Rahardianto, Yesaya Yoga Sangaji (2017) Implementasi Pasal 9 Ayat (1) Huruf A Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Studi di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi DKI Jakarta). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengendalian terhadap kegiatan yang dijalankan oleh suatu unit. Maka, pemeriksaan adalah suatu bagian dari pengawasan. Salah satu lembaga pemeriksa yang bersifat independen tersebut ialah Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa disebut dengan BPK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan badan yang berwenang dalam memeriksa tangguung jawab yang berhubungan dengan keuuangan neegara. Dalam “Paasal 9 ayaat (1) huuruf a Unndang-Unndang Nomoor 15 Taahun 2006 teentang Baadan Pemeriksa Keuangan”, BPK mempunyai kewenangan untuk “menenttukan obbjek peemeriksaan”, “merenncanakan daan mellaksanakan suatu pemeriksaan”, “menentukan waktu dan metode saat pemeriksaan”, serta “menyusun dan menyajikan suatu laporan pemeriksaan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, tidak jarang BPK menemui kendala yang mengakibatkan terhambatnya kinerja. Sehingga, Laporan Hasil Pengawasan atau Pemeriksaan (LHP) dikeluarkan sebagai bukti bahwa BPK telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik belum sempurna. Sehubungan dengan tugas dan wewenang serta tentang muatan Laporan Hasil Pengawasan atau Pemeriksaan (LHP) BPK yang begitu banyak dan kompleks, akibatkan keingintahuan penulis, apakah BPK dapat melaksanakan tugas dan wewenang tersebut secara baik serta bertanggung jawab. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka penulis mempunyai maksud untuk melakukan penelitian berjudul sebagai berikut: Implemenitasi Pasal 9 aiyat (1) huruf a Undang- Uindang Nomor 15 Tahun 200i6 tentang Badan Pemeriksia Keuangan (Studi di Kantor Perwakilan “Badaan Peemeriksa Keeuangan Reepublik Inndonesia (B.PK RI)” Provinsi DKI Jakarta). Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, kemudian dihubungkan dengan penafsiran gramatikal, dan sistematis untuk menganalisis teori implementasi, keuangan negara, pemeriksaan keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa laporan pemeriksaan yang disusun dan disajikan “Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta” belum sempurna. Oleh sebab itu, penulis memberikan kesimpulan, bahwasanya “Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta” telah melaksanakan atau mengimplementasikan kewenangannya sesuai dengan “Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK”, dengan memberikan perhatian khusus pada penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan.
English Abstract
Investigation is conducted in order to control the activities of a unit. Thus, investigation is part of control. One of the independent investigation boards is Financial Investigation Bureau (FIB). This Financial Investigation Bureau (FIB) is a board authorized to investigate the responsibility related to financial state. In article 9 paragraph (1) letter a of Law Number 15 year 2016 about Financial Investigation Bureau states that FIB has authority to determine the investigation object, plan and carry out the investigation, and make and present the report. In performing its duties, FIB often encounters problems that hinder their performance. Thus, Investigation Report made as a proof that FIB has done its job cannot be made well. Due to the complex duties and abundant content of the Investigation Report that FIB has to make, this study aimed at investigating whether FIB could perform its duties and authorities well. Based on the previous explanation, this study was intended to analyze: The Implementation of Article 9 paragraph (1) letter a of Law Number 15 year 2006 about Financial Investigation Bureau ( A Study in Branch Office of Financial Investigation Bureau of the Republic of Indonesia (FIB-RI) of Jakarta Province) This study used empirical juridical method with sociological sociological approach to be correlated with grammatical and systematic interpretation to analyze implementation theory, state finance, financial invetigation, and Financial Investigation Bureau. The results of the study show that the financial report made and presented by the representative of FIB-RI of DKI Jakarta Province is not perfect yet. Thus, it can be concluded that the representative of FIB – RI of DKI Jakarta Province has done or implemented its authority in accordance with article 9 paragraph (1) letter a of Law number 15 year 2006 about FIB, by focusing on the preparation and presentation of investigation report.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/275/051709635 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.03 Law of public finance |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 12 Oct 2017 03:47 |
| Last Modified: | 30 Nov 2020 05:43 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3627 |
Actions (login required)
 |
View Item |