Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Sebagai Badan Hukum Yang Tidak Dapat Dipailitkan Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Peserta

Veronicasari, Yolanda (2017) Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Sebagai Badan Hukum Yang Tidak Dapat Dipailitkan Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Peserta. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penyelenggaraan jaminan sosial merupakan kewajiban negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dikeluarkannya Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai pelaksanan dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengakibatkan perubahan status badan hukum penyelenggara jaminan sosial. Selain itu, pengaturan dalam UU BPJS menyebutkan bahwa BPJS tidak dapat dipailitkan, padahal dalam melaksanakan programnya BPJS memiliki kewenangan yang besar dalam mengelola dan mengembangkan dana hasil iuran peserta. Sehingga perlu diteliti mengenai pengaturan BPJS sebagai badan hukum yang tidak dapat dipailitkan berkaitan dengan perlindungan terhadap para peserta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai badan hukum yang tidak dapat dipailitkan berkaitan dengan perlindungan terhadap peserta. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan interpretasi historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan BPJS sebagai badan hukum yang tidak dapat dipailitkan telah memberi perlindungan terhadap peserta. Pengaturan mengenai bentuk badan hukum BPJS yaitu sebagai badan hukum publik yang sebelumnya merupakan badan hukum privat (persero), telah sesuai dengan prinsip nirlaba dalam sistem jaminan sosial nasional, dimana dalam prinsip ini pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk mencari laba (nirlaba) bagi BPJS, akan tetapi tujuan utamanya adalah untuk memenuhi sebesarbesarnya kepentingan peserta. Pengaturan mengenai BPJS yang tidak dapat dipailitkan berdasarkan UUK dan PKPU merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap peserta karena telah sesuai dengan asas manfaat dalam penyelenggaraan jaminan sosial, hal ini terkait dengan sistem pembuktian yang terlalu sederhana dan klaim peserta jaminan sosial tidak dapat dikatakan sebagai utang. Pada penyelenggaraan jaminan sosial melalui mekanisme tabungan wajib seharusnya pemerintah memberikan regulasi yang tepat dan memberikan kepastian hukum bagi peserta.

English Abstract

The implementation of social security is an obligation of the state mandated by the Constitution Act, 1945. The issuance of Social Security Administering Agency as the implementation of the Law on the National Social Security System alters the status of legal social security agency. Furthermore, the regulation adjusted in Law of Social Security Agency clarifies that Social Security Agency can not be bankrupted, eventhough this agency holds vast authority in managing and developing the proceeds from the participants' contributions. This phenomenon is worth studying due to the fact that Social Security Agency stands as legal entity that cannot be bankrupted relatives to the protection towards its participants. This research aimed to identify, describe, and analyze the position of Social Security Administering Agency (BPJS) as a legal entity that can not be bankrupted concerning the protection of participants. This is a normative research with statute approach, conceptual approach and historical approach. Primary, secondary, and tertiary materials collecteed by the writer are analyzed using systematic interpretation and historic interpretation methods. The research results indicate that the position of the Social Security Administering Agency (BPJS) as a legal entity that can not be bankrupted has provided legal protection for participants. The transformation of status from a private legal entity into a public legal entity of social security in accordance with the principle of non-profit in the administration of national social security system, which in principle is the management of a trust fund is not intended for profit (non-profit) for the agency, but the main purpose is to served the maximum interests of the participants. Basic regulation the Social Security Administering Agency can not be bankrupted accordance with the principle of benefit in the implementation of social security, because the concept of bankruptcy in the Law on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment adopts a simple authentication system and the claims of social security participants can not be considered as debt. In the administration of social security through compulsory saving mechanisms, the government should provide appropriate regulation and provide legal certainty for the participants.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2017/187/051709548
Uncontrolled Keywords:	-
Subjects:	300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.02 Government-sponsored insurance
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	05 Oct 2017 07:19
Last Modified:	28 Aug 2020 03:58
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3314

Text YOLANDA VERONICASARI.pdf Download (1MB)

Actions (login required)

View Item