Pengaturan Pelaksanaan Pidana Mati Bersyarat Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia (Studi Perbandingan Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok)

Rambe, Sultan (2024) Pengaturan Pelaksanaan Pidana Mati Bersyarat Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia (Studi Perbandingan Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan mengenai pengaturan penilaian pidana mati dengan masa percobaan dalam hukum pidana di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatar belakang oleh pembaharuan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ttg KUHP (KUHP Nasional) yang mengatur adanya pidana mati dengan masa percobaan (pidana mati bersyarat). Pidana mati bersyarat sebagai sebuah mekanisme dalam pelaksanaan pidana mati yang baru dikenal dalam KUHP Nasional belum mengatur pelaksanaan pidana mati bersyarat secara komprehensif sehingga menciptakan kekosongan hukum dalam pelaksanaan pidana mati bersyarat. Berdasarkan isu tersebut, karya tulis ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah: (1) Bagaimana pengaturan pelaksanaan pidana mati bersyarat dalam hukum pidana di Indonesia? (2) Bagaimana model ideal pengaturan pelaksanaan pidana mati bersyarat dalam perkembangan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang diperoleh Penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa pengumpulan, penginventarisiran, diinterpretasi secara gramatikal, sistematis, teleologis dan komparatif terkait pengaturan pidana mati bersyarat. Dari hasil penelitian dengan metode yang telah disebutkan sebelumnya, Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang terjadi disebabkan pengaturan pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional yang tidak diatur secara komprehensif karena tidak adanya penjelasan yang cukup terkait teknis pelaksanaan pidana mati bersyarat. Sehingga diperlukan pembentukan peraturan pelaksana tentang pidana mati bersyarat yang dimuat melalui peraturan pemerintah. Adapun mengenai muatan materi yang terkandung di dalam peraturan pemerintah tersebut, Penulis memberikan rekomendasi mengenai materi muatan yang meliputi susunan anggota tim penilai, substansi penilaian, syarat dan tata cara pelaporan hasil penilaian hingga pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi kepada publik.

English Abstract

In this thesis, the researcher raises the issue of the regulation of conditional death penalty within Indonesian criminal law. This topic was chosen due to the criminal law reforms introduced by Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code), which includes provisions for the death penalty with a probationary period (conditional death penalty). Conditional death penalty, as a newly introduced mechanism in the National Criminal Code, has not been comprehensively regulated, leading to a legal vacuum in its implementation. Based on that issue, this research raises 2 (two) research questions: (1) How to regulate the implementation of conditional death penalty in criminal law in Indonesia? (2) How is the ideal model for regulating the implementation of conditional death penalty in the development of Indonesian criminal law in the future? Furthermore, this thesis uses the normative juridical method with the historical approach, statute approach, comparative approach, and conceptual approach. The legal materials obtained by the researcher, will be analyzed using legal material analysis techniques in the form of systematic collection, inventory, and interpretation of legal materials through grammatical, systematic, teleological, and comparative methods concerning the regulation of conditional death penalty. From the results of the research using the methods, the researcher obtains answers to the problems that occur due to the regulation of the conditional death penalty in the National Criminal Code which is not regulated comprehensively, because there is no sufficient explanation regarding the technical implementation of the conditional death penalty. So it is necessary to establish implementing regulations regarding conditional death penalty which are included in government regulation. As for the material content contained in the government regulation, the researcher provides recommendations regarding the material content which includes the composition of the assessment team members, the substance of the assessment, requirements and procedures for reporting assessment results and regulations regarding community participation and disclosure of information to the public.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052402
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	24 Jun 2024 08:19
Last Modified:	24 Jun 2024 08:19
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/221860

Text (DALAM MASA EMBARGO) Sultan Rambe.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item