“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyelenggara Jalan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak Berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

Faidah, Alya Lulu and Dr. Abdul Madjid,, S.H., M.Hum. (2024) “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyelenggara Jalan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak Berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penulisan skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara jalan. Sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat unsur subyek hukum “penyelenggara jalan” yang tidak ada penjelasan secara rinci mengenai definisi penyelenggara jalan tersebut. Dalam Pasal 273 masih memiliki kelemahan dimana adanya kekaburan norma yang dapat ditafsirkan secara luas, sehingga memberikan peluang bagi penyelenggara jalan untuk tidak bertanggung jawab dalam kasus kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai ditujukan kepada siapa sanksi pidana terkait penyelenggara jalan tersebut agar dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukumnya. Berdasarkan permasalahan di atas skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa yang dimaksud dengan konsep penyelenggara jalan yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara jalan terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif bersama dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penulis juga akan mengkaji skripsi ini menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dalam hukum positif Indonesia mengenai penyelenggara jalan dapat dikaji melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Namun dalam Pasal 273 sifatnya masih multitafsir sehingga dibutuhkan suatu pembaruan hukum demi terpenuhinya kepentingan umum dan mencapai suatu kepastian hukum.

English Abstract

The present thesis delves into the intricacies surrounding the criminal accountability of road administrators. The penal provisions articulated in Article 273 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation mentions the element of legal subject “penyelenggara jalan” (the agency responsible for road work), without providing an exhaustive elucidation of the precise definition thereof. A notable lacuna within Article 273 persists, characterized by normative ambiguity susceptible to broad interpretation. This lacuna presents an avenue for road administrators to elude responsibility in instances of traffic accidents resulting from deteriorated road conditions. Consequently, a revision of Article 273 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation is imperative to delineate explicitly upon whom the criminal sanctions pertaining to road administrators are intended. Such an amendment seeks to realize legal objectives, including justice and legal certainty in the administration of justice. In light of the aforementioned issues, this thesis formulates the following research inquiries: (1) What constitutes the concept of the agency responsible for road work eligible for criminal culpability in cases of traffic accidents caused by road deterioration under Article 273 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation? (2) How does the liability of the agency responsible for road work for the victims of road accident caused by damaged road according to Article 273 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation? This thesis adopts a normative-juridical methodology in tandem with a legislative approach (statute approach) and conceptual approach. The author shall scrutinize the subject matter utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources, employing grammatical interpretation and systematic interpretation methodologies. The research reveals that the agency responsible for road work is regulated under Law Number 38 of 2004 concerning Road, Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Law Number 2 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 38 of 2004 concerning Road, and the Government Regulation Number 34 of 2006 concerning Road. However, Article 273 tends to be interpreted in many ways, thereby needing law reform to meet public interest and ensure that legal certainty ensues.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0524010001
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	29 Feb 2024 04:00
Last Modified:	29 Feb 2024 04:00
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/216634

Text (DALAM MASA EMBARGO) Alya Lulu Faidah.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Actions (login required)

View Item