Candra, Tyara Isabellaura and Dr. Sihabudin, S.H., M.H., and Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H. (2024) Urgensi Pengaturan Perusahaan Administrator Pihak Ketiga (Third-Party Administrator) Sebagai Pelaksana Fungsi Administrasi Klaim Perusahaan Asuransi Kesehatan Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Urgensi Pengaturan Perusahaan Administrator Pihak Ketiga (Third-Party Administrator) sebagai Pelaksana Fungsi Administrasi Klaim Perusahaan Asuransi Kesehatan di Indonesia. Pemilihan topik tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kekosongan hukum peraturan yang mengatur secara khusus jalannya kegiatan usaha dari third-party administrator asuransi kesehatan di Indonesia. Atas kekosongan yang terjadi saat ini dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian di kemudian hari. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana urgensi pengaturan perusahaan administrator pihak ketiga (third-party administrator) sebagai pelaksana fungsi administrasi klaim perusahaan asuransi kesehatan di Indonesia (2) Bagaimana pengaturan yang tepat untuk mengatur perusahaan administrator pihak ketiga (third-party administrator) pada industri asuransi kesehatan di Indonesia berdasarkan perbandingan dengan India dan Malaysia? Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi komparatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yakni terdapat kekosongan hukum peraturan yang mengatur secara khusus jalannya kegiatan usaha dari third-party administrator asuransi kesehatan di Indonesia. Pada saat ini, perusahaan third-party administrator tunduk pada POJK 69/2016 sebagai peraturan lanjutan yang mengatur perihal kerja sama perusahaan asuransi dengan pihak lain sesuai amanat pada UU Perasuransian. Namun, ketentuan dalam POJK 69/2016 tersebut hanya mengatur penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi secara umum dan belum spesifik untuk sektor kesehatan. Tidak adanya peraturan khusus yang mengatur jalannya kegiatan usaha dari thirdparty administrator asuransi kesehatan di Indonesia dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh perusahaan third-party administrator yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan asuransi maupun tertanggung di kemudian hari. Konsep pengaturan yang tepat untuk mengatur perusahaan third-party administrator pada industri asuransi kesehatan di Indonesia ialah mengenai diaturnya ketentuan yang terbagi menjadi dua bagian, yakni kelembagaan dan perjanjian. Bagian kelembagaan terdiri dari dua konsep yakni sertifikasi dan pengawasan terhadap perusahaan third- x party administrator. Sedangkan, pada bagian perjanjian terdiri dari dua konsep yakni kewenangan dan larangan. Bagian kelembagaan terdiri dari konsep sertifikasi dan pengawasan terhadap perusahaan third-party administrator. Sedangkan, bagian perjanjian terdiri konsep kewenangan dan larangan. Pengawasan akan dilakukan oleh OJK dan Kementerian Kesehatan RI. Kewajiban sertifikasi ditambahkan sebagai sebuah perlindungan dengan bentuk pengakuan terhadap kompetensi dan kredibilitas dari perusahaan third-party administrator. Serta penambahan ketentuan terkait kewenangan dan larangan dalam peraturan perlu disesuaikan oleh perusahaan thirdparty administrator dan perusahaan asuransi dalam perjanjian. Dibentuknya peraturan khusus ini merupakan upaya untuk mengisi kekosongan hukum sebagai wujud dari perlindungan hukum preventif di industri asuransi kesehatan di Indonesia.
English Abstract
In this thesis, the author raises the issue regarding the Urgency of Regulating ThirdParty Administrator Companies as Executors of Administrative Functions for Health Insurance Companies in Indonesia. The choice of this topic was motivated by the absence of legal regulations that specifically regulate the business activities of thirdparty health insurance administrators in Indonesia. The current vacancies can give rise to the potential for abuse which can cause losses in the future. Based on this background, the author raises the problem formulation: (1) What is the urgency of regulating a third-party administrator company as the executor of claims administration functions for health insurance companies in Indonesia (2) What are the appropriate arrangements for regulating third-party administrator companies in the health insurance industry in Indonesia based on comparisons with India and Malaysia? The method used in preparing this thesis is normative juridical with the statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The legal material obtained by the author will be analyzed using grammatical interpretation and comparative interpretation. Based on the research that has been carried out, the author obtained an answer to the existing problem, namely that there is a legal vacuum in regulations that specifically regulate the running of business activities of third-party health insurance administrators in Indonesia. Currently, third-party administrator companies are subject to POJK 69/2016 as a further regulation that regulates cooperation between insurance companies and other parties in accordance with the mandate of the Insurance Law. However, the provisions in POJK 69/2016 only regulate insurance company business operations in general and are not specific to the health sector. The absence of specific regulations governing the conduct of business activities of thirdparty health insurance administrators in Indonesia could lead to potential abuse by third-party administrator companies which could cause losses for insurance companies and insureds in the future. The appropriate regulatory concept for regulating thirdparty administrator companies in the health insurance industry in Indonesia is regarding the regulation of provisions which are divided into two parts, namely institutions and agreements. The institutional part consists of two concepts, namely certification and supervision of third-party administrator companies. Meanwhile, the agreement section consists of two concepts, namely authority and prohibition. The institutional part consists of the concept of certification and supervision of third-party administrator companies. Meanwhile, the agreement section contains the concepts of authority and prohibition. Supervision will be carried out by OJK and the Indonesian xii Ministry of Health. The certification obligation is added as a form of protection by recognizing the competence and credibility of the third-party administrator company. As well as additional provisions related to authority and prohibitions in regulations that need to be adjusted by the third-party administrator company and insurance company in the agreement. The formation of this special regulation is an effort to fill the legal vacuum as a form of preventive legal protection in the health insurance industry in Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0524010039 |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username nova |
| Date Deposited: | 31 May 2024 07:45 |
| Last Modified: | 31 May 2024 07:45 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/219475 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Tyara Isabellaura Candra.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |