Hanum, Larasati Amalia (2017) Perlindungan Hukum Pegawai PT Askes Yang Dialihkan Hubungan Hukumnya Menjadi Pegawai BPJS Kesehatan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, peneliti membahas isu hukum kekosongan norma terhadap perlindungan hukum pegawai PT ASKES yang dialihkan hubungan hukumnya menjadi pegawai BPJS Kesehatan. Tidak diaturnya pengalihan hubungan hukum didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan belum adanya peraturan perundang-undangan tentang badan hukum publik yang mengatur hak-hak pegawai, mengingat status pegawai PT ASKES menjadi pegawai BPJS Kesehatan yang merupakan badan hukum publik. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana hubungan hukum pegawai PT ASKES yang dialihkan hubungan hukumnya menjadi pegawai BPJS Kesehatan? (2) Bagaimana perlindungan hukum pegawai PT ASKES yang dialihkan hubungan hukumnya menjadi pegawai BPJS Kesehatan? Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk mengetahui makna ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dengan cara menafsirkan atau menjelaskan menggunakan bahasa umum sehari-hari dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Hasil penelitian ini memperoleh jawaban bahwa hubungan hukum yang lahir setelah pegawai PT ASKES dialihkan hubungan hukumnya menjadi pegawai BPJS Kesehatan merupakan hubungan kerja yang berdasarkan perjanjian kerja karena kedudukan para pihak yaitu pekerja dan pengusaha. Mengingat hubungan hukumnya adalah hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Maka perlindungan hukumnya selain melalui perjanjian kerja dan peraturan direksi juga melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksana dibidang ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Namun, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara tidak dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan hukum pegawai BPJS Kesehatan karena tidak termasuk sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara.
English Abstract
This research aims to analyze the recht vacuum (absence of law) of legal protection toward PT Askes employee who’s the rights are being channeled to become bpjskesehatan employee. Currently, such condition is not yet regulated under the present Law Number 24 year 2011 about Institusions for Social Insurance, and there is not yet any regulations about legal entity which regulates about the rights of employees, because once PT Askesempoyees are being channeled to other institusions which is different in legal standing. Based on above problems, the writers determined the formulation as follows: (1) How is the legal relation of PT Askes employees in which their rights are being channeled to become BPJS Kesehatan employee? (2) How is the legal protection for PT Askes employees in which their rights are being channeled to become BPJS Kesehatan employee? This research is conducted using the juridical normative approach with legal approach as the main method. In conducting this research, the writer will collect the primary, secondary source and then those sources will be analyzed using grammatical and systematic interpretation to determine the meaning of provisions contained in the law number 24 year 2011 by interpret and describe using the common daily language and then looking if there is some relations with other relevant legal regulations. The finding on this research suggest that the legal relations occurred as a consequence once the employees of PT Askes is transferred to become BPJS Kesehatan employee is a legal relation by virtue of employment agreement because the legal standing of the parties which are the employees and the employer. Considering that the legal relation is work agreement according to Law Number 13 year 2003 about Employment. So in conclusion, the legal protection could be derived both from the employment agreement and company regulation through Law Number 13 year 2003 about Employment including all the implementing regulation and Law Number 24 year 2011 aboutInstitusions for Sosical Insurance. Law Number 5 year 2004 about Civil State Apparatus could not be used as a means of legal protection of BPJK Kesehatan employee because they are not considered as civil state apparatus
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/169/051709530 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.01 Labor |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 05 Oct 2017 01:17 |
| Last Modified: | 02 Oct 2020 05:21 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3268 |
Preview |
Text
Larasati Amalia Hanum.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |