Analisis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Dengan Pendekatan Partisipasi Masyarakat (Studi Di Desa Lumbangsari Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)

Apriliani, Ayu (2017) Analisis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Dengan Pendekatan Partisipasi Masyarakat (Studi Di Desa Lumbangsari Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Beralihanya metode perencanaan pembangunan yang digunakan oleh pemerintah yang awalnya menggunakan top-down dan menggunakan bottom-up. Membuka peluang partisipasi masyarakat dalam menentukan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah masing-masing. Penggunaan bottom-up pada sistem perencanaan pembangunan ditandai dengan diadakan musrenbang yang dimulai dari musrenbang desa/kelurahan, kecamatan hingga tingkat SKPD dan nasional. Musrenbang desa sendiri merupakan kegiatan tahunan yang diadakan oleh pemerintah desa berdasar pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Musrenbang desa diawali dengan diadakannya musdus atau musyawarah dusun. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang merupakan suatu hal yang penting bagi musyawarah untuk menghasilkan usulan-usulan pembangunan dari berbagai kalangan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian adalah 1. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa yang meliputi bentuk partisipasi masyarakat dan tipologi partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa, 2. Faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa. Lokasi penelitian adalah Desa Lumbangsari Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, sedangkan situs penelitian adalah Kantor Desa Lumbangsari Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Partisipasi masyarakat di Desa Lumbangsari dilihat dari ketiga tahapan musrenbang yaitu pra-musrenbang desa, pelaksanaan musrenbang desa dan pasca musrenbang desa. serta partisipasi masyarakat pada tiga tahap tersebut dikaji berdasar pada derajat partisipasi masyarakat dan dikerucutkan lagi pada anak tangga pada derajat partisipasi tersebut. Partisipasi masyarakat pada tahap pra musrenbang dan pelaksanaan musrenbang terletak pada derajat tanda partisipasi sedangkan dalam tahap pasca partisipasi terletak pada derajat non partisipasi.

English Abstract

The prevalence of development planning methods used by governments that initially used top-down and now, the method is bottom-up . Opening opportunities for community participation in determining development planning to be implemented by local governments respectively. The bottom-up use of the development planning system is marked by a development planning that starts from the village Development Planning, sub-district development planning to SKPD level and national level. Village Development Planning itself is an annual activity held by the village government based on Law no. 25 of 2004 on National Development Planning System. Village Development Planning begins with the holding of MUSDUS or hamlet development planning. Community participation in development planning is an important thing for deliberations to generate development proposals from various societies. The method used in this research is qualitative research method with descriptive approach. The focus of the research is 1. Community participation in village development planning covering the form of community participation and typology of community participation in village development planning, 2. Supporting factors and inhibiting factors of community participation in village development planning. The research location is Lumbangsari Village, District Bululawang Malang Regency, while the research site is Lumbangsari Village Office. Community participation in Lumbangsari village is seen from the three stages of village development planning namely pre-development planning, the implementation of village development planning and post village development planning. And community participation in the three stages are assessed based on the degree of community participation and pursed again on the rung on the degree of participation. Community participation at the pre-development planning stage and the implementation lies in the degree of sign of participation whereas in the post-participation phase lies in the degree of non-participation.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIA/2017/620/051708350
Subjects: 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.1 Jurisdictional levels of administration > 352.17 Rural administration
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User: Kustati
Date Deposited: 11 Oct 2017 03:19
Last Modified: 02 Dec 2020 13:43
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3565
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item