Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sah Hak Atas Tanah Bersertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 141/Pk/Pdt/2021)

Kusuma Wardani, Nurul (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sah Hak Atas Tanah Bersertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 141/Pk/Pdt/2021). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah pada Pasal 3 dijelaskan tujuan pendaftaran tanah. Namun peraturan tersebut belum dapat melindungipara pemegang hak atas tanah. Penulisan ini bertujuan untuk untuk menganalisis perlindungan terhadap pemilik sah hak atastanah bersertifikat ganda dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 141/PK/Pdt/2021 serta kedudukan hukum sertifikat yang paling benar.Untuk menjawab rumusan masalah pertama penulis menggunakan teori perlindunganhukum dan teori keadilan dan untuk rumusan masalah kedua penulis menggunakan teori kepastian hukum. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penulisan ini menjelaskan bahwa dengan diterimanya Permohonan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah (Kantor Wilayah) Semarang cq Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banyumas atas Peninjauan Kembali menyebabkan PT. Rifa Perkasa sebagai pemilik sah sertifikat kehilangan haknya dan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, kedudukan sertifikat ganda pada kasus ini adalah status quo. Saran yang diberikan adalah para pihak apabila akan melakukan transaksi dalam hal pengalihan hak milik atas tanah hendaknya mengetahui terlebih dahulu mengenai status hak kepemilikan atas tanahnya. Selanjutnya, bagi Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional hendaknya lebih teliti untuk memeriksa permohonan pendaftaran hak atas tanah. Selain itu, diperlukan pembaharuan terhadap segala peraturan yang menyangkut perlindungan terhadap pemilik sah sertifikat hak atas tanah.

English Abstract

The Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration regulated in Article 3 explains the objective of land registration. However, this rule does not protect land right holders. This research seeks to analyse the legal protection of lawful holders of land rights with double certificates as in Supreme Court Decision Number 141/PK/Pdt/2021 and the most eligible legal standing of the certificate. This research employed the theory of legal protection and justice to formulate the first research problem and the theory of legal certainty to analyse the second problem. This research employed a normative method, supported by statutory and case approaches, and the research data were obtained from primary and secondary materials. The research results reveal that the receipt of the request sent to the Head of the National Land Agency of the Province of Central Java (Regional Office) of Semarang—the National Land Agency of Banyumas, or the judicial review has caused PT. Rifa Perkasa as the lawful owner of the land certificate lose its rights, while the company is not legally protected. The standing of double certificates in this case is categorised as status quo. This research suggests that all parties involved in the transactions in the transfer of ownership rights be aware of the status of the land ownership. Furthermore, the Head of the National Land Agency should also thoroughly check the request for land registration.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052401
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	20 May 2024 04:02
Last Modified:	20 May 2024 04:02
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/219624

Text (DALAM MASA EMBARGO) NURUL KUSUMA WARDANI.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB)

Actions (login required)

View Item