Pengembalian Aset Negara Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Aprilia, Navara and Dr. Nurini Aprilianda,, S.H., M. Hum. (2023) Pengembalian Aset Negara Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan menggunakan keadilan restoratif. pengembalian kerugian keuangan negara oleh tersangka dipandang sebagai bentuk keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, sehingga dalam praktiknya kerap kali dijadikan alasan penghentian penyidikan. Berlakunya keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi sesuai dengan tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. paradigma retributif dipandang sudah tidak sesuai dengan tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga muncullah pemikiran untuk menerapkan konsep keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana korupsi. Namun penghentian penyidikan yang didasarkan pada adanya keadilan restoratif ini belum diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi sendiri, sehingga menyebabkannya penghentian penyidikan dengan dasar keadilan restoratif ini tidak berdasar atau tidak jelas dasar hukumnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa pendekatan keadilan restoratif relevan digunakan dalam penyelesian perkara tindak pidana korupsi? (2) Bagaimana pengaturan pengembalian asset negara dalam tindak pidana korupsi melalui keadilan restorative agar dapat menjadi dasar penghentian penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi? Dalam penulisan karya ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative yakni telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan hukum secara normatif, yang bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan Pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (konseptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, Konsep pengembalian kerugian negara yang selama ini hanya berdasar pada pembayaran uang pengganti dan denda, mengakibatkan tidak maksimalnya pengembalian kerugian negara itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya terobosan terbaru dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, salah satunya yaitu menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara korupsi. Keadilan restoratif yang menitikberatkan pemulihan kerugian yang telah dialami korban sangatlah relevan dengan tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu, mengembalikan kerugian keuangan negara secara optimal. Proses penyelesaian tindak pidana korupsi dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dinilai dapat menghentikan proses hukum dari perkara tersebut, hal ini dikarenakan ada perbedaan kondisi Ketika keadilan restoratif digunakan sebagai penyelesaian perkara dalam tindak pidana korupsi, yaitu negara tidak dirugikan, tersangka atau terdakwa tidak diuntungkan dan masyrakat dilayani. Yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dengan pendekatan keadilan restoratif adalah waktu pengembaliannya, yakni jika pelaku mengembalikan kerugian negara pada masa penyelidikan dan penyidikan maka hal ini akan menjadi pertimbangan untuk kelanjutan prosesnya, akankah dihentikan atau dilanjutkan.

English Abstract

In this research, research writer raises issues related to the termination of investigations due to the return of the states financial losses. The return of state financial losses is seen as a form of keadilan restoratif in the settlement of corruption case, so that in practice it is often used as a reason for terminating investigations. The application of keadilan restoratif in the settlement of corruption crimes is seen as in accordance with the main objective of eradicating corruption crimes, namely to maximize the return of state financial losses. The restiributive paradigma is seen as no longer in accordance with the main objective of eradicating corruption crimes, so the idea of applying the concept of keadilan restoratif in handling corruption crimes emerged. However, the termination of investigation based on the existence of keadilan restoratif has not been accommodated in the corruption legislation itself, making the termination of investigation on the basis of keadilan restoratif unfounded. Based on the above, this research paper raises the formulation of the problem: (1) is the keadilan restoratif approach rekevant to be used in the settlement of corruption cases? (2) what is the consept of returning state assets as a basis for terminating investigations in the settlement of corruption cases? In this research, the autors uses a normative judicial research method, namely a study carried out to solve legal problems normatively, which relies on a critical and in depth review of library materials and legal documents relevant to legal issues studied. In this research the autor uses 2 (two) approaches, namely the statute approach and conseptual approach. Based on the research results, the concept of recovering state losses so far has been based on paymentof compensation and fines, but only using these 2 concepts of return results in the return of state losses not being optimal. The process of resolving criminal acts of corruption using a keadilan restoratif approach is considered to be able to stop the legal process of the case, this is because there are differences in conditions. When keadilan restoratif is used to resolve cases in criminal acts of corruption, namemly the state is not harmed, the suspect of defendant does not benefit and the community is served. What needs to be considered in resolving criminal acts of corruption using a keadilan restoratif approach is the time of return. Returning state losses is very closely related to the time of return, if the perpetrator returns state losses during the investigation period, this will be a consideration for continuing the process, will it be stopped or continued.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username ihwan
Date Deposited:	29 Jan 2024 01:27
Last Modified:	30 Jan 2024 04:42
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214455

Text (MASIH DALAM MASA EMBARGO) NAVARA APRILIA.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item