Implementasi Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Terkait Fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Klien Dewasa Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang)

Mustofa, Azzahra Shauliha and Dr. Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H. and Solehuddin, S.H., M.H., (2024) Implementasi Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Terkait Fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Klien Dewasa Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi karena Jawa Timur menjadi wilayah darurat narkotika di Indonesia. Fungsi pembimbingan kemasyarakatan hadir untuk pendampingan di dalam dan di luar proses peradilan serta mempersiapkan proses reintgerasi yang diselenggarakan melalui pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU Pemasyarakatan. Fungsi pembimbingan kemasyarakatan diberikan kepada Klien Pemasyarakatan baik Klien Anak maupun Klien Dewasa, tetapi pelaksanaannya di Bapas Kelas I Malang hanya diberikan Klien Anak Tindak Pidana Narkotika seharusnya fungsi pembimbingan kemasyarakatan juga diselenggarakan kepada Klien Dewasa Tindak Pidana Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan kendala dalam pelaksanaan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap Klien Dewasa tindak pidana narkotika di Bapas Kelas I Malang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi serta data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen, studi pustaka, dan kajian peraturan. Kedua data kemudian diolah menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien narkotika tidak terlaksana dengan optimal. Pada pendampingan Klien Narkotika dilakukan sejak tahap praadjudikasi, adjudilasi, hingga pascaadjudikasi, tetapi pada tahap praadjudikasi dan adjudikasi tidak pernah terselenggara sebagaimana mestinya. Pada pembimbingan baru terselenggara selama proses reintegrasi sosial seharusnya pembimbingan juga diberikan selama proses peradilan pidana sejak tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Serta pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan syarat dan program yang telah ditetapkan dapat berjalan. Dalam pelaksanannya terdapat beberapa kendala sehingga belum terlaksana dengan optimal seperti pendampingan yang sangat bergantung pada permintaan dan ketiadaan peraturan yang mengharuskan aparat penegak hukum lain untuk berkoordinasi dengan Bapas, pasifnya Bapas, ketiadaan peraturan pelaksana, kurangnya jumlah petugas pembimbing kemasyarakatan, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta pandangan negatif masyarakat terhadap Klien Narkotika.

English Abstract

East Java has become a critical area for narcotics in Indonesia. Correctional counselling exists to support individuals inside and outside the judicial process and prepare for the reintegration process organized through support, guidance, and supervision as stipulated in Article 56, paragraph 1 of the Law concerning Correctional Facilities. Correctional counselling is provided to juvenile and adult clients, but its implementation at the Correctional Facility Class I Malang is only offered to Juvenile Narcotics Offenders, while it should also be extended to Adult Narcotics Offenders. This study aims to understand the implementation and challenges in executing community correctional counselling functions for Adult Narcotics Offenders. The research employs an empirical-juridical method with a socio-juridical approach. Primary data were obtained from interviews and observations, and secondary data from documentation, literature studies, and regulation reviews. Both data sets were then processed using qualitative-descriptive techniques. The research found that the Implementation of correctional counselling functions for narcotics clients is not optimally carried out. The support for Narcotics Clients is conducted from the pre-adjudication, adjudication, to post-adjudication stages, but during the pre-adjudication and adjudication stages, it never occurs as it should. The guidance only takes place during the social reintegration process; however, it should also be provided throughout the criminal justice process from pre-adjudication, adjudication, and post-adjudication stages. Moreover, supervision is conducted to ensure the implementation of the terms and programs that have been set can proceed. Several obstacles have been identified in its implementation, leading to suboptimal outcomes such as the dependency of support on requests and the lack of regulations requiring other law enforcement agencies to coordinate with the correctional facility, its passivity, the absence of delegated regulations, an insufficient number of officers in the correctional facility, inadequate facilities and infrastructure, and stigma against Narcotics Clients

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0524010072
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	05 Jul 2024 05:27
Last Modified:	05 Jul 2024 05:27
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/221036

Text (DALAM MASA EMBARGO) Azzahra Shauliha Mustofa.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)

Actions (login required)

View Item