Perlindungan Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Yang Terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Fadhilah, Annisa Nur (2017) Perlindungan Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Yang Terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis meneliti tentang perlindungan hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan yang terikat PKWT atas PHK. Secara kodrati, hak reproduksi adalah hak yang melekat dalam diri perempuan sejak ia lahir, sehingga dibutuhkan perlindungan khusus untuk melindunginya. Pada Pasal 82 UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa cuti melahirkan adalah hak pekerja perempuan selama masingmasing 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan. Selanjutnya pemaknaan pasal ini menjadi multitafsir atau tidak jelas ketika seorang pekerja PKWT melakukan cuti melahirkan. Pekerja yang selesai mengambil cuti melahirkan tidak dapat bekerja kembali karena kontrak kerja yang dianggap sudah habis oleh pengusaha karena kontrak tertulis telah menentukan batas masa kerja. Padahal pekerja sedang melakukan cuti melahirkan, sehingga cuti melahirkan yang menjadi haknya seakan sia-sia. Maka dari itu diperlukan perlindungan hukum yang berkeadilan untuk melindungi pekerja yang terancam pendapatan ekonomisnya. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini berupa: (1) Bagaimana perlindungan hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan yang terikat PKWT atas PHK? (2) Bagaimana pengaturan perlindungan hak cuti melahirkan bagi pekerja yang terikat PKWT ditinjau dari prinsip keadilan? Kemudian metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, yang menggunakan jenis bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara sistematis. Berdasar pembahasan diperoleh hasil bahwa: (1) Perlindungan hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan yang terikat PKWT atas PHK adalah dengan memaknai Pasal 82 UU Ketenagakerjaan bahwa cuti melahirkan tidak termasuk ke dalam masa kontrak kerja. Makna pekerja dimaknai bagi semua pekerja, termasuk pekerja yang terikat PKWT. Lalu perlindungan hukumnya dilakukan secara preventif dan represif. (2) Perlindungan hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan yang terikat PKWT akan terwujud bila terpenuhinya keadilan. Keadilan yang digunakan adalah keadilan distributif dan korektif. Keadilan distributif dilihat dari pemenuhan perlindungan hukum secara preventif, yaitu dengan menjamin hak-hak buruh yang dinormakan sehingga memiliki kekuatan hukum, sedangkan keadilan korektif dilihat dari pemenuhan perlindungan hukum secara represif dengan melakukan upaya hukum, bahwa keadilan di sini harus menjamin kesejahteraan pekerja.

English Abstract

In this bachelor theses author research on the protection of the right for maternity leave for female workers who are tied to a specific time work contract (STWC) over work termination. Naturally, reproductive rights is the right which sticks in woman since she was born, so needed special protection to protect it. On the Article 82 of Act on Manpower explained that maternity leave is the rights of women workers during each 1.5 months before and after birth. Then the true meaning of this article become obscure when a STWC workers do maternity leave. The workers have finished taking maternity leave could not work again because the contract is done in corporation perspective because of the written contract has been determine working time limit. Even though the workers are doing maternity leave so that maternity leave that become the right seems meaningless. So the required protection of the law is needed to protect workers who are threatened with economic income. Based on this, the problem in research of this bachelor theses are: (1) How is the law protection for the rights maternity against termination of employment for women workers who are tied STWC? (2) How is the regulation of law protection for the rights maternity leave for workers who are tied STWC in the principle of justice? Then the method of this research is to nomative juridical and approach method of legislation, using the type of primary and secondary legal materials analyzed systematically. The results of research of the problems found: (1) law protection for women workers can be done by interpreting Article 82 of the Manpower Law that the maternity leave is not included in the terms of the employment contract. Then do law protection preventively and repressively measures in view of the legislation as the basis of the judicial that regulate and do the efforts of the law in the wake of the case to restore the rights of women workers who have not yet been fulfilled. (2) legal protection for women workers will be realized when the fulfillment of justice. Justice is justice distributive and corrective impact. Distributive justice is seen from the fulfillment of the protection of the law by preventive measures, namely with guarantee labor rights which’s written so that they have the force of law while corrective justice is seen from the fulfillment of the protection of the law by repressive, that justice in here must ensure the welfare of the workers.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2017/287/051710470
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.01 Labor
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 31 Oct 2017 02:17
Last Modified: 25 Sep 2020 03:38
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/4601
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item