Tinjauan Yuridis Penerapan Undang-Undang Republik Filipina No.11479 Tentang Anti Terorisme Ditinjau Berdasarkan Hukum Ham Internasional (Studi Kasus Undang-Undang Republik Filipina No.11479 Anti Terorisme Pemerintah Filipina).

Masang, Andre Oktavianus and Dr. Herman Suryokumoro, S.H., M.S., (2021) Tinjauan Yuridis Penerapan Undang-Undang Republik Filipina No.11479 Tentang Anti Terorisme Ditinjau Berdasarkan Hukum Ham Internasional (Studi Kasus Undang-Undang Republik Filipina No.11479 Anti Terorisme Pemerintah Filipina). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang tinjauan yuridis penerapan Undang-Undang Republik Nomor 11479 tentang anti terorisme ditinjau berdasarkan hukum ham internasional. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya suatu peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah Filipina yang kemudian disahkan oleh presiden Filipina yaitu Rodrigo Duterte. Undang-Undang Republik Nomor 11479 merupakan undang-undang anti terorisme yang baru untuk mengganti undang-undang Human Security Act 2007 yang dimana, di dalam undang-undang yang baru terdapat beberapa pasal yang tertulis didalamnya dikategorikan melanggar peraturan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis mengangkat rumusan masalah (1) Apakah peraturan Anti Terorisme Act of 2020 atau Undang-Undang Republik Nomor 11479 bagian 4, bagian 17 dan bagian 29 pemerintah Filipina telah sesuai dengan hukum hak asasi manusia (HAM) internasional (ICCPR, DUHAM atau UDHR dan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN dan AICHR)? (2) Bagaimana konsekuensi yuridis diberlakukannya Anti Terorisme Act of 2020 atau Undang-Undang Republik Nomor 11479 bagian 4, bagian 17 dan bagian 29 terhadap peraturan hak asasi manusia (HAM) internasional (ICCPR, DUHAM atau UDHR dan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN dan AICHR)? Kemudian penulisan karya tulis menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Historis (Historical Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu memberikan suatu kronologis kejadian berdasarkan kasus yang ingin dikaji melakukan analisa terhadap Undang-Undang Republik Nomor 11479 berdasarkan peraturan hak asasi manusia (HAM) internasional.Dari hasil penelitian di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahannya bahwa undang-undang terorisme atau yang disebut sebagai Undang-Undang Republik Nomor 11479 yang ditetapkan pada tanggal 03 juli 2020 oleh presiden Filipina yaitu Rodrigo Duterte menimbulkan banyak kecaman dari berbagai pihak terkait pasal-pasal yang tertulis didalamnya mengandung unsur-unsur pelanggaran hak asasi manusia (HAM) internasional dimana beberapa pasal yang tertulis tersebut mengancam kebebasan berpendapat, penangkapan tanpa surat yang jelas, melakukan persangkaan atau menuduhkan seseorang sebagai pelaku atau aksi tindak pidana terorisme dan melakukan penahanan tanpa adanya kejelasan seseorang atau kelompok ditahan. Meskipun dengan dalil yang dilakukan oleh preseiden Rodrigo Duterte dan beberapa pejebat pemerintah Filipina yang pro atau mendukung terhadap kebijakan undang-undang baru tersebut bahwa undang-undang tersebut dirumuskan dan ditetapkan karena undang-undang HSA 2007 tidak lagi sesuai dengan kondisi dimana pelaku tindak pidana terorisme yang semakin berkembang dalam perekrutan maupun aksinya yang dapat melalui berbagai cara, dan presiden menegaskan bahwa para pihak yang tidak memiliki niat untuk melanggar undang-undang tersebut tentu saja tidak akan ditahan. Namun hal tersebut tidak membuat yakin para pihak seperti HRW, aktivis, penduduk muslim yang terdapat di negara Filipina dan beberapa organisasi dan pejabat pemerintah dari berbagai negara yang menolak penetapan undang-undang tersebut dikarenakan sejarah dari presiden Filipina Rodrigo Duterte yang selalu bermasalah dengan hak asasi manusia (HAM). Undang-Undang Republik Filipina Nomor 11479 berdasarkan peraturan hak asasi manusia (HAM) intenasional melanggar beberapa peraturan didalamnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah Filipina terlebih dahulu yaitu, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Universal Declaration Human Rights (UDHR), ASEAN Intergovermental Commission on Human Rights (AICHR), Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, dan beberapa konvensi mengenai terorisme yaitu, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terrorisme, Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian negara antar negara dan Konvensi Wina 1986 mengenai perjanjian yang mengatur perjanjian antar negara dengan negara, negara dengan organisasi internasional, organisasi internasional dengan organisasi internasional.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of a juridical review of the application of the Republic Act 11479 concerning anti-terrorism based on international human rights law. The choice of this theme was motivated by the existence of legislation formulated and enacted by the Philippine government which was later passed by the president of the Philippines, Rodrigo Duterte. The Republic of Indonesia Law No.11479 is a new anti-terrorism law to replace the 2007 Human Security Act in which, in the new law, there are several articles written in it that are categorized as violating international human rights regulations. Based on the foregoing, the paper raises the formulation of the problem (1) Whether the Anti-Terrorism Act of 2020 or Republic Act No. 11479 part 4, section 17 and section 29 of the Philippine government are in accordance with international human rights law (HAM) , DUHAM or UDHR and the ASEAN Declaration of Human Rights and AICHR)? (2) What is the juridical consequence of the enactment of the Anti-Terrorism Act of 2020 or Law of the Republic No. 11479 part 4, section 17 and section 29 on international human rights regulations (ICCPR, DUHAM or UDHR and the ASEAN Declaration of Human Rights and AICHR)? Then writing papers using the normative juridical method with statutory approach methods (Statute Approach), Historical Approach (Historical Approach), and Conceptual Approach (Conceptual Approach). Primary, secondary, and tertiary legal materials will be analyzed using qualitative descriptive techniques, namely providing a chronology of events based on the case to be studied and analyzing the Republic Act No.11479 based on International Human Rights (HAM) regulations. From the results of the research above, the author gets the answer to his problem that the terrorism law or what is known as the Republic Act No.11479 which was enacted on July 3, 2020 by the president of the Philippines, Rodrigo Duterte, caused a lot of criticism from various parties regarding the articles. what is written therein contains elements of international human rights violations where some of the written articles threaten freedom of opinion, arrest without a clear letter, make an allegation or accuse someone of being a perpetrator or an act of criminal terrorism and carrying out detention without any clarity. a person or group is detained. Despite the argument made by President Rodrigo Duterte and several officials of the Philippine government who are pro or supportive of the policy of the new law, that the law was formulated and enacted because the 2007 HSA law is no longer suitable for the conditions in which perpetrators of criminal acts of terrorism The recruitment and its actions can be developed in various ways, and the president stressed that parties who have no intention of breaking the law will certainly not be arrested. However, this does not convince parties such as HRW, activists, Muslim residents in the Philippines and several organizations and government officials from various countries who reject the enactment of the law due to the history of Philippine president Rodrigo Duterte who has always had problems with human rights. (HAM). Law of the Republic of the Philippines No.11479 based on international Human Rights regulations violates several regulations in it that have been ratified by the Philippine government in advance, namely, the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Universal Declaration Human Rights (UDHR), ASEAN Intergovermental Commission on Human Rights (AICHR), the ASEAN Declaration of Human Rights, and several conventions on terrorism, namely, the ASEAN Convention on the Eradication of Terrorism, the 1969 Vienna Convention on International Law Agreements, concerning state treaties between countries and the 1986 Vienna Convention concerning regulating treaties between countries and countries, countries with international organization, international organization with international organization.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052101
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	26 Apr 2024 07:16
Last Modified:	26 Apr 2024 07:16
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/218186

Text Oktavianus Masang.pdf Download (3MB)

Actions (login required)

View Item