Abd Fatah, Muhammad (2017) Implementasi UU Desa No. 4 Tahun 2014 pada Perencanaan Pembangunan Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupataen Malang. Tahun 2016. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kesempatan bagi desa untuk mengatur urusannya sendiri berdasarkan partisipasi warga desa. Desa mendapatkan hak subsidaritas berupa kemandirian desa dalam mengatur desa dan Hak Rekognisi berupa pengakuan atas hak adat desa dalam tata pemerintahan desa. Penelitian dilaksanakan di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten untuk membandingkan aspek ideal dan fakta perumusan RKP Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa telah melakukan kebijakan cukup baik dalam mempersiapkan RKP Desa, yaitu himbauan kepada RT dan RW untuk menggelar musyawarah warga guna dibawa ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) RKP Desa. Kemudian untuk mempersiapkan Musrembangdes RKP Desa, Pemerintah Desa membentuk panitia pelaksana untuk membuat kajian dan lokakarya desa sebelum kemudian pelaksanaan Musrembangdes RKP. Terkait partisipasi warga dalam musyawarah, dapat dikatakan cukup bangus, secara umum peserta aktif dalam berpendapat. Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam hal tersebut, yaitu: faktor pendorong: (1) Terbukanya kesempatan dan kebebasan bagi masyarakat untuk berpendapat, (2) Pemerintah desa yang terbuka, (3) Adanya kesadaran untuk mengevaluasi kebijakan sebelumnya. Sedangan faktor penghambatnya adalah: (1) Tidak meratanya tingkat pengetahuan masyarakat, (2) Minimnya penjelasan pemerintah desa atas informasi desa, (3) Kurangnya upaya warga dalam meloloskan aspirasinya dan (4) Adanya ketimpangan gender.
English Abstract
Law 6/2014 on the Village provides an opportunity for the village to manage its own affairs based on the participation of the locals. Villages obtain the subsidiarity right in the form of village independence in regulating their development and recognition right in the form of recognition of rights of origin in village governance. The research was conducted in Tunjungtirto Village, District of Singosari, Malang Regency, to compare the ideal and factual aspect of Village Government Work Plan (RKP Desa) formulation. The results of research indicate that Village Government has implemented a good policy in formulating Village Government Work Plan, by appealing to the neighborhood and hamlet to carry out deliberations. The result of this deliberation were taken to the deliberation in the village level. Then to prepare for the Village Government Work Plan deliberation, Village Government established an organizing committee to make studies and village workshops before the implementation Village Government Work Plan deliberation. Participation of the community in the deliberations forum shows a good value. Generally, the participants argued actively in the deliberation forum. There are several supporting and inhibiting factors in this fact, namely: the supporting factors: (1) Existence of opportunities and freedom for the community to contend, (2) Village government openness, (3) Awareness to evaluate previous policy. While the inhibiting factors are: (1) Inequality in the level of community knowledge, (2) lack of village government's explanation of village information, (3) lack of citizens' efforts to pass their aspirations and (4) gender inequality.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIS/2017/905/051711238 |
| Uncontrolled Keywords: | UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Implementasi dan Partisipasi |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.09 Local government |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 13 Nov 2017 02:13 |
| Last Modified: | 29 Sep 2020 14:03 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5311 |
Actions (login required)
 |
View Item |