Ningtyas, Mega Ayu (2017) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Produk Pangan Halal Di Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada tesis ini, penulis mengangkat persoalan tentang wajib sertifikasi Halal di wilayah Indonesia yang sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang di dalam undang-undang nomer 33 tahun 2014 belum menjelaskan bahwasanya keriteria produk barang dan jasa sesuai dengan syariat islam sebagaimana mestinya.karena jika hanya menghandalkan dari Fatwa MUI masih sering terjadi kesimpang siuran, sehingga konsumen muslim belum mendapatkan kepastian hukum terutama pada perlindungan bagi konsumen muslim. Berdasarkan uraian diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah pengaturan produk halal di Indonesia sudah sesuai dengan Syariat Islam? (2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Muslim menurut hukum positif dan hukum Islam di Indonesia? Kemudian penulis karya tulis ini menggunakan penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum positif dengan hukum Islam. Dalam hal memperoleh data penulis terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier yang akan dianalisis menggunakan tekhnik deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian peraturan hukum positif yang berlaku baik dari peraturan hukum islam maupun hukum untuk umum dalam hal seritifikasi halal. Pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang isinya “(1) setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, dan masyrakatnya bahwa pangan tersebut halal bagi umat islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label” disambung dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan “(1) untuk mendukung kebenran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.” Telah sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang isinya “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”
English Abstract
This thesis, the writer discusses matters about obligated Halal certification in Indonesia areas which is based on Article number 4 Act number 33 in 2014 about Halal Products Guarantees which is in act number 33 in 2014 has not explained yet criteria of goods and service products which is appropriate with Islamic sharia law as the way it is. Because, if it is just rely on MUI guidance, confusion often occurs which is resulted in Muslim customer cannot acquired law assurance yet, especially protection for Muslim customer. Based on the explanation above, the present scientific paper discusses problems of the study: (1) Is halal products regulation in Indonesia appropriate with Islamic Sharia? (2) What is the form of law protection for Muslim customer based on positive and Islamic laws in Indonesia? Later, the writer of the present scientific paper employed normative research with method of statute approach and comparison of positive and Islamic laws approach. In terms of data, it consists of primary, secondary, and tertiary data which later were analysed by employing descriptive analysis technique. The result of the present study shows that the compatibility of positive law is valid both in Islamic law and law for general in terms of halal certification. In Article 10 clause (1) Government Regulation No. 69 in 1999 about Label and Advertisement of Food which contain of “(1) every person who produces or input food which is packed in areas of Indonesia to be sold and the society that the food is halal for Muslim society, is responsible towards the truth of the statement and is obligated to enclose explanation or halal text on Label” it is continued with Article no 11 clause (11) Government Regulation No. 69 in 1999 about Label and Advertisement “(1) to support the truth of halal statement as it is mentioned in Article 10 clause (1), every person who produces or inputs food which is packed in area of Indonesia to be sold, is obligated to previously examine the food in examining institution which is already accredited based on regulation of valid law.” are already in line with Article no. 4 Act no. 33 in 2014 about Halal Products Guarantees which states “Entered, circulated, and sold products in Indonesia area must be halal certified.”
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES343.071/NIN/p/2017/041709417 |
| Uncontrolled Keywords: | CONSUMEN PROTECTION, CONSUMER PROTECTION - LAW AND LEGISLATION, CONSUMER PROTECTION (islamic law), HALAL FOOD, INDONESIA |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.071 Consumer protection |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 13 Nov 2017 02:54 |
| Last Modified: | 29 Nov 2021 07:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5324 |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (460kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (600kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (501kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (511kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (151kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (367kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |