Siregar, M. Zailani Batangpane and Dr. Bambang Sugiri,, S.H., M.S. (2024) Urgensi Pengaturan Partai Politik Sebagai Subyek Tindak Pidana Pencucian Uang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada Skripsi ini, penulis mengangkat isu terkait kedudukan partai politik sebagai subyek hukum tindak pidana pencucian uang. Banyaknya kasus korupsi yang menjerat anggota partai politik, diikuti pernyataan bahwa hasil tindak pidana korupsi tersebut juga masuk kedalam sistem keuangan partai politik. Menimbulkan dugaan bahwa partai politik telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Namun dikarenakan kekaburan hukum mengenai status partai politik sebagai suatu subyek hukum korporasi, menyebabkan terjadi hambatan untuk mempertanggungjawabkan secara pidana. Kondisi tersebut memunculkan urgensi untuk dibentuknya pengaturan terkait partai politik sebagai subyek tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana kriteria dari korporasi sebagai subyek tindak pidana berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia serta kedudukan partai politik sebagai subyek hukum korporasi dalam tindak pidana pencucian uang? 2. Bagaimana urgensi pengaturan partai politik sebagai subyek tindak pidana pencucian uang? 3. Bagaimana formulasi pengaturan partai politik sebagai subyek tindak pidana pencucian uang? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur yang terkait dengan pencucian uang, korporasi, dan partai politik, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian untuk menganalisis bahan hukum digunakan teknik interpretasi sistematis. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa kriteria dari korporasi yang diatur dalam hukum pidana dinilai sangat luas yakni perkumpulan orang dan/atau kekayaan berbadan badan hukum ataupun bukan berbadan hukum. Analisis untuk menentukan kedudukan partai politik sebagai korporasi didasari pada tiga unsur yakni suatu perkumpulan yang terorganisasi, memiliki kekayaan sendiri, serta status badan hukum. Keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi dan membawa kesimpulan bahwa partai politik termasuk sebagai korporasi. Sementara itu berdasarkan teori budaya korporasi partai politik dapat dipertanggungjawabkan jika terdapat ketidaklayakan aturan internal partai yang menyebabkan anggota partai politik terlibat tindak pidana. Kemudian urgensi pengaturan partai politik sebagai subyek tindak pidana pencucian uang dapat dikaji melalui tiga pandangan yakni filosofis yang menentukan urgensi pengaturan berdasarkan pada nilai Pancasila dan tujuan nasional dalam UUD NRI 1945. Pandangan yuridis yang menelaah urgensi melalui kekaburan definisi korporasi dalam peraturan undang-undang hukum pidana. Serta pandangan sosiologis yang menelaah urgensi melalui banyaknya kasus korupsi dan pencucian uang yang ikut menjerat partai politik. Formulasi untuk mengatur partai politik sebagai subyek tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dengan menegaskan partai politik sebagai korporasi dalam undang-undang partai politik. Kemudian terkait pidana yang dapat dijatuhkan terhadap partai politik adalah pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan aset korporasi untuk negara.
English Abstract
In this thesis, the author raises issues related to the position of political parties as legal subjects of money laundering crimes. The number of corruption cases that ensnared members of political parties, followed by the statement that the proceeds of the corruption also entered the political party's financial system. This has led to the allegation that political parties have committed money laundering crimes. However, due to legal ambiguity regarding the status of political parties as a corporate legal subject, there are obstacles to criminal accountability. This condition raises the urgency for the establishment of regulations related to political parties as subjects of money laundering crimes. Based on this description, the author raises the following research problems: 1. What are the criteria of corporations as subjects of criminal acts based on the Indonesian criminal law system and the position of political parties as legal subjects of corporations in the crime of money laundering? 2. What is the urgency of regulating political parties as subjects of money laundering crimes? 3. How is the formulation of the regulation of political parties as subjects of money laundering crime? The research method used is normative legal research with a statutory approach and an analytical approach. The sources of legal materials used are primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of literature related to money laundering, corporations, and political parties, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and the Indonesian Dictionary. Then to analyze legal materials, systematic interpretation techniques are used. Through this research, it is found that the criteria of corporations regulated in criminal law are very broad, namely the association of people and/or wealth with legal entities or not legal entities. The analysis to determine the position of political parties as corporations is based on three elements, namely an organized association, having its own wealth, and the status of a legal entity. All these elements have been fulfilled and bring the conclusion that political parties are included as corporations. Meanwhile, based on the theory of corporate culture, political parties can be held accountable if there are inappropriate internal party rules that cause political party members to be involved in criminal acts. Then the urgency of regulating political parties as subjects of money laundering crimes can be studied through three views, philosophical view which determines the urgency of regulation based on the values of Pancasila and national goals in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. A juridical view that examines the urgency through the obscurity of the definition of corporation in the criminal law regulations. As well as a sociological view that examines the urgency through the many cases of corruption and money laundering that have ensnared political parties. Formulation to regulate political parties as subjects of money laundering crimes can be done by emphasizing political parties as corporations in the political party law. Then related to the punishment that can be imposed on political parties is a fine and additional punishment in the form of corporate asset forfeiture for the state.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0524010006 |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username nova |
| Date Deposited: | 29 Feb 2024 04:01 |
| Last Modified: | 29 Feb 2024 04:01 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/216654 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
M. ZAILANI BATANGPANE SIREGAR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |