Fajar, Moh. Ibnu (2017) Penguatan Gugatan Citizen Lawsuit/Actio Popularis Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Akibat Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat yang diiringi pula dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, sistem hukum Indonesia yang menganut sistem civil law banyak mengadopsi mekanisme hukum yang berasal dari sistem hukum common law yang dianut oleh negara-negara Anglo Saxon. Dikarenakan semakin kompleksnya kehidupan di tengah masyarakat yang kemudian memicu semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat termasuk dalam hal sarana hukum maka guna menyelesaikan benturan hak dan kepentingan dari dua belah pihak, muncul suatu konsep hak gugat perdata yang berasal dari sistem hukum asing yang tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesiayang memiliki karakteristik hampir sama dengan gugatan perwakilan tetapi memiliki beberapa unsur perbedaan yang prinsipil dengan hak gugat warga negara atau dikenal dengan istilah Citizen Lawsuit dalam sistem common law dan Actio Popularis dalam sistem civil law. gugatan citizen lawsuit/actio popularis ini tidak di atur di dalam peraturan perundang undangan, maka dari hal itu penelitian ini menganalisa serta mengkaji tentang urgensi pengaturan gugatan citizen lawsuit/actio popularis serta adanya penambahan dalam petitum gugatan tersebut, yang salah satunya penulis memberi terobosan bahwasanya dalam gugatan citizen lawsuit/actio popularis di petitumnya bisa menggugat melalui cara di dalam administrasi Negara yaitu melalui tindakan faktual pemerintah. Metode penelitian ini penelitian hukum normatif sedangkan Pendekatan penelitian yang di ambil oleh penulis yang pertama, pendekatan perundangundangan (statute approach); kedua, pendekatan perbandingan (comparative approach); ketiga, pendekatan konsep (conceptual approach). Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk membedah dalam permasalahannya ii menggunakan Teori Kepastian Hukum, Teori Perundang-Undangan, dan Teori Tindakan Pemerintah
English Abstract
Legal development cannot be separated from society development followed also happened to the development of the laws of society needs .It cannot be denied that to meet the needs of the laws of society with the advent of the information technology and telecommunications, the indonesian legal system who adheres to system civil law many adopt law mechanism derived from the legal system common law which is embraced by the saxon countries . Because getting more complex life in the communities triggering the development of the needs of the people including in terms of facilities law so to resolve collision rights and the sake of both sides, appear a an intellectual property accountability civil derived from the legal system foreign not recognized in the legal system Indonesia having the characteristics of almost the same as representative claims but having some element differences in truth accountability prinsipil citizens or known with the term citizen lawsuit in the system common law and the actio popularis in the system civil law. A lawsuit citizen lawsuit/actio popularis this not in plan by in the perundang invitation, so it this research analyzes and study about urgency arrangement a lawsuit citizen lawsuit/actio popularis and of increased in petitum the suit, in which one of them writer give a breakthrough that in a lawsuit citizen lawsuit/actio popularis in petitum can sues in a manner in of state administration for example through the act of factual the government. The methodology this research normative approach law and research in extract by the first author of, statute approach; second, approach in comparison ( comparative ); third, approach the concept of ( conceptual approach ). While theory that used in this research to dissect in the problem use the theory legal certainty, the theory statute, and the government action.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.053/FAJ/p/2017/041709075 |
| Uncontrolled Keywords: | CIVIL PROCEDURE, CONFLIT OF LAWS - CIVIL PROCEDURE |
| Subjects: | 300 Social sciences > 348 Laws, regulations, cases > 348.598 Laws, regulations, cases (Indonesia) |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 14 Nov 2017 02:28 |
| Last Modified: | 30 Nov 2021 00:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5416 |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (190kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (370kB) | Preview |
Preview |
Text
daftar pustaka.pdf Download (394kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (285kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (542kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (646kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (746kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |