Analisis Implementasi Insentif Pajak Penghasilan Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pajak Atas Rumah Kos (Studi Pada Pemilik Rumah Kos Wilayah Kota Malang).

Mahendra, Rizky Fajar and Damas Dwi Anggoro, SAB., M.A. (2024) Analisis Implementasi Insentif Pajak Penghasilan Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pajak Atas Rumah Kos (Studi Pada Pemilik Rumah Kos Wilayah Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dicabutnya UU PDRD dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) menyebabkan pindahnya pengertian rumah kos yang semula masuk kategori hotel kini masuk kedalam kategori UMKM. Sehingga rumah kos kini berhak menggunakan insentif pajak penghasilan PP 55 Tahun 2022 yang salah satu fungsinya adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu kota yang memiliki potensi dalam penerimaan pajak atas rumah kos adalah Kota Malang, hal ini dikarenakan Kota Malang adalah salah satu kota pendidikan di Jawa Timur. Namun kepatuhan pemilik rumah kos di Kota Malang masih sangat rendah, hal tersebut tercermin dari jumlah rumah kos yang terdaftar di bapenda Kota Malang masih sangat jauh jumlahnya bila dilihat dari aplikasi sewa rumah kos. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1)Memahami dan menganalisis kepatuhan pengusaha pemilik rumah kos di Kota Malang. (2)Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengusaha pemilik rumah kos di Kota Malang. (3)Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah implementasi insentif pajak penghasilan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas kepemilikan rumah kos.. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskripstif dan teknis analisis data menggunakan Model Interaktif Miles dan Hubermann. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi insentif pajak belum mampu untuk meningkatkan kepatuhan pemilik rumah kos di Kota Malang. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan indikator teori kepatuhan yaitu Pengetahuan peraturan, Sikap hukum, dan Pola perilaku hukum. Sehingga dampak dari tidak adannya peningkatan kepatuhan wajib pajak berimbas pada tidak adanya kenaikan penerimaan pajak dari sektor usaha rumah kos di Kota Malang. Salah satu faktor implementasi insentif pajak penghasilan tidak berjalan dengan semestinya yaitu faktor sosialisasi, keterbatasan jumlah tim penyuluh pajak yang tidak sebanding dengan luas wilayah Kota Malang, dan diperparah dengan sistem pengawasan dan basis data di Indonesia masih buruk, sehingga efek dari buruknya komunikasi yaitu kurangnya pemahaman perpajakan pemilik rumah kos terhadap peraturan terbaru dan insentif pajak penghasilan yang dapat mereka manfaatkan. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini bagi pemerintah yaitu dalam penerapan dan pembuatan suatu peraturan perpajakan baru harus melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya, sehingga kebijakan baru tersebut sesuai dengan kondisi ekonomi, psikologis, dan kondisi demografi masyarakat. Sehingga kebijakan baru tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

English Abstract

The law of PDRD was passed and replaced by the Law No. 1 of 2022 on Financial Relations between the Central Government and the Regional Government (HKPD) resulting in the shift in the concept of boarding house that were originally included in the category of hotels now entered into the category UMKM. So boarding house are now entitled to use the income tax incentive PP 55 of 2022 which one of its functions is to increase compliance with tax obligations. One of the cities that has the potential in receiving tax on boarding houses is Malang City, this is because Malang is one of the educational cities in East Java. However, the compliance of boarding house owners in Malang City is still very low, which is reflected in the number of boarding house registered in the Malang township is still a very distant number when viewed from the boarding house rental application. The objective of this study is to: (1) Understand and analyze the compliance of cost house owners entrepreneurs in poor cities. (2) Analyze the factors that affect the conformity of cost home owners in poor towns. (3) To find out and analyse whether the implementation of income tax incentives can improve compliance with tax obligations on ownership of cost houses. The type of research used is descriptive qualitative research and technical data analysis using the Miles and Hubermann Interactive Models. The results of this study show that the implementation of tax incentives has not been able to improve the compliance of cost homeowners in the poor city. This can be seen on the basis of indicators of conformity theory: Knowledge of regulations, legal attitudes, and legal patterns of behavior. So the impact of the failure to increase compliance with tax obligations has been linked to the lack of increased tax receipts from the cost housing business sector in the poor city. One factor in the implementation of income tax incentives is that the socialization factor, the limitation of the number of taxpayers' teams that are not comparable to the size of the Malang city, and aggravated by the monitoring system and database in Indonesia is still bad, so the effect of poor communication is a lack of understanding of the tax owner's cost to the latest regulations and income-tax incentive that they can take advantage of. The conclusion of this study for the government is that in the implementation and creation of a new taxation regulation should involve the public in the process of its formation, so that the new policy is in line with the economic, psychological, and demographic conditions of the people so that such a new policy can be maximized by the society.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0524030125
Uncontrolled Keywords:	Kepatuhan Pajak, Rumah Kos, Insentif Pajak Penghasilan
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Perpajakan
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	06 Jun 2024 06:50
Last Modified:	06 Jun 2024 06:50
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/219866

Text (DALAM MASA EMBARGO) RIZKY FAJAR MAHENDRA.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Actions (login required)

View Item