Pengelolaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Terhadap Kesejahteraan Petani Tembakau Di Kabupaten Pamekasan (Studi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/Pmk.07/2021).

Jayadi, Sofarisman and Dr. Tunggul Anshari S.N, S.H., M.Hum. and Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum. (2022) Pengelolaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Terhadap Kesejahteraan Petani Tembakau Di Kabupaten Pamekasan (Studi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/Pmk.07/2021). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kabupaten Pamekasan Merupakan Salah Satu Daerah Di Provinsi Jawa Timur Sebagai Penghasil Tembakau. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/Pmk.07/2021 Mengatur Terkait Program-Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Tembakau Yang Wajib Dilaksanakan Oleh Daerah Penerima Dbhcht. Sama Halnya Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya, Pada Tahun 2021 Kabupaten Pamekasan Membuat Rancangan Kegiatan Yang Didanai Oleh Dbhcht Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/Pmk.07/2021. Adanya Pandemi Covid-19 Yang Masih Berlangsung Di Indonesia, Memberikan Dampak Terhadap Menurunnya Tingkat Kesejahteraan Petani Tembakau Khususnya Di Kabupaten Pamekasan. Sehubungan Dengan Hal Tersebut, Maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan Sudah Seharusnya Melaksanakan Pengelolaan Alokasi Dbhcht Ini Dengan Menyesuaikan Keadaan Kesejahteraan Petani Tembakau Di Kabupaten Pamekasan. Dengan Begitu, Pengimplementasian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/Pmk.07/2021 Ini Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tembakau Di Kabupaten Pamekasan Di Saat Pandemi Covid-19. Tujuan Dari Penelitian Ini Yaitu Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Apakah Permenkeu No. 215/Pmk.07/2021 Terkait Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tembakau Di Kabupaten Pamekasan?; Apakah Terdapat Faktor-Faktor Penghambat Dalam Menyejahterakan Petani Tembakau Di Kabupaten Pamekasan Terkait Dengan Permenkeu No. 215/Pmk.07/2021?; Dan Bagaimana Upaya Hukum Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tembakau Di Kabupaten Pamekasan Berkaitan Dengan Adanya Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau?. Metode Yang Digunakan Dalam Penulisan Penelitian Ini Adalah Jenis Penelitian Sosiolegal Serta Dilakukan Dengan Pendekatan Filosofis, Perundang-Undangan, Dan Etnografis. Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Pertama, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/Pmk.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Pamekasan Ternyata Belum Menjamin Peningkatan Kualitas Bahan Baku Sebagai Bentuk Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tembakau. Kedua, Terdapat Tiga Faktor Utama Yang Menghambat Pengimplementasian Permenkeu No. 215/Pmk.07/2021 Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tembakau Di Kabupaten Pamekasan, Yakni Kurang Adanya Komunikasi Yang Terjadi Antara Pemerintah Kabupaten Pamekasan Dengan Para Petani, Kurang Adanya Peran Andil Petani Tembakau Dalam Penentuan Program Kegiatan Yang Akan Output Dari Program Kegiatan Tersebut Akan Dirasakan Oleh Para Petani Tembakau Itu Sendiri, Dan Faktor Petani Tembakau Yang Kurang Memahami Terkait Program Kegiatan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan Dalam Penggunaan Dbhcht. Ketiga, Upaya Hukum Yang Dapat Digunakan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tembakau, Berkaitan Dengan Permenkeu No. 215/Pmk0.7/2021 Yakni Penyusunan Peraturan Turunan Daripada Permenkeuaquo; Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Hak Dan Kewajiban Antara Pemerintah Daerah–Dalam Hal Ini Adalah Kabupaten Pamekasan–Dengan Para Petani Tembakau; Pelaksanaan Kegiatan Berorientasi Komunikasi Intens Antara Implementor Dengan Para Stakeholder; Dan Kajian Hukum Mendalam Terkait Program Kegiatan Penggunaan Dbhcht.

English Abstract

The Regency Of Pamekasan Is Among Others In The Province Of East Java Producing Tobacco. The Regulation Of The Finance Minister Number 215/Pmk.07/2021 Governs Dbhcht Programs Intended For The Welfare Of Tobacco Farmers. However, Covid- 19 Has Spoiled The Welfare, Affecting The Life Of Tobacco Farmers In The Regency Of Pamekasan. This Research Aims To Analyze Whether The Regulation Of The Finance Minister Of Indonesia Number 215/Pmk.07/2021 Concerning The Allocation Of Dbhcht Can Improve The Welfare Of The Tobacco Farmers In The Regency Of Pamekasan And What Factors Impede The Improvement Of The Welfare Of The Tobacco Farmers In The Regency Of Pamekasan Regarding The Implementation Of The Regulation Of The Finance Minister Mentioned Above. This Research Employed Socio-Legal Methods And Philosophical, Statutory, And Ethnographical Approaches. The Research Results Reveal That Regulation Number 215/Pmk.07/2021 Does Not Guarantee The Improvement Of The Quality Of Raw Materials In Terms Of The Efforts To Increase The Welfare Of The Farmers In The Regency. Moreover, There Are Three Factors Impeding The Regulation Of Finance Minister Number 215/Pmk.07/2021 To Help Improve The Welfare Of The Farmers, Where Communication Between The Local Government Of The Regency And The Farmers Was Not Appropriately Established. The Participation Of The Tobacco Farmers In Determining The Activities In The Program Is Low, And They Are Not Quite Aware Of The Function Of Dbhcht. The Legal Remedies Taken To Help Improve The Welfare Following The Implementation Of The Finance Minister’s Regulation Involve The Drafting Of A Successor Regulation Of The A Quo Finance Minister’s Regulation; Further Regulations Concerning The Rights And Obligations Of The Regional Government And The Tobacco Farmers In The Regency; The Program Is More Focused On Establishing Intensive Communication Between An Implementer And Stakeholders And In-Depth Studies On The Law Regarding The Program Of The Use Of Dbhcht.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	042301
Uncontrolled Keywords:	Alokasi, Dbhcht, Kabupaten Pamekasan, Petani Tembakau, Kesejahteraan, Allocation, DBHCHT, Regency of Pamekasan, Tobacco Farmers, Welfare.
Divisions:	S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Zainul Mustofa
Date Deposited:	29 Jan 2024 07:25
Last Modified:	29 Jan 2024 07:25
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214613

Text (DALAM MASA EMBARGO) OFARISMAN JAYADI.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item