Tinjauan Yuridis Penahanan Ijazah Sebagai Syarat Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Perbandingan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dan Kanada)

David, Norman and Syahrul Sajidin, S.H., M.H., (2024) Tinjauan Yuridis Penahanan Ijazah Sebagai Syarat Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Perbandingan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dan Kanada). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pada penahanan ijazah pekerja sebagai syarat kerja oleh perusahaan. Dimana dalam hal ini Lembaga pemerintah, tidak ada yang mengatur mengenai aturan penahanan ijazah pekerja sebagai syarat kerja oleh perusahaan. Terkait penahanan ijazah sebagai syarat kerja seharusnya memiliki regulasi yang memadai dalam hal sebagai wadah dimana terjadinya kesetaraan dalam pekerjaan dimana tidak ada Tindakan diskriminasi pekerja oleh pengusaha. Berdasarkan permasalahan tersebut, pada skripsi ini penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah : (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum pekerja atas penahanan ijazah oleh perusahaan sebagai syarat kerja menurut sudut pandang HAM di Indonesia? Dan (2) Bagaimana keabsahan hukum terkait perjanjian penahanan ijazah sebagai syarat kerja di Indonesia? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) dimana penulis membandingkan peraturan antara Indonesia dan Kanada. Penulis juga mengupas permasalahan dengan menggunakan Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dan di analisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, dan penafsiran sistematis. Dalam hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Lembaga pemerintah tidak mengatur mengenai penahanan ijazah pekerja sebagai syarat kerja oleh perusahaan. Maka dari itu perlu dibentuk suatu aturan atau undang-undang yang jelas beserta dengan sanksinya dikarenakan penahanan ijazah sebagai syarat kerja merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap pekerja dari sudut pandang Hak Asasi Manusia.

English Abstract

In this thesis, the author raises the problem of withholding workers' diplomas as a condition of employment by companies. Where in this case there are no government institutions that regulate the rules for retaining workers' diplomas as a condition of employment by the company. Regarding the retention of diplomas as a condition of employment, there should be adequate regulations in terms of providing a forum for equality in employment where there is no act of worker discrimination by employers. Based on these problems, in this thesis the author raises 2 (two) problem formulations: (1) What is the form of legal protection for workers regarding the withholding of their diplomas by companies as a condition of employment from the perspective of Human Rights in Indonesia? And (2) What is the legal validity of agreement regarding the retention of diplomas as a condition of employment in Indonesia? The type of research used in this research is normative juridical. Based on the formulation of the problem and objectives in this research, the author uses a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach, where the author compares regulations between Indonesia and Canada. The author also examines the problem using primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the author and analyzed using grammatical interpretation and systematic interpretation methods. In the results of the research using the method above, the author obtained an answer to the existing problem that government institutions do not regulate the retention of workers' diplomas as a condition of employment by companies. Therefore, it is necessary to establish a clear rule or law along with sanctions because withholding a diploma as a condition of employment is a form of discrimination against workers from a human rights perspective.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0524010042
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	26 Apr 2024 07:16
Last Modified:	26 Apr 2024 07:16
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/218184

Text (DALAM MASA EMBARGO) Norman David.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item