Disharmonisasi Pengaturan Skema Publicprivate Partnerships (Ppp) Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Indonesia

Saputra, Budi (2024) Disharmonisasi Pengaturan Skema Publicprivate Partnerships (Ppp) Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan mengenai adanya disharmoni pengaturan skema PPP di Indonesia yang berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum kepada masyarakat maupun pelaku usaha. PPP sendiri merupakan sebuah skema yang dipergunakan untuk mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur yang memerlukan biaya besar dengan jangka waktu pendanaan yang cukup lama. Pengaturan skema PPP di Indonesia sendiri terdapat 3 (tiga) disharmoni, di antaranya terkait pendefinisian infrastruktur, pendefinisian pembiayaan infrastruktur, dan kewajiban tender bagi penyedia jasa. Pada latar belakang, penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu (1) Apa implikasi disharmoni pengaturan skema PPP pada pelaksanaan proyek infrastruktur di Indonesia? (2) Bagaimana pengaturan yang tepat mengenai pengaturan skema PPP dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia? Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan metode Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (conseptual approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Penulis memperoleh data dari berbagai sumber yang dianalisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi komparatif. Bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan komparatif terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan teori yang relevan dengan topik bahasan skripsi. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat implikasi terhadap masingmasing disharmoni, mulai dari implikasi terhadap masyarakat hingga pada perjanjian antara para pihak, dalam hal ini Pemerintah dan badan usaha yang melakukan perjanjian kerja sama. Implikasi tersebut dinilai berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam proyek skema PPP dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia. Berdasarkan implikasi tersebut, perlu dilakukan rekonstruksi pengaturan yang tepat agar menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum sebagai tujuan hukum. Pengaturan yang tepat dapat diadaptasi melalui best practice di dunia internasional seperti dari UNCITRAL maupun UNECE yang telah memberikan panduan terkait PPP. Dengan membandingkan antara UNCITRAL, UNECE, dengan pengaturan di Indonesia, diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan hukum bagi disharmoni pengaturan skema PPP di Indonesia.

English Abstract

In this thesis, the Author addresses the issue of disharmony in PPP scheme regulations in Indonesia, which potentially lead to legal uncertainty for both the public and businesses. PPP itself is a scheme used to support the funding of infrastructure development, which requires significant investment with a long-term financing period. There are 3 (three) disharmonies in the regulation of PPP schemes in Indonesia, namely related to the definition of infrastructure, the definition of infrastructure financing, and tender obligations for service providers. In the background, the author formulates 2 (two) research questions in this writing, namely (1) What are the implications of disharmony in PPP scheme regulations on infrastructure project implementation in Indonesia? (2) What is the appropriate regulation regarding PPP scheme regulation in infrastructure provision in Indonesia? The author uses a normative juridical method with Statute Approach, Conceptual Approach, Case Approach, and Comparative Approach methods. The author obtains data from various sources analyzed using grammatical interpretation and comparative interpretation. Legal materials obtained through literature study are analyzed using grammatical and comparative interpretation techniques against relevant legislation, literature, and theories related to the thesis topic. The research findings indicate that there are implications for each disharmony, ranging from implications for society to agreements between parties, in this case, the Government and business entities entering into cooperation agreements. These implications are considered to potentially result in legal uncertainty in PPP scheme projects in infrastructure provision in Indonesia. Based on these implications, it is necessary to reconstruct the appropriate regulations to create legal certainty and legal utility as the purpose of law. The appropriate regulations can be adapted through best practices internationally such as from UNCITRAL and UNECE which have provided guidance on PPP. By comparing between UNCITRAL, UNECE, and regulations in Indonesia, it is expected to provide solutions to legal issues regarding the disharmony of PPP scheme regulations in Indonesia.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052402
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	24 Jun 2024 04:47
Last Modified:	24 Jun 2024 04:47
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/221817

Text (DALAM MASA EMBARGO) BUDI SAPUTRA.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item