Rekonstruksi Perlindungan Hukum Hak Ulayat Laut Dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulaupulau Kecil Berbasis Nilai Keadilan Sosial

Zuriah, Dian Laraswati (2017) Rekonstruksi Perlindungan Hukum Hak Ulayat Laut Dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulaupulau Kecil Berbasis Nilai Keadilan Sosial. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Perencanaan zonasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan amanat dari ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (UU PWP-3-K) yang mewajibkan masing-masing Pemerintah Daerah menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). Pada hakikatnya, sumber daya agraria di wilayah pesisir dan laut termasuk dalam common pool resources (CPRs) dimana penguasaan atas sumber daya tersebut dikuasai bersama oleh suatu kelompok yang pengelolaannya mendekati model pengelolaan private property dan memiliki sifat rivalness. Namun, terjadi kondisi kritis dimana karakter nyata dari RZWP-3-K mencerminkan paradigma open access sehingga banyak pihak yang ingin mengambil manfaat sebesar-besaranya dari pemanfaatan wilayah ini dan mengakibatkan semakin terpinggirkannya akses Hak Ulayat Laut masyarakat adat. Kondisi tersebut menimbulkan ketidak-adilan dalam akses pengelolaan sumber daya alam bagi masyarakat adat. Dalam konteks negara hukum dan berdasarkan prinsip equality before the law, masyarakat adat pun berhak mendapatkan upaya hukum sekaligus pemulihan atas pelanggaran hak yang mereka alami. Secara konstitusional, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18B ayat (2), 28I ayat (3), dan Pasal 32 UUD NRI 1945. Sehingga dalam hal ini, Negara berkewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut sebagai jaminan akses keadilan atas dasar hak asasi manusia melalui pembangunan hukum penataan ruang pesisir dan laut. Untuk mengetahui konstruksi perlindungan masyarakat adat pesisir yang ada saat ini dan rumusan upaya rekonstruksi perlindungan Hak Ulayat Laut dalam RZWP-3-K maka penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang melatarbelakangi terabaikannya Hak Ulayat Laut dalam RZWP-3-K, yakni: (a) adanya pengakuan bersyarat masyarakat adat; (b) transformasi tragedy of the commons menjadi tragedy of enclosure; (c) adanya politik pembangunan yang mengejar target pertumbuhan; dan (d) minimnya partisipasi masyarakat adat dalam penyusunan RZWP-3-K. Sedangkan untuk mewujudkan pola konstruksi perlindungan Hak Ulayat Laut yang ideal diperlukan langkah konkrit, yang meliputi: (a) menetapkan basis konstruksi hukum yang kuat dan kokoh untuk menjamin keadilan sosial; (b) mengarahkan rekonstruksi perlindungan hukum Hak Ulayat Laut dalam RZWP-3- K ke dalam paradigma hukum progresif; (c) menguatkan pluralisme hukum dalam RZWP-3-K; (d) Menerapkan asas Free and Prior Informed Consent dalam penyusunan RZWP-3-K; dan (e) Melakukan pemetaan partisipatif terhadap wilayah adat. Dengan demikian keadilan bagi masyarakat adat dalam perlindungan akses pengelolaan sumber daya alam dapat terwujud.

English Abstract

Zoning Plan of Coastal Areas and Small Islands is a mandate of Act No. 1 of 2014 about the Amendment of Act No. 27 of 2007 (Art. 7 (3)) about The Management of Coastal Areas and Small Islands (Act. PWP-3-K ), that requires each Local Government to arrange its own. In essence, agrarian resources in coastal and marine area are included within common pool resources (CPRs) which the authority of that resources are controlled by a group of in which the management resembles the private property model and it has rivalness characteristic. However, there is a critical condition in which the real character of the RZWP-3-K reflects an open access paradigm, so that many parties want to take a lot of benefit from the utilization of this area and it causes negative impacts that impeding the implementation of Sea Tenure significantly. These condition causes injustice in the access of natural resources management for indigenous peoples. In the context of a legal state and based on the principle of equality before the law, indigenous peoples are entitled to have legal remedies as well as the recovery. of their rights violations. Constitutionally, it is accordance with Art. 18B (2), 28I (3), and Art 32. Therefore, the State should ensure the fulfillment of indigenous people’s rights as a guarantee access of justice towards human rights by developing Zoning Plan of Coastal Areas and Small Islands. To find out the factors that influence the ignorance of Sea Tenure in the RZWP-3-K and to find out the formulation of reconstruction efforts for the legal protection of Sea Tenure, this normative legal research used a legal approach and conceptual approach. Based on the result of this research, it is found out that there are four factors behind the abandonment of Sea Tenure in RZWP-3-K: (a) first, the existence of indigenous peoples' conditional recognition; (b) second, the transformation of the tragedy of the commons into a tragedy of enclosure; (c) third, the existence of a political development pursue development targets; and (d) fourth, inadequate participation from indigenous peoples in RZWP-3-K arrangement. Whereas, to implement the ideal construction system of Zoning Plan of Coastal Area, there are the real steps which needed: (a) establishing legal construction’s bases that ensure social justice; (b) directing the reconstruction of the legal protection of Sea Tenure in RZWP-3-K into a progressive legal paradigm; (c) strengthening the legal pluralism in RZWP-3-K; (d) applying the principles of Free and Prior Informed Consen in RZWP-3K arrangementt; and (e) conducting participatory mapping of Sea Tenure territories. Thus, the justice for indigenous peoples of legal protection of accessing natural resource management can be realized.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2017/219/051709580
Uncontrolled Keywords:	-
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.045 Regional and local community planning
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	10 Oct 2017 00:55
Last Modified:	13 Oct 2020 02:42
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3457

Text DIAN LARASWATI ZURIAH.pdf Download (3MB)

Actions (login required)

View Item