Urgensi Pengaturan Tentang Penggunaan Poligraf Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Indonesia

Abraham and Milda Istiqomah, S.H., MTCP, Ph.D. (2024) Urgensi Pengaturan Tentang Penggunaan Poligraf Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait dengan pengaturan penggunaan poligraf di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan penggunaan poligraf sebagai alat bukti, dimana hingga saat ini belum terdapat aturan yang dapat menjadi landasan yuridis bagi poligraf untuk dapat berdiri sebagai alat bukti dipersidangan, sedangkan dalam prakteknya terdapat banyak perkara pidana yang dibawa ke pengadilan yang proses pembuktiannya menggunaan poligraf dan hasil pemeriksaan poligraf itu digolongkan oleh hakim sebagai alat bukti. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dimasa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan 2 (dua) rumusan masalah yakni: (1) Apakah yang menjadi urgensi kedudukan poligraf sebagai alat bukti dalam persidangan?, (2) Bagaimana perbandingan hukum terkait kedudukan poligraf sebagai alat bukti persidangan dengan New Mexico dan bagaimanakah pengaturannya di Indonesia pada masa yang akan datang? Karya tulis ini ditulis dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Dalam penelitian ini, menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum tersebut diperoleh dengan studi kepustakaan dan internet yang terkait dengan pengaturan terkait kedudukan poligraf sebagai alat bukti dalam persidangan. Dengan metode tersebut penulis menyatakan bahwa terdapat kekosongan hukum. Hingga saat ini, Indonesia hanya mengatur penggunaan poligraf sebagai instrument pembuktian secara teknis prosedural dan belum terdapat pengaturan yang dapat menjadi landasan yuridis bagi poligraf untuk dapat menjadi alat bukti , sedangkan di negara bagian Amerika Serikat, New Mexico sudah terdapat pengaturan mengenai poligraf sebagai alat bukti lengkap hingga minimum kualifikasi ahli serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar poligraf dapat diterima sebagai alat bukti ilmiah di persidangan yang diatur di New Mexico Rule Of Evidence.

English Abstract

In this thesis, the author raises issues related to the regulation of the use of polygraphs in Indonesia. This is motivated by the existence of a legal vacuum regarding the regulation of the use of polygraphs as evidence, where up to now there are no regulations that can become a juridical basis for polygraphs to be able to stand as evidence in court, whereas in practice there are many criminal cases brought to court which are being processed. The proof uses a polygraph and the results of the polygraph examination are classified by the judge as evidence. This can create legal uncertainty in the future. Based on this, the author proposes 2 (two) problem formulations, namely: (1) What is the urgency of the position of the polygraph as evidence in trials?, (2) What is the legal comparison regarding the position of the polygraph as evidence in trials with New Mexico and how is it regulated in Indonesia in the future? This paper was written using a normative juridical method with a statutory approach and a comparative approach. In this research, 3 (three) types of legal materials are used, namely primary, secondary and tertiary legal materials. This legal material was obtained through literature and internet studies related to regulations regarding the position of the polygraph as evidence in trials. With this method the author states that there is a legal vacuum. Until now, Indonesia only regulates the use of polygraphs as an instrument of procedural technical evidence and there are no regulations that can become a juridical basis for polygraphs to be used as evidence, whereas in the United States state, New Mexico, there are already regulations regarding polygraphs as complete evidence. up to the minimum expert qualifications and conditions that must be met in order for a polygraph to be accepted as scientific evidence in a trial as regulated in the New Mexico Rule of Evidence.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0524010089
Uncontrolled Keywords: Poligraf, Pembuktian, Alat bukti
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username nova
Date Deposited: 26 Jul 2024 05:55
Last Modified: 26 Jul 2024 05:55
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/222026
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Abraham ketaren.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item