Shiddiq, Ahmad (2017) Analisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Nilai Kerugian Keuangan Negara. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulis mengangkat tema pemberantasan korupsi. Pilihan tema ini dilatarbelakangi adanya 2 (dua) putusan tindak pidana korupsi yang memiliki nilai kerugian keuangan negara berbeda tetapi memperoleh sanksi pidana penjara dan denda yang sama. Ketidakkonsistenan dalam menerapkan pasal Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan berdampak menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yang pertama apakah dasar yuridis dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg dan Nomor 42/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Bgl sudah sesuai dengan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, yang kedua apakah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg dan Nomor 42/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Bgl telah memenuhi unsur keadilan. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan. Jenis dan bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan sekunder. Data primer antara lain adalah KUHP, KUHAP, UUPTPK, dan Putusan pengadilan tindak pidana korupsi Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg dan Putusan Nomor 42/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Bgl. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, skripsi hukum, dan jurnal – jurnal hukum. Hasil analisis putusan pengadilan tindak pidana korupsi dari kasus di atas, dapat diketahui bahwa tidak adanya persamaan penafsiran hakim dalam menerapkan pasal dalam UUPTPK mengakibatkan timbulnya disparitas putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Jumlah nilai kerugian keuangan negara tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memperberat sanksi pidana. Perlu adanya reformasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, baik dari aparat penegak hukum maupun dari segi peraturan. Penulis berpendapat bahwa putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. Saran penulis yang pertama adalah perlu adanya konsistensi jumlah kerugian keuangan negara dijadikan pertimbangan hakim dalam hal memberatkan dan meringankan putusan pengadilan. Selanjutnya, disarankan kepada Jaksa selaku Penuntut Umum dan hakim agar dapat lebih jeli lagi dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus di hukum secara adil hal ini semata-mata agar memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi serta dapat menjadi pelajaran agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi.
English Abstract
The author raised the theme of corruption eradication. This theme options backdrop of two (2) decision of corruption that have values different state financial losses but sanctioned imprisonment and a fine of the same. The inconsistency in applying Article Law - Corruption Eradication Act will impact declining public confidence in the rule of law in Indonesia. Based on the above, this paper first problem formulation raised whether the legal basis in the Corruption Court Decision No. 34 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Plg and No. 42 / Pid.Sus.TPK / 2014 / PN. BGL is in conformity with the law - the Criminal Act of Corruption, the second is the Corruption Court Decision No. 34 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Plg and No. 42 / Pid.Sus.TPK / 2014 / PN.Bgl has fulfilled the element of fairness. Writing this paper using normative juridical approach to law - law. Type and legal materials consisting of primary legal materials and secondary materials. Primary data include the Penal Code, Criminal Procedure Code, UUPTPK and corruption court ruling No. 34 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Plg and Decision No. 42 / Pid.Sus.TPK / 2014 / PN.Bgl. Secondary data were obtained from literature studies, research results, the works of the law, legal theses and journals - journals law. The results of the analysis of the court decision corruption cases above, it is known that the absence of the judge in the interpretation equations apply article in UUPTPK disparity court decision resulted in the emergence of corruption. Total value of the country's financial losses are not taken into consideration aggravate judges in criminal sanctions. The need for reform in the eradication of corruption, both law enforcement officials and in terms of regulation. The author argues that the decision does not satisfy the justice. The first author's suggestion is the need for consistency of the amount of state financial loss taken into consideration in the case judges and alleviate burdensome court rulings. Furthermore, it is suggested to the prosecutor as a public prosecutor and the judge to be more observant again in ensnare perpetrators of corruption, because corruption is an extraordinary crime that should be punished justly this case solely in order to provide a deterrent effect against perpetrators of criminal acts corruption as well be a sign that people are not guilty of corruption.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/248/051709609 |
| Uncontrolled Keywords: | Hukum, Korupsi, Keadilan |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses > 345.023 23 Specific crimes and classes of crime (Corruption) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 11 Oct 2017 02:11 |
| Last Modified: | 16 Sep 2020 06:15 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3541 |
Actions (login required)
 |
View Item |