Maharani, Dewi Puspita (2017) Proses Pelelangan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Kapubaten Banyuwangi Dalam Perspektif Pelayanan Publik (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan, Setda Kabupaten Banyuwangi). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian tentang proses pelelangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Banyuwangi dalam prespektif pelayanan publik pada dasarnya dilakukan berdasarkan banyaknya alur layanan proses dalam pelelangan yang masih sering tidak dimengerti oleh calon penyedia barang/jasa, baik alur yang sering dilakukan seperti pelelangan sederhana maupun yang jarang yaitu pelelangan umum. Sehingga banyak terjadi kesalahan dalam proses pelelangan tersebut khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai pedoman Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 dalam membuat Standart Operating Procedures (SOP) yang sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis mengenai proses pelelangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam prespektif pelayanan publik serta untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat layanan proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan pelelangan sederhana. Jenis penelitian penelitian yang digunakan dalam penyususnan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan dengan wawancara, pengamatan, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti itu sendiri, pedoman wawancara dan penunjang lainnya seperti alat perekam suara. Dalam menganalisis data penelitian, peneliti mengacu pada metode yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa proses pelelangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam prespektif pelayanan publik belum berjalan secara efektif, dikarenakan masih terdapat hambatan yang dihadapi. Sedangkan layanan proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan pelelangan sederhana tersebut sudah masuk pada SOP ULP Kabupaten Banyuwangi tahun 2016. Faktor pendukung adalah adanya landasan hukum yang kuat, LPSE dapat diikuti semua penyedia. Faktor Penghambat adalah peran ganda ULP dan adanya traffic jam (jaringan lemot) pada sistem.
English Abstract
Research on the auction process in the procurement of government goods / services in Banyuwangi in the perspective of the public service is basically made based on the number of grooves service of process in the auction which is still often not understood by the prospective supplier of goods / services, both grooves are often carried out as the auction is simple and rare namely public tender. So many errors in the tender process, especially in Banyuwangi. It will not run properly without the Presidential Decree Number 54 Year 2010 Concerning the Procurement of Goods / Services as guidelines for Procurement Services Unit (ULP) Banyuwangi regency in 2016 in making the Standard Operating Procedures (SOPs). This study aims to determine, identify and analyze the process of bidding on procurement of goods / services Banyuwangi regency government in the perspective of public service and to analyze the factors supporting and inhibiting factors electoral process services providers of goods / services with a simple auction. This type of research is used to prepare the research of this thesis is descriptive research with a qualitative approach. Source data used are primary data and secondary data. Techniques of collecting data through interviews, observation, documentation, and literature study. The research instrument used is the researchers themselves, interview guides and other support such as a voice recorder. In analyzing the study data, researchers refer to the method proposed by Miles, Huberman, and Saldana. The results of this study indicate that the auction process in the procurement of government goods / services Banyuwangi in the perspective of public services is not effective, because there are still barriers faced. While the process of selecting service providers of goods / services with a simple auction has been entered on the ULP SOP 2016. Banyuwangi supporting factor is the presence of a strong legal foundation, LPSE be followed by all providers. Obstacles are the dual role of ULP and the traffic jam (slow network) system.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2017/607/051708337 |
| Uncontrolled Keywords: | Proses, Pelelangan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Standart Operating Procedures (SOP), Unit Layanan Pengadaan. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration > 351.598 Public administration (Indonesia) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 18 Oct 2017 03:19 |
| Last Modified: | 24 Nov 2020 09:38 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3904 |
Actions (login required)
 |
View Item |