Pengaturan Terhadap Hak Pinjaman Masyarakat (Public Lending Right) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pemegang Hak Cipta Buku Di Indonesia (Studi Komparasi Negara Inggris Dan Prancis)

Agustine, Husna Syahirah and Dr. Yenny Eta Widyanti,, S.H., M. Hum (2024) Pengaturan Terhadap Hak Pinjaman Masyarakat (Public Lending Right) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pemegang Hak Cipta Buku Di Indonesia (Studi Komparasi Negara Inggris Dan Prancis). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penulis mengangkat permasalahan pembentukan pengaturan terhadap hak pinjaman masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Pemegang Hak Cipta Buku di Indonesia. Di dunia internasional, sebenarnya sudah tersedia suatu mekanisme berupa Public Lending Right (PLR), dimana pemegang Hak Cipta Buku diberikan royalti oleh pemerintah setiap buku ciptaan mereka telah dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan publik. Pembentukan pengaturan ini bertujuan untuk mengatasi kekosongan norma di Indonesia dalam menerapkan PLR di Indonesia dengan menggunakan analisis landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yakni: (1)Apa urgensi dari pengaturan Hak Pinjaman Masyarakat (Public Lending Right) Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?;dan (2) Bagaimana bentuk pengaturan hukum yang ideal (best practices) dalam pengaturan Hak Pinjaman Masyarakat (Public Lending Right) di Negara Indonesia? Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian berupa pendekaatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, maupun Pendekatan Perbandingan. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban, yakni: Pembentukan pengaturan Hak Pinjaman Masyarakat ditinjau berdasarkan landasan yuridis, yaitu upaya untuk mengatasi permasalahan kekosongan norma di Indonesia, landasan filosofis, yakni Pasal 28D Ayat 1 dan 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan yang adil dan layak. Landasan sosiologis untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang hak cipta buku dalam memperoleh penghasilan dari ciptaannya. Dalam penerapannya, PLR di Prancis dapat dimiliki oleh penulis berkewarganegaraan Prancis, illustrator, dan penerbit. PLR di Prancis berlaku untuk seluruh buku kecuali yang digunakan untuk pendidikan. PLR di Prancis di kelola oleh lembaga pengelola SOFIA. PLR di Inggris dapat dimiliki oleh seluruh penduduk the European Economic Area . PLR di Inggris berlaku untuk buku, buku audio, dan e-book . PLR di Inggris dikelola oleh the British Library . Pengaturan yang ideal terhadap pengaturan PLR di Indonesia berdasarkan analisis perbandingan pengaturan PLR Inggris dan Prancis, yaitu Indonesia dapat mengatur hak pinjaman masyarakat beserta lembaga pengelolanya pada Undang- Undang Hak Cipta. Best practices PLR di Indonesia adalah PLR berlaku terhadap pihak yang memiliki peran konkrit sebagai pemegang hak cipta buku yang telah terikat kontrak dengan penerbit dan menambahkan kewajiban bagi lembaga manajemen kolektif di Indonesia untuk mengelola hak pinjaman masyarakat. Hak Pinjaman Masyarakat di Indonesia dapat berlaku untuk seluruh buku kecuali yang digunakan untuk Pendidikan. Hak Pinjaman Masyarakat di Indonesia dapat diberlakukan hanya untuk pemegang hak cipta buku yang berkewarganegaraan Indonesia.

English Abstract

The author in this research raised the issue of setting up regulations on public lending right to improve the wellfare of Book Copyright Holders in Indonesia. In the international world, in fact, there is a mechanism of copyright book granted royalty by the government every creation book they have borrowed by the public from public libraries. The establishment of this arrangement aims to overcome the void of norms in Indonesia in implementing PLR in Indonesia using analysis of the jurisprudential, sociological, and philosophical foundations. The author raises two formulas of problems, namely: (1) What is the urgency of setting up the system of Public Loan Rights (Government Loan) on the Act No. 28 of 2014 on Copyright?and (2) What forms the ideal legal regulation (best practice) in setting up Public Loans Rights (Public Loan Requirements) in the State of Indonesia. The author used normative jurisprudence methods with with research approaches such as law-of-law censorship, conceptual approaches, or comparative approaches. From the results of the research, the author obtained the answer, namely: The establishment of the arrangement of Public Loan Rights reviewed on the basis of the jurisprudence, that is, an effort to address the problem of the void of norms in Indonesia, the philosophical foundation, i.e. Article 28D Paragraphs 1 and 2 UUD 1945 explains that everyone has the right to work and to obtain a fair and decent remuneration. In its application, PLR in France can be owned by French citizens, illustrators, and publishers. PLR in France applies to all books except for those used for education. PLRs in France are administered by SOFIA's managing agency. Plr in the UK can be owned by all inhabitants of the European Economic Area. The ideal regulation for PLR regulation in Indonesia based on comparative analysis of UK and French PLR Regulations, is that Indonesia can add legal provisions on public lending right and its enforcement agencies to the Act No. 28 of 2014 on Copyright. The best practices of PLR in Indonesia are that the PLR applies to parties that have a concrete role as copyright holders of books that have been bound by contracts with publishers and add obligations for collective management agencies in Indonesia to manage public lending rights. Public Lending right in Indonesia may apply to all books except those used for education. Public lending right in Indonesia can be enforced only to the copyright holders of books who are Indonesian citizens.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0524010036
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username nova
Date Deposited: 19 Apr 2024 07:43
Last Modified: 19 Apr 2024 07:43
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/218156
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
HUSNA SYAHIRAH AGUSTINE.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Actions (login required)

View Item View Item