Putusan Pemidanaan Ultra Petita Pada Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/Pn Rah

Islami, Michelia Zahra and Dr. Lucky Endrawati,, S.H., M.H and Mufatikhatul Farikhah,, S.H., M.H (2023) Putusan Pemidanaan Ultra Petita Pada Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/Pn Rah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Putusan Pemidanaan Ultra Petita Pada Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah terkait Hakim dalam persidangan, hakim akan memutus suatu perkara yang ditanganinya mempertimbangkan surat dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum serta berdasar fakta-fakta dan bukti yang telah terungkap di persidangan. Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari rekuisitor penuntut umum. Putusan majelis hakim yang melebihi tuntutan dari jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum acara pidana. Pada umumnya hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dengan yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tuntutan, namun terkadang ada pula hakim yang memutus lebih tinggi dari tuntutan, hal ini yang disebut dengan ultra petita. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini akan menarik dua rumusan masalah, yakni: (1) Bagaimana dasar pengaturan ultra petita dalam hukum pidana di Indonesia?; (2) Bagaimana kualifikasi putusan ultra petita pada putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah?. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangundangan, dan pendekatan kasus. Seluruh bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Maka dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka diperoleh jawaban bahwa pengaturan ultra petita dalam hukum pidana Indonesia belum mengatur secara khusus dalam pengaturan perundang-undangan atau pada aturan lainya, akan tetapi terdapat aturan yang mengatur dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada suart dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, selain itu dalam memutus putusan yang menggunakan prinsip ultra petita, tidak terbatas oleh peraturan tertulis saja melainkan dapat menggunakan yurisprudensi. Terkait Kualifikasi putusan ultra petita pada putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah telah sesuai dengan kualifikasi ultra petita yang mengadopsi isi dari pasal 178 HIR dan 189 ayat (3) RBg. Serta hakim dalam pertimbangannya telah sesuai dengan tujuan hukum yang bersifat konstruksi sosial.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of Ultra Petita Sentencing Decision in Decision Number 179/Pid.Sus/2022/PN Rah related to the Judge in the trial, the judge will decide a case handled by him considering the indictment given by the public prosecutor and based on the facts and evidence that have been revealed at trial. The panel of judges can impose a verdict lower, the same, or higher than the public prosecutor's recommendation. The decision of the panel of judges that exceeds the demands of the prosecutor normatively does not violate the criminal procedure law. In general, judges impose lighter sentences than those requested by the Public Prosecutor (JPU) in the indictment, but sometimes there are also judges who decide higher than the indictment, this is called ultra petita. Based on this description, this research will draw two problem formulations, namely: (1) How is the basis for ultra petita regulation in criminal law in Indonesia?; (2) How is the qualification of ultra petita verdict in verdict Number 179/Pid.Sus/2022/PN Rah? This research uses normative juridical research methods using a statutory approach, and a case approach. All legal materials obtained by the author will be analyzed using descriptive analysis method. So from the analysis that has been carried out by the author, the answer is obtained that the regulation of ultra petita in Indonesian criminal law has not been specifically regulated in statutory arrangements or in other rules, but there are rules that regulate in Article 182 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code as judges in handing down decisions must be based on the indictment by the Public Prosecutor, besides that in deciding decisions that use the principle of ultra petita, not limited by written regulations but can use jurisprudence. Regarding the qualifications of the ultra petita decision in Decision Number 179/Pid.Sus/2022/PN Rah, it is in accordance with the ultra petita qualifications which adopt the contents of articles 178 HIR and 189 paragraph (3) RBg. And the judge in his consideration is in accordance with the objectives of social construction law.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	29 Jan 2024 03:31
Last Modified:	29 Jan 2024 03:31
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214540

Text (DALAM MASA EMBARGO) Michelia Zahra Islami.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item