Urgensi Pengaturan Undangundang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Penggunaan Sepeda Listrik

Tabani Cahyaning E, An'nisaa' (2024) Urgensi Pengaturan Undangundang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Penggunaan Sepeda Listrik. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini mengangkat isu hukum yang terjadi karena adanya eksistensi dari perkembangan teknologi transportasi yang berkembang dengan munculnya sepeda listrik yang sering digunakan masyarakat tetapi tidak ada spesifikasi pengaturan yang dijadikan dasar hukum kendaraan sepeda listrik. Dalam hal ini sepeda listrik mengalami urgensi pengaturan dalam Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, dimana kendaraan sepeda listrik merupakan kendaraan bermotor yang berati setiap kendaraan bermotor memiliki persyaratan yang harus dilengkapi seperti SIM, STNK, Pajak Kendaraan, Wajib menggunakan Helm dan lainya. Persyaratan tersebut tidak dimiliki oleh sepeda listrik dan penggolongan kemampuan yang dimiliki oleh setiap kendaraan juga tidak diatur dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana kendaraan bermotor yang dalam kategori SIM C tidak digolongkan lagi dalam kualifikasi SIM C yang seperti apa, karena kemampuan sepeda listrik dengan kendaraan bermotor SIM C lainnya berbeda. Berdasarkan hal di atas, Penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana urgensi pengaturan sanksi pidana terhadap penggunaan sepeda listrik dijalan raya yang terlibat kecelakaan dan pelanggaran hukum dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 ? (2) Bagaimana konsep pengaturan yang ideal mengenai sanksi pidana tentang sepeda listrik di Indonesia? Jenis Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang tertulis dalam peraturan Peraturan Perundang – undangan (law in Books) atau hukum sebagai konsep kaidah / norma yang dijadikan dasar manusia berperilaku. Aturan hukum yang dibutuhkan adalah undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2009, Peraturan Menteri Perhubungan, peraturan perundangan mengenai lalu lintas sebelumnya dan peraturan negara lain yang dapat dijadikan nilai tolak ukur dalam membuat peraturan yang ideal mengenai sepeda listrik di Indonesia. Pendekatan yang digunakan melalui Perundang – Undangan atau biasa di sebut statute approach dan pendekatan konseptual dengan menggunakan konsep – konsep hukum yang sudah ada. Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan teknik penelusuran bahan hukum diperoleh dengan teknik pendekatan yang digunakan yaitu studi kepustakaan (library reseach) dengan menggunakan metode analisis secara dekskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kendaraan bermotor memerlukan pengklasifikasian penggolongan berdasarkan kemampuan kendaraan bermotor tersebut untuk beroperasi seperti kemampuan mesin untuk menempuh jarak, kecepatan yang dapat ditempuh kendaraan bermotor tersebut, dan kemampuan kendaraan bermotor tersebut untuk membawa penumpang. sepeda listrik merupakan jenis kendaraan bermotor yang memerlukan penggolongan kususxi sebagai kendaraan bermotor karena sepeda listrik tidak memenuhi syarat lengkap sebagai kendaraan bermotor. Kendaraan sepeda listrik termasuk kendaraan bermotor yang tidak di lengkapi persyaratan administrasi seperti, menggunakan sepeda listrik tidak diwajibkan memiliki SIM, STNK, BPKB, kendaraan sepeda listrik tidak memiliki plat nomor kendaraan, dan pemilik kendaraan sepeda listrik tidak diwajibkan membayar pajak. Jadi diperlukannya pengaturan pengklasifikasian yang menempatkan sepeda listrik dalam kendaraan bermotor tetapi dalam penggolongan tertentu, yang nantinya pengaturan mengenai administrasi kendaraan sepeda listrik terdapat pengaturannya sendiri mengenai persyaratan administrasi. Permasalahan ini dapat diatasi dengan mengkasifikasikan kendaraan bermotor dalam peraturan Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009 yang disesuaikan dengan perkembangan eksistensi teknologi transportasi pada saat ini.

English Abstract

This research raises legal issues that occur due to the existence of the development of transportation technology that develops with the emergence of electric bicycles that are often used by the public but there are no regulatory specifications that are used as the legal basis for electric bicycle vehicles. In this case, electric bicycles experience the urgency of regulation in the Road Traffic and Transportation Law Number 22 of 2009, where electric bicycle vehicles are motorized vehicles which means that every motorized vehicle has requirements that must be completed such as a driver's license, vehicle registration, vehicle tax, mandatory use of helmets and others. These requirements are not owned by electric bicycles and the classification of the capabilities possessed by each vehicle is also not regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation where motorized vehicles in the SIM C category are no longer classified in what kind of SIM C qualifications, because the ability of electric bicycles with other SIM C motorized vehicles is different. Based on the above, this research raises the formulation of the problem: (1) What is the urgency of regulating criminal sanctions for the use of electric bicycles on the highway involved in accidents and violations of the law in the Road Traffic and Transportation Law Number 22 of 2009? (2) What is the ideal regulatory concept regarding criminal sanctions on electric bicycles in Indonesia? The type of research used is Normative Juridical which is carried out by examining library materials written in the regulations of Laws and Regulations (law in Books) or law as a concept of rules / norms that serve as the basis for human behavior. The rules of law needed are the 2009 Road Traffic and Transportation Law, Minister of Transportation Regulations, previous traffic laws and regulations and other country regulations that can be used as benchmark values in making ideal regulations regarding electric bicycles in Indonesia. The approach used is through legislation or commonly called a statute approach and a conceptual approach using existing legal concepts. Types and sources of legal materials are obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials using legal material search techniques obtained with the approach technique used, namely library studies (library reseach) using a descriptive analysis method. The results showed that, motorized vehicles require classification based on the ability of the motorized vehicle to operate such as the ability of the engine to cover the distance, the speed that the motorized vehicle can travel, and the ability of the motorized vehicle to carry passengers. electric bicycles are a type of motorized vehicle that requires special classification as a motorized vehicle because electric bicycles do not meet the complete requirements as a motorized vehicle. Electric bicycle vehicles include motorized vehicles that are not equipped with administrative requirements such as, using electric bicycles are not required to have a driver's license, STNK, BPKB, electric bicycle vehicles do not havexiii vehicle license plates, and electric bicycle vehicle owners are not required to pay taxes. So a classification arrangement is needed that places electric bicycles in motorized vehicles but in a certain classification, which later regulates the administration of electric bicycle vehicles there are their own regulations regarding administrative requirements. This problem can be overcome by classifying motorized vehicles in the 2009 Road Traffic and Transportation Law regulations which are adjusted to the development of the existence of transportation technology at this time.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052402
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	24 Jun 2024 02:30
Last Modified:	24 Jun 2024 02:30
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/221742

Text (DALAM MASA EMBARGO) An'nisaa' Tabani Cahyaning Ekwandi.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)

Actions (login required)

View Item