Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/Puu-Xiii/2015 Terhadap Pembayaran Upah Lembur Terhutang Pekerja Pada Saat Perusahaan Melakukan Upaya Penangguhan Upah

Pratama, Eric Yoga Adi (2017) Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/Puu-Xiii/2015 Terhadap Pembayaran Upah Lembur Terhutang Pekerja Pada Saat Perusahaan Melakukan Upaya Penangguhan Upah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukumImplikasi Yuridis Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 72/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembayaran Upah Lembur Terhutang Pekerja Pada Saat Perusahaan Melakukan Upaya Penangguhan Upah. Pemilihan tema dalam penelitian ini adalah karena pengaturan terkait dengan pemenuhan pembayaran upah lembur terhutang pekerja setelah masa penangguhan tidak diatur menarik minat peneliti untuk menjadikan bahan penelitian. Penelitian yang penulis teliti adalah yuridis normatif yang dimana penelitian ini memiliki fokus untuk mengkaji peraturan perundang-undangan atau dokumen terkait yang relevan untuk menjawab isu hukum dan melakukan kajian kepustakaan atau bahan sekunder berupa buku yang berkaitan dengan upah dan ketenagakerjaan. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (statute approach) perundang-undangan yang akan ditelaah adalah Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupaan, dan Kepmenakertrans Nomor 102 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur. Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap bahwa pemenuhan terkait dengan hak pekerja khususnya upah lembur harus dapat dinikmati oleh setiap pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukannya.

English Abstract

In this thesis, the authors raised the legal issue Juridical Implications Constitutional Court Decision Number 72 / PUU-XIII / 2015 Against Payments of Workers Owe Upon Working Obligation When Companies Make Wage Hold Efforts. The theme selection in this study is because the arrangement related to the fulfillment of overtime pay payment of the worker after the suspension period is not arranged to attract the researcher to make the research material. The research that the author thoroughly is the normative juridical in which the study has a focus on reviewing relevant legislation or relevant documents to address legal issues and conduct a literature review or secondary material in the form of books relating to wages and employment. The approach used is the statutory approach to the legislation that will be reviewed is Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower, Government Regulation Number 8 Year 1981 on Wage Protection, Government Regulation Number 78 Year 2015 on Inclusion, and Kepmenakertrans Number 102 of 2004 concerning Overtime and Overtime Overtime. By doing this research, the authors hope that the fulfillment related to workers' rights especially overtime wages should be enjoyed by every worker for the work he has done.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2017/237/051709598
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.01 Labor > 344.012 1 Specific aspects of labor (Compensation)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 11 Oct 2017 01:37
Last Modified: 30 Nov 2020 08:17
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3517
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item