Politik Hukum Pengaturan Reklamasi Teluk Benoa (Studi pada Pasal 56, Pasal 63 A, dan Pasal 101 A Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan)

Ahmad, Hussein (2016) Politik Hukum Pengaturan Reklamasi Teluk Benoa (Studi pada Pasal 56, Pasal 63 A, dan Pasal 101 A Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan reklamasi di Teluk Benoa. Penulisan skripsi ini meneliti politik hukum pengaturan reklamasi Teluk Benoa. Sasaran penelitian ini adalah produk hukum-produk hukum yang berkaitan dengan reklamasi Teluk Benoa terutama pada Perpres yang mengatur tata ruang kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Selain itu skripsi ini juga meneliti kebijaksanaan pembentuk hukum sebagai salah satu cara untuk mengetahui politik hukum pengaturan reklamasi Teluk Benoa. Pada skripsi ini juga menguraikan dampak reklamasi terhadap lingkungan hidup Teluk Benoa dan bagaimana model pengaturannya sehingga lingkungan hidup Teluk Benoa dapat terlindungi dari pembangunan yang merusak. Berdasarkan uraian pada paragraf diatas, penulis mengangkat rumusan masalah: Bagaimana politik hukum pengaturan Reklamasi Teluk Benoa dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan dan bagaimana model pengaturan kawasan Teluk Benoa dikaitkan dengan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sejarah (historical approach). Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa politik hukum reklamasi Teluk Benoa dibagi menjadi 2 periode pengaturan. Yaitu periode pengaturan Perpres SARBAGITA I yaitu melindungi lingkungan hidup Teluk Benoa dengan menerapkan status Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. Periode pengaturan Perpres SARBAGITA II adalah pemerintah memberikan peluang kegiatan reklamasi meskipun dapat merusak lingkungan hidup Teluk Benoa. Kemudian model pengaturan kawasan Teluk Benoa dalam bentuk produk hukum adalah Perpres dan memuat substansi perlindungan lingkungan hidup Teluk Benoa dalam bentuk penetapan Teluk Benoa sebagai kawasan konsevasi.

English Abstract

In this minor-thesis, the researcher raised the legal issue regarding the problem of reclamation in the Benoa Bay. This minor-thesis research politic of law of the Benoa Bay reclamation regulation. Object of this minor-thesis is the Law Product that related to the Benoa Bay reclamation particularly on Presidential Regulations concerning urban land use plan of Denpasar, Badung Gianyar, Tabanan. Moreover this minor-thesis research law maker policies as a tool to understand the Politic of Law of The Benoa Bay Reclamation Regulation. This minor-thesis is also describe the reclamation impact to Benoa Bay environment and the regulations model so that the environment can be protected from destructive development. Based on the description in the paragraph above, the researcher raised the formulation of the problem in this minor-thesis are: how the law of politics of Benoa Bay Reclamation settings associated with the Presidential Regulation No. 51 Year 2014 concerning Amendment of Presidential Regulation No. 45 Year 2011 concerning Urban Land Use Plan of Denpasar, Badung Gianyar, Tabanan and how regulations model of Benoa Bay area associated with environmental protection. The method used in this minor-thesis is juridical normative with legislation approach (statute approach), conceptual approach and historical approach. Based on the research results from the above method, the researcher found that the answer to existing problems that politic of law of the Benoa Bay reclamation regulation divided into 2 periods of regulation. In the period of regulation of the SARBAGITA I Presidential Regulation, the politic of law is to protect Benoa Bay environment with converting Benoa Bay to a conservation area. In the period of regulation of the SARBAGITA II Presidential Regulation, the politic of law is to provide opportunities to reclamation project although it can damage Benoa Bay environment quality. Afterward the law product of regulation model of Benoa Bay area in in Presidential Regulation form and contain a substance of Benoa Bay environment protection in the form of converting Benoa Bay to conservation area.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2016/415/051711695
Uncontrolled Keywords:	-
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.044 Government control and regulation of real property
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	20 Nov 2017 04:28
Last Modified:	05 Oct 2020 07:16
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5715

Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item