Urgensi Pengaturan Mengenai Pembatasan Jumlah Kerjasama Notaris Dengan Bank

Sukmawati, Shinta (2024) Urgensi Pengaturan Mengenai Pembatasan Jumlah Kerjasama Notaris Dengan Bank. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada tesis ini membahas tentang belum diaturnya secara rinci pengaturan terkait pembatasan jumlah kerjasama Notaris dengan Bank yang menyebabkan Notaris dapat bekerjasama dengan banyak Bank dan menimbulkan pelanggaran terhadap batas kewajaran jumlah pembuatan akta per hari sebagaimana diatur dalam Peraturan DKP INI Nomor 1 Tahun 2017 yakni sebanyak 20 akta per hari. Perjanjian kerjasama antara Notaris dengan Bank tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak yakni pihak Notaris dengan pihak Bank yang didalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Secara mutatis mutandis notaris menjadi pihak dalam suatu perjanjian, hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN P bahwa notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum maupun sebagai profesi harus melaksanannya secara mandiri tanpa keberpihakan kepada salah satu pihak. Dalam tesis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa Urgensi pengaturan terhadap hubungan hukum yang timbul akibat kekosongan peraturan mengenai pembatasan jumlah kerjasama Notaris dengan Bank? (2) Bagaimana konsep pengaturan mengenai pembatasan jumlah kerjasama Notaris dengan Bank yang berkepastian hukum? Karya tulis tesis ini merupakan penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis preskriptif, yang kemudian ditafsirkan dengan menggunakan penafsiran Bahasa (grammatical), dan sistematis. Pada hasil penelitian, penulis menemukan jawaban bahwa Urgensi pembentukan aturan khusus mengenai pembatasan kerjasama Notaris dengan pihak Bank dapat diuraikan melalui aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis. Sedangkan konsep pengaturan mengenai pembatasan jumlah kerjasama notaris dengan bank yang berkepastian hukum adalah denganx memasukkan aturan dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan DKP INI No 1 Tahun 2017 ke dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan (UUJN P) sebagai payung hukum dan mengintegrasi aturan pembatasan jumlah kerjasama Notaris dengan Bank ke dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal ini bertujuan untuk meningkatkan independensi, kompetensi, dan profesionalisme Notaris yang melakukan kegiatan di sector perbankan

English Abstract

This thesis discusses the absence of regulations limiting the number of collaborations between notaries and banks, which allows notaries to collaborate with multiple banks and influences the reasonable limit on the number of deeds made per day as regulated in Regulation DKP INI Number 1 of 2017, which is a maximum of 20 deeds per day. The cooperation agreement between notaries and banks creates a legal relationship between the two parties, namely the notary and the bank, in which each party has rights and obligations. Mutatis mutandis, the notary becomes a party to an agreement, which contradicts Article 16 paragraph. (1) letter a of UUJN P, stating that notaries must carry out their duties as public officials or professionals independently without favoring any party. This thesis addresses the research questions: (1) What is the urgency of regulating the legal relationship arising from the regulatory vacuum regarding the limitation on the number of collaborations between notaries and banks? (2) What is the concept of regulation regarding the limitation on the number of collaborations between notaries and banks that provides legal certainty? This thesis is a normative legal research with a legislative approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author are analyzed using prescriptive analysis techniques, then interpreted using language (grammatical) and systematic interpretation. In the research results, the author found that the urgency of forming specific rules regarding the limitation on collaborations between notaries and banks can be explained through philosophical, juridical, and sociological aspects. Meanwhile, the concept of regulating the limitation on the number of collaborations between notaries and banks that provides legal certainty is by incorporating the rules in Article 2 paragraph 1 of Regulation DKP INI No. 1 of 2017 into the Notary Position Law (UUJN P) as legal umbrella and integrating the rules limiting the collaboration between notaries and banks into the Financial Services Authority (OJK) regulations, aiming to enhance the independence, competence, and professionalism of notaries conducting activities in the banking sector

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	042401
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	30 May 2024 03:42
Last Modified:	30 May 2024 03:42
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/220183

Text (DALAM MASA EMBARGO) Shinta Sukmawati.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Actions (login required)

View Item