Andani, Meris Putri (2017) Akibat Hukum Terbitnya Sertifikat Ganda Yang Dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Terkait dengan sertifikat ganda yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersengketa, adapun kasus yang terjadi di Kota Malang, yaitu dalam Putusan nomor: 137/2015/PTUN.SBY. Kasus ini bermula ketika Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang pada tanggal 29 Desember 2014 telah menerbitkan Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3283 dan Sertifikat Hak milik Nomor 3284 atas nama Eko Budi Siswanto diatas Sertifikat Hak Milik Nomor 134 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 135 atas nama Ny. Meriyati. Berdasarkan hal tersebut maka masalah yang diangkat dalam tesisini adalah tentang akibat hokum terbitnya sertifikat kedua kali (ganda) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan bagaimana bentuk tanggungjawab Kepala Badan Pertanahan Nasional terhadap penerbitan sertifikat kedua kali (ganda). Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, studi dokumen dan akses internet, dan teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Akibat hokum dariterbitnya sertifikat kedua kali (ganda) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang diakibatkan karena ketidakcermatan, ketidaktelitian, dan kelalaian kepala kantor pertanahan, maka akibat yang ditimbulkan dari keluarnya sertifikat ganda tersebut adalah adanya ketidakpastian hokum mengenai kepemilikan hak atas milik atau penguasaan tanah sehingga kedudukan sertifikat menjadi lemah dan sertifikat ganda dapat dibatalkan oleh pengadilan, dan Bentuk tanggungjawab Kepala Badan Pertanahan Nasional sanksi yang dapat diberikan kepada kepala kantor pertanahan hanyalah berupa sanksi administrative yaitu pemberhentian dari jabatan, sedangkan sanksi perdata yaitu berupa ganti rugi senilai tanah tersebut terhadap pihak yang dirugikan atas terbitnya sertifikat kedua kali (ganda) oleh kepala kantor pertanahan tidak dapat diberikan kepada kepala kantor pertanahan yang lalai.
English Abstract
Associated with the double certificate issued by the National Land Agency that caused losses for parties to the dispute, as for cases that occurred in Malang, namely in Decision number: 137/2015 / PTUN.SBY. This case began when the Head of the Land Office of Malang City on December 29, 2014 has issued a Decree in the form of Certificate of Property Number 3283 and Certificate of Owner Number 3284 on behalf of Eko Budi Siswanto above Certificate of Owner Number 134 and Certificate of Owner Number 135 on behalf of Ny . Meriyati. Based on this, the problem raised in this thesis is about the legal result of the issuance of the certificate twice (twice) issued by the National Land Agency and how the responsibility of the Head of the National Land Agency against the certificate twice (double).. While the research method used is by using the type of normative juridical research, the approach method used is the approach of legislation, case approach, and analytical approach, types and sources of legal materials used are primary, secondary, and proven legal materials, materials collection techniques law through literature study, document study and internet access, and legal material analysis techniques used are by systematic interpretation method. Based on result of research, hence can be concluded that law effect from issuance of certificate both times (Double) issued by the Head of Land Affairs Office due to inaccuracy, inaccuracy, and negligence of the head of the land office, the consequences of the double certificate are the existence of legal uncertainty regarding the ownership of the right to the ownership or control of the land so that the certificate's position becomes weak and the certificate Can be canceled by the court, and the form of responsibility of the Head of the National Land Agency against negligence resulting in a loss to the holder of the land rights with the issuance of the certificate twice (double) resulting from negligence, inaccuracy and insufficiency dal Am administrative land registration
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 8/AND/a/2017/041709074 |
| Uncontrolled Keywords: | LAND TITLES, LAND TITLES - REGISTRATION AND TRANSFER - LAW AND LEGISLATION, DEEDS |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 8 Conveyancing |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 14 Nov 2017 03:21 |
| Last Modified: | 30 Nov 2021 00:48 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5434 |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (561kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (414kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (147kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (325kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (847kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (270kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |