Analisis Yuridis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah

Ramadhani, Putri Febria (2017) Analisis Yuridis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah setelah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertanggungjawaban atas kebijakan yang dibuat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah. Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian ini ialah bahwa Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran, mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai, menandatangani Perda tentang APBD dan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah dan mengenai pertanggungjawaban tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada pejabat yang memberi mandat. Maka kebijakan yang dibuat oleh Pelaksana Tugas tidak dapat dipertanggung jawabkan.

English Abstract

This study aimed at investigating and analyzing the authority of head of the city’s ad interim after the issuance of the Regulation of Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia number 74 year 2016 about the leave without pay for Governor and Vice Governor, Regent and Vice Regent, and Mayor and Vice Mayor as well as describing and analyzing the accountability over the policy made by the Head of the city’s interim. This study used normative juridical method with statue and conceptual approaches. The result of this study show that ad interim does not have authority to make strategic decision or take strategic action which has impact on the legal status of organization, staffing, fund budgeting, and make decision or take action concerning staffing in terms of recruitment, trasnfer, or dismissal, sign the Regional Regulation on State Budget Revenue and Regional Regulation concerning Local Government Agencies. In the case of the absence of transfer of responsibility or the responsibility stays on officials who give the mandate, the policy made by the ad interim cannot be accounted for.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2017/271/051709631
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan, Pelaksana Tugas (Plt), Kepala Daerah
Subjects:	300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.09 Local government
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	11 Oct 2017 06:37
Last Modified:	30 Nov 2020 03:57
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3585

Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item