mencegah Pemanfaatan Tanpa Hak. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan upaya perlindungan hukum terhadap motif seni ukiran kayu khas Sumenep dalam rangka mencegah pemanfaatan tanpa hak. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi dengan amanat pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta. Sebagai salah satu dari ekspresi budaya tradisional, seharusnya Negara telah melakukan inventarisasi dan upaya pelestarian motif seni ukiran kayu khas Sumenep. Namun dalam implementasinya peran dari pemerintah daerah Kabupaten Sumenep sebagai representasi dari bentuk Negara kurang maksimal dalam melakukan inventarisasi serta pelestarian. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana pelaksanaan pasal 38 ayat (2) Undang- undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terkait inventarisasi dan pelestarian motif seni ukir kayu khas Sumenep? (2) Apa hambatan dan Upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mengimplementasikan Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 kepada perajin ukiran kayu khas Sumenep? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap motif seni ukiran kayu khas Sumenep dalam rangka mencegah pemanfaatan tanpa hak tidak terlaksana dengan baik. Penulis menggunakan pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai pisau analisis utama. Dalam penerapannya, Pemerintah Kabupaten Sumenep belum melaksanakan inventarisasi dan kurang maksimal dalam melakukan upaya pelestarian terhadap motif seni ukiran kayu khas Sumenep. Adapun hambatan dan Upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mengimplementasikan Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 kepada perajin ukiran kayu khas Sumenep terbagi menjadi dua faktor yaitu, faktor hukum (subtansi, kultur dan struktur) dan faktor non hukum (kelembagaan dan permintaan konsumen). Sehingga saran dari penulis, pemerintah Kabupaten Sumenep segera melakukan inventarisasi berupa pendokumentasian maupun dengan membuat peraturan daerah tentang kepemilikan motif seni ukiran kayu khas Sumenep agar memiliki legalitas yang jelas. Berkaitan dengan upaya pelestarian, pemerintah kabupaten Sumenep lebih intensif dalam melakukan pembinaan kepada perajin.
English Abstract
In this minor thesis, the author raised issues about the legal protection effort for the motif of art typical wood carving of sumenep in order to prevent the use without rights. The problem is motivated with the mandate of Article 38 paragraph (2) of Law Number 28 Year 2014 about copyright as one of the traditional cultural expressions the State should have done an inventory and conservation efforts of art wood sumenep carving. However in implementation, the role of local government of Sumenep as representation from state not maximal in conducting an inventory and preservation. Based on the above, this paper raised the formulation of the problem about (1) how execution article 38 paragraph (2) of law Number 28 Year 2014 copyright related inventory and preservation of the motif of art typical wood carving of sumenep? (2) What are the obstacles and the efforts of the Sumenep Government to implementing Article 38 (2) of Law Number 28 of 2014 to the maker of the motif of art typical wood carving of sumenep? And then this paper using legal empirical method with sociological legal approach. Sources of primary and secondary data obtained by the author will be analyzed by using qualitative descriptive methods. The observation result shows that the legal protection efforts of the motif of art typical wood carving of sumenep in order to prevent the use without the right not performing well. The author uses Article 38 paragraph (2) of Law Number 28 Year 2014 as knife main analysis. In realitation, Regency Government of Sumenep hasn’t carried out an inventory. and not optimal in the preservation of the motif of art typical wood carving of sumenep. As for the obstacles and Sumenep Government's efforts in implementing Article 38 (2) of Law Number 28 Year 2014 for Sumenep typical wood carving craftsmen are divided into two factors : legal factors (substance, culture and structure) and non-legal factors (institutional and consumer demand). So the advice from the author, Regency government of Sumenep immediately conduct an inventory in the form of documentation as well as with regional regulations about ownership woodcut the motif of art typical wood carving of sumenep so that has a real legality. Relating to the preservation, Regency government of Sumenep more intensively in the development support for craftsmen.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/419/051711698 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.048 Intangible property > 346.048 2 Copyright |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 20 Nov 2017 06:42 |
| Last Modified: | 14 Sep 2020 07:25 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5719 |
Actions (login required)
 |
View Item |