Kriteria Nama Umum yang Tidak Dapat Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Perbandingan dengan Jepang).

-, Oktaviani and Dr. Yenny Eta Widyanti, S.H., M.H and Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H. (2023) Kriteria Nama Umum yang Tidak Dapat Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Perbandingan dengan Jepang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan mengenai kriteria dari unsur nama umum yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek pada pasal 20 huruf f UndangUndang Nomor 20 Tahun 20 Tahun 2016. Namun tidak adanya penjelasan secara rinci mengenai kriteria dari nama umum yang dimaksud sehingga terjadilah ketidaklengkapan norma dan menimbulkan permasalahan di masyarakat tentang bagaimana nama umum itu sebenarnya. Dalam Japan Trademark Act memiliki pengaturan mengenai klasifikasi nama umum yang dapat menjadi acuan pengaturan mengenai nama umum di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana analisis batasan unsur nama umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?; (2) Bagaimana pengaturan kriteria nama umum dalam pendaftaran mener yang berkepastian hukum? Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan perbandingan. Dibantu dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode sistematis. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti bahwasanya jika mengkaji dari undang-udang hingga pendapat ahli hukum kriteria dari unsur nama umum adalah kata yang secara umum telah dikatahui masyarakat, kata umum apabila diikuti dengan kata lain dapat didaftarakan menjadi merek dikarenakan sudah tidak menjadi nama umum lagi. Serta Indonesia membutuhkan pengaturan yang berisi pengertian, kriteria, serta contoh untuk memudahkan pemohon merek untuk mendaftarkan merek mereka.

English Abstract

This thesis addresses the question of what characteristics of a publicly used name must have in order to be ineligible for trademark registration under Law No. 20 of 20 of 2016. However, because there is no comprehensive explanation of the requirements for the intended public property name, there are insufficient standards and this creates issues for society on what public names actually are. The categorization of common names is explained in depth in the Japan Trademark, which may be used as a legal reference for common names in Indonesia. In light of the foregoing, this thesis poses 2 (two) problems. The first is: How is the examination of the borders of items of public property based on Law Number 20 of 2016 respecting Marks and Geographical Indications done? (2) How are the standards for public property names in ministerial registration with regard to legal certainty? The methodology is a legislative, conceptual approach to normative juridical study. aided in obtaining primary, secondary, and tertiary legal sources that are subsequently examined systematically. Based on the results of this studies, the authors obtained answers from the researched problem that when examining from the lawns to legal experts the criteria of the common name element is a word that has been generally known, the common word if followed in other words can be used in other words It is not registered as a trademark because it is no longer a common name. As well as Indonesia needs an arrangement that contains understanding, criteria, and examples to make it easier for trademark applicants to register their trademarks.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Uncontrolled Keywords:	-
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Zainul Mustofa
Date Deposited:	29 Jan 2024 07:31
Last Modified:	29 Jan 2024 07:31
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214615

Text (DALAM MASA EMBARGO) Oktaviani -.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item